Jalur Perseorangan Tak Dilirik – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Jalur Perseorangan Tak Dilirik

Persyaratan Berat, Pilih Jalur Parpol

RADARBONE.CO.ID_WATAMPONE-SINJAI–Beratnya persyaratan maju melalui jalur perseorangan, menjadikan bakal calon bupati yang akan maju di pilkada serentak 2018 mendatang, tak melirik jalur tersebut untuk maju.
Bakal calon yang digadang-gadang akan maju, seluruhnya berburu dukungan partai politik.

Di Undang-undang pilkada terbaru, selain wajib mengumpulkan dukungan minimal 6,5 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) terakhir, calon perseorangan juga terjanggal persyaratan berat lainnya, salah satunya verifikasi faktual sdilakukan dengan metode sensus dengan menemui langsung setiap pendukung calon. Pendukung calon yang tidak dapat ditemui pada saat verifikasi faktual, pasangan calon diberikan kesempatan untuk menghadirkan pendukung calon yang dimaksud di kantor PPS paling lambat tiga hari terhitung sejak PPS tidak dapat menemui pendukung tersebut.

Ketua KPU Sinjai, Arsal Arifin mengatakan, jika pasangan calon tidak dapat menghadirkan pendukung calon dalam verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (3b), maka dukungan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.
“Bakal calon yang ingin maju melalui jalur perseorangan, harus menyetor data kelengkapan administrasi pada Desember mendatang,” ungkap Arsal sembari berharap pelaksanaan pilkada dan tahapannya berjalan lancar dan aman.

Sebelumnya, Ketua KPU Bone, Aksi Hamzah juga membenarkan meningkatnya ambang batas dukungan untuk calon perseorangan.

Syarat bagi calon perseorangan dalam revisi UU Pilkada untuk calon bupati dan wakil, yakni 10 persen untuk penduduk sampai dengan 250 ribu jiwa, 8,5 persen untuk penduduk 250 ribu sampai 500 ribu, 7,5 persen untuk penduduk 500 ribu sampai 1 juta dan 6,5 persen untuk penduduk diatas 1 juta jiwa.

Khusus Kabupaten Bone masuk dalam aturan 6,5 persen dukungan calon perseorangan. Mengingat jumlah Penduduk Kabupaten Bone mencapai 900 ribu lebih (Mengacu data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil).
Meningkatnya ambang batas dukungan calon perseorangan menuai kritikan dari kalangan aktivis peduli demokrasi.
Mereka menyayangkan ambang batas untuk calon perseorangan (Independen) untuk maju dalam Pilkada yang terlalu tinggi.

Terpisah, praktisi politik, Rahman Arif mendesak KPU agar segera mengantisipasi persoalan yang muncul akibat DPT.

“Tujuannya, agar calon perorangan nantinya, tidak tersandera dengan masalah DPT,” ujarnya.
Ditambah verifikasi dukungan KTP untuk jalur perseorangan yang menggunakan metode sensus.
Permasalahan tersebut lanjut dia, tentunya menjadi kendala tersendiri bagi calon independen untuk mendapatkan dukungannya dari masyarakat termasuk bagi penyelenggara Pilkada. Belum lagi, dengan persebaran kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) belum merata.

“Inti tentu menjadi pekerjaan rumah bagi penyelenggara pemilu kedepan,” tutupnya.

*

To Top