Ini Kata Bupati Bone Soal Bidan Yang Meminta Pungutan Rp750 Ribu – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Ini Kata Bupati Bone Soal Bidan Yang Meminta Pungutan Rp750 Ribu

Puskesmas Cina kini menjadi sorotan pasca seorang bidannya meminta bayaran denda dari seorang warga yang melahirkan di rumah.

WATAMPONE, RB—Menyusul mencuatnya kasus bidan desa yang menjatuhkan sanksi denda kepada warga yang melahirkan di rumah dengan alasan diatur dalam perda ditanggapi Bupati Bone, Dr HA Fahsar Mahdin Padjalangi, MSi.
Orang nomor satu di Pemkab Bone itu, mengatakan dirinya belum mendapat informasi yang jelas, mengenai status bidan AS yang meminta pembayaran denda kepada Susianti, warga Desa Padalloang Kecamatan Cina tersebut. Menurut dia, jika bidan AS menjalankan praktek sebagai bidan swasta dan memiliki izin praktek, maka yang bersangkutan berwenang meminta pembayaran atas jasanya. Namun jika, dia bekerja sebagai bidan desa dan menggunakan peralatan medis milik pemerintah, maka pembayaran kepada pasien yang melahirkan di luar fasilitas kesehatan harus berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Retribusi Jasa Umum, yakni sebesar Rp400 ribu.
‘Yang namanya retribusi itu jasa. Kalau dia medis gunakan alat-alat medis itu harus membayar retribusi. Tapi kalau dia membantu tidak menggunakan alat medis dan di luar jam kerja itu profesionalnya orang. Apalagi kalau dia punya izin bidan praktek. itu tidak bisa dilarang orang. Sama dengan dokter. Kalau anda pergi ke prakteknya dibayar. Persoalannya berapa mau dibayar kita tidak tahu. Tapi persoalannya kalau sesuai perda, pelayanan di luar, itu tarifnya Rp400 ribu,” kata Fahsar saat ditemui RADAR BONE usai memimpin upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional di halaman kantor bupati, Jumat 20 Mei lalu.
Atas kejadian ini, kata Fahsar pihaknya akan meninjau perda dimaksud.
“Makanya saya mengatakan perda ini perlu ditinjau disesuaikan dengan regulasi yang baru yang terkait masalah kesehatan. Contoh, dengan berlakunya BPJS,” kunci dia.
Fahsar menegaskan, perda tersebut sudah berlaku sejak 2011. Dengan demikian, lanjut Fahsar perda dimaksud sudah disosialisasikan. “Ini perda lama, tahun 2011. Itu sudah disosialisasikan. Makanya kita tinjau perda itu akan disesuaikan dengan regulasi yang baru yang terkait kesehatan,” kunci dia.

*usman sommeng
To Top