Jangan Gunakan Dana BOP – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Jangan Gunakan Dana BOP

Pembuatan RKA Sekolah Libatkan  Pihak Ketiga

PENULIS : AGUSTAPA

WATAMPONE, RB—Dinas Pendidikan meminta Kepala Taman Kanak-kanak (TK) untuk menyusun sendiri rencana kerja kegiatan dan anggaran (RKA) sekolah. Bukan menggunakan jasa pihakketiga, yang dibiayai dari dana bantuan operasional pendidikan (BOP). Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, Drs H Rosalim Hab, SSos MSi mengatakan Kepala TK telah dilatih untuk menyusun rencana kegiatan dan anggaran (RKA) Sekolah, karenanya patut disayangkan, jika masih ada Kepala TK yang menggunakan jasa pihakketiga dalam pembuatan RKA Sekolah.

“Saya minta kepada kepala sekolah untuk membuat sendiri RKASnya. Mereka kan sudah dilatih. Jangan menggunakan dana BOP untuk pembuatan RKAS melalui pihaketiga. Jangan salahgunakan BOP,” tegas Rosalim. Rosalim juga meminta pengambilan slip pencairan dana BOP di Bidang PLS Disdik bebas dari berbagai bentuk pungutan. Karenanya, dia meminta Kepala TK untuk datang mengambil slip dimaksud, tanpa melibatkan orang lain.

BACA JUGA  Pak JK, Satu Kampungta Butuh Jembatan

Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Drs Nursalam, MPd juga sangat menyayangkan Kepala TK yang memanfaatkan pihakketiga dalam pembuatan RKAS. Seharusnya RKAS, kata Nursalam dibuat sendiri oleh kepala TK, tidak perlu melibatkan pihakketiga. Menurut Nursalam Kepala TK telah diberi pelatihan cara menyusun RKAS dan pelaporan penggunaan dana Bantuan Operasional Pendidikan. Bahkan telah dibagikan format dan juknis untuk memudahkan Kepala TK membuat RKAS.

“Saya heran, ketika Kepala TK masih saja memanfaatkan jasa pihakketiga. Karena untuk membuat RKAS tidaklah susah. Apalagi dana yang diterimanya tidaklah banyak. Rata-rata TK, itu hanya mendapat dana sekira Rp10 juta saja. Yang paling tinggi dananya itu hanya TK Bhayangkari saja, karena jumlah siswanya memang banyak,” ungkapnya.

Mengenai keterlibatan pihakketiga dalam pembuatan RKAS, kata Nursalam, di luar kendali Dinas Pendidikan Kabupaten Bone. Karena Disdik hanya menuntut RKAS disetor sebelum dana BOP dicairkan. Hanya saja, lanjut Nursalam, Kepala TK tidak boleh menggunakan dana BOP untuk membayar jasa pihakketiga tersebut.

BACA JUGA  BP4K Tak Ikut Campur

”Jadi kalau ada yang memanfaatkan jasa pihakketiga dalam pembuatkan RKAS, itu di luar kendali kami. Mereka kan sarjana dan telah bersertifikasi. Jadi kalau masih memanfaatkan jasa orang lain, berarti itu menandakan ketidakmampuannya. Kami hanya menekankan jangan menggunakan dana BOP untuk membayar jasa tersebut. Tidak ada dalam juknis,” ujar Nursalam.

Mengenai adanya pungutan sebesar Rp50 ribu dalam pengambilan slip pencairan dana BOP di Bidang PLS Disdik Bone, Nursalam me-negaskan, bahwa itu dilakukan oknum pengawas. Hasil pene-lusuran di lapangan, sambung Nursalam, pihaknya menemukan kejadian itu di Kecamatan Kahu yang melibatkan salah seorang pengawas.

Nursalam menambahkan, berdasarkan hasil klarifikasi dengan oknum pengawas bersangkutan, bahwa biaya pengambilan slip dari Kepala TK bukan paksaan, melainkan pemberian sukarela dari Kepala TK.  “Pengakuan pengawas Kahu tersebut, dia tidak minta. Di antara 43 kepala TK yang diambilkan slipnya, hanya 9 orang yang memberikan uang Rp50 ribu,” katanya.

BACA JUGA  Suplai Distributor Lamban

Kendati demikian, Nursalam menegaskan, oknum pengawas tersebut telah dipanggil menghadap ke Disdik dan diberikan teguran.“Kami juga sudah tegur yang bersangkutan agar mengembalikan pembayaran kepala TK tersebut. Dan akibat dari kejadian ini, kami pun tekankan pengambilan slip tidak boleh lagi diwa-kilkan. Akan tetapi kepala TK sendiri yang langsung mengambil slipnya di PLS,” tegasnya.

*ASKAR SYAM

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top