Jelang Akhir Tahun, Tiga Ranperda Dikebut – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Jelang Akhir Tahun, Tiga Ranperda Dikebut

RADARBONE.CO.ID_WATAMPONE–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bone, menggelar rapat paripurna penyerahan sekaligus penjelasan bupati atas tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang akan segera dikupas di DPRD Bone, Kamis 21 Desember kemarin.

Tiga ranperda tersebut, masing-masing Ranperda Penyelenggaraan Angkutan Umum dengan Kendaraan Bermotor, Ranperda tentang Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji dan Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Untuk membahas tiga ranperda ini, DPRD melalui keputusan Bamus, membentuk dua pansus.
Ketua DPRD Bone, Drs A Akbar Yahya mengatakan, tiga ranperda yang dibahas tersebut, dua diantaranya merupakan bagian dari Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2017 dan satu peraturan daerah yang diusulkan melalui jalur rencana peraturan daerah kumulatif terbuka, yakni Ranperda tentang pengelolaan barang milik daerah.

“Ranperda tersebut (Pengelolaan Barang Milik Daerah), diusulkan melalui jalur kumulatif terbuka, karena dipandang urgen dalam penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Bone, Drs H Ambo Dalle MM memaparkan secara rinci terkait tiga ranperda yang telah diserahkan ke DPRD untuk dibahas.

Pertama, terkait Ranperda Penyelenggaraan Angkutan Umum dan Kendaraan Bermotor, sengaja diajukan, melihat intensitas pergerakan ekonomi masyarakat yang semakin tinggi dengan menggunakan sarana transportasi, baik menggunakan alat angkutan bermotor maupun non bermotor.

“Semua itu beroperasi tanpa ketentuan waktu dan tempat (Lokasi) dalam mengejar target-target ekonomi. Hal ini sangat terasa pada pusat-pusat ekonomi, sehingga terlihat jelas kesemrawutan dan potensi kemacetan jalan,” jelas Ambo Dalle.

Melihat realitas tersebut, Pemda kata Ambo Dalle, berkewajiban melakukan penanganan dengan mengeluarkan kebijakan mengenai managemen penggunaan jalan raya oleh angkutan bermotor.

Sementara terkait Ranperda Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji, diajukan untuk dijadikan sebagai landasan operasional pemerintah daerah terhadap pemberian pelayanan kepada jamaah haji, dalam bentuk pendampingan, pembinaan dan perlindungan, serta menfasilitasi pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji.

“Disamping itu, ranperda ini merupakan suatu kebutuhan bagi pemerintah daerah dan masyarakat khususnya, yang akan menunaikan ibadah haji, untuk dijadikan sebagai instrumen hukum dalam rangka memberikan pelayanan kepada jamaah haji, dalam pelaksanaan pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji yang berkepastian hukum,” terangnya.
Terpisah, Ketua Pansus yang membahas Ranperda Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji, HAM Amin Mangunsara menjamin, pembahasan dilakukan secara cermat dan detail, demi melahirkan produk hukum yang berkualitas, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Insya Allah, kita optimis ranperda ini bisa rampung dibahas dan disahkan menjadi Perda (Peraturan Daerah) sebelum akhir tahun. Meski diakui, jadwal yang terlalu mepet, namun tetap kualitas dari perda yang akan dihasilkan menjadi fokus utama kami,” kunci politisi Partai Golkar itu.

*

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top