Ini Kritikan Legislator DPRD Bone Soal Maraknya APK Dipaku di Pohon – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Ini Kritikan Legislator DPRD Bone Soal Maraknya APK Dipaku di Pohon

Banner bakal calon yang akan bertarung di pilkada mulai marak terpasang di pepohonan di sepanjang jalur hijau Kota Watampone. Hal menuai keritikan, khususnya dari kalangan legislator DPRD Bone.

Dinilai Langgar Estetika

PENULIS : RISNAWATI

WATAMPONE, RB–Maraknya pemasangan alat peraga kampanye (APK) atau banner bakal calon yang akan bertarung di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel dan Pemilihan Bupati (Pilbup) Bone, menuai sorotan. Apalagi banner tersebut dipasang di pepohonan di sepanjang poros jalan.

Anggota DPRD Bone, H Saipullah Latif menilai, maraknya pemasangan banner bakal calon bupati, menjadi bukti, kuatnya ‘nafsu politik’ untuk menjadi penguasa. Apalagi lanjut dia, pemasangan banner tersebut, tidak mengindahkan estetika yang ada.

“Serampangan. Asal pasang saja. Sangat tidak enak dipandang. Apalagi menjelang peringatan HJB (Hari Jadi Bone). Tentu banyak tamu dari luar daerah yang datang. Kalau disuguhkan pemandangan tersebut, tentu tidak enak,” tegas Saipullah, saat menghubuni RADAR BONE, Kamis 23 Maret kemarin.

Apalagi lanjut dia, sudah ada regulasi yang mengatur soal pemasangan alat peraga kampanye baik itu banner, pamflet, baliho dan semacannya. “Dan itu diperkuat dengan perda yang sudah kita sepakati bersama. Harusnya instansi penegak perda proaktif. Begitu melihat pelanggaran yang ada, segera tertibkan,” tegasnya.

Di Perda Nomor 13 Tahun 2016 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Lampiran II pasal 26 ayat 1 huruf h dan i jelas menyebutkan sanksi terhadap pelanggaran perda. Di huruf h menyebutkan larangan pemasangan selebaran, brosur, pamflet dan sejenisnya di sepanjang jalan umum dan huruf i yang berbunyi, memasang dan atau menempelkan kain bendera, kain bergambar, spanduk dan atau sejenisnya di sepanjang jalan, rambu-rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon, bangunan fasilitas umum dan atau fasilitas sosial masing-masing didenda Rp500 ribu.

*/askarsyam

To Top