Ini Penjelasan Pemkab Bone Terkait Meroketnya Dana Bansos – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Ini Penjelasan Pemkab Bone Terkait Meroketnya Dana Bansos

RADARBONE.CO.ID–Melonjaknya dana bantuan sosial (Bansos) yang sempat dikritik sejumlah fraksi melalui pandangan umumnya pada paripurna penyerahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun Anggaran 2018, ditanggapi Pemkab Bone.

Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaa Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), A Hasanuddin menegaskan, melonjaknya dana bansos dipengaruhi oleh petunjuk teknis dari pengalokasian dan tersebut, yang terlambat turun. Sehingga, dana yang sebelumnya dialokasikan untuk Dinas Tata Ruang dan Perumahan Rakyat yang tidak dibelanjakan.

“Itu dana dari Dinas Tarkim yang diparsialkan. Juknisnya yang terlambat sementara dananya sudah ada, sehingga tidak bisa dibelanjakan,” ujar Hasanuddin. Dana tersebut lanjut dia, kemudian digeser ke BPKAD yang kemudian disiapkan ketika ada kejadian darurat. “Misalnya ada bencana, wabah DBD, itu semua kita alokasikan kesana nantinya,” ujarnya.

“Jika tidak ada kejadian darurat, tentu tidak bisa dibelanjakan dan akan menjadi Silpa (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran),” tambah Hasanuddin.

Sebelumnya, sejumlah fraksi di DPRD Bone mencurigai kenaikan penganggaran bansos yang naik tiga kali lipat ini sarat kepentingan politik.

Pemerintah Kabupaten Bone, resmi menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun Anggaran 2018 ke DPRD untuk dibahas. Penyerahan rancangan anggaran tersebut melalui rapat paripurna DPRD Bone, Senin 24 September kemarin.

RAPBD Perubahan mulai dibedah di masing-masing komisi. Sebelumnya, fraksi menyampaikan pandangan umumnya atas rancangan anggaran yang tertuang di masing-masing Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD.
Fraksi banyak menyorot komponen belanja yang tertuang di RAPBD Perubahan. Fraksi Gerindra dan PAN misalnya, kompak menyoroti, meroketnya belanja tidak langsung melalui belanja bantuan sosial.

Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya, Asmarjun menilai, ada ketidakwajaran terkait alokasi bantuan sosial. Ia menyebut, peningkatan bantuan sosial yang cukup signifikan, yakni dari Rp1.420.000.000 menjadi Rp6.850.000.000. Atau melonjak sebesar Rp5.430.000.000. Ini patut dicurigai.

“Pemkab harus transparan terkait besarnya alokasi bantuan sosial. Peningkatannya sangat luar biasa, mencapai Rp5 miliar lebih. Apalagi ini tahun politik, maka sangat urgen bagi setiap fraksi untuk mengawal dan memastikan setiap kebijakan belanja daerah, agar betul-betul direalisasikan secara efektif dan tidak menimbulkan fitnah dikemudian hari,” ungkap mantan Ketua cabang PMII Bone itu.

Hal itu juga disinggung Anggota DPRD Bone dari Fraksi Gerindra, H Abd Hamid saat membacakan pandangan umum fraksinya. Wakil Ketua DPRD Bone, Hj A Samsidar menambahkan, penganggaran harusnya memprioritaskan program yang mendesak. “Infrastruktur, layanan publik dan program yang menyentuh langsung masyarakat, itu yang harusnya menjadi prioritas penganggaran. Agar APBD kita betul-betul dapat dinikmati oleh masyarakat,” ujarnya.

Fraksi PAN turut menyorot dana bantuan sosial yang dialokasikan pemkab tersebut. Anggota Fraksi PAN DPRD Bone, Abd Rahman meminta pemkab menjelaskan secara rinci alokasi anggaran bansos itu.
Wakil Ketua DPRD Bone yang juga legislator PAN, Usman T menilai dana bansos patut dipertanyakan karena kenaikannya cukup siginifikan. “Makanya kita minta penjelasan kepada pemkab, kenapa bisa demikian,” ungkapnya.

*

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top