Kades di Bone Tersandung Kasus Prona. Giliran Kades Nagauleng Diproses – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Kades di Bone Tersandung Kasus Prona. Giliran Kades Nagauleng Diproses

RADARBONE.CO.ID_WATAMPONE–Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) yang diluncurkan Badan Pertanahan Nasional telah menyeret beberapa kepala desa ke dalam kasus dugaan pungutan liar. Setelah Kades Pattiro Sompe Kecamatan Sibulue, A Mappatokkong SE ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus gratifikasi sertifikat tanah gratis (Prona) tahun 2007, Kamis, 20 Juli lalu. Kini mencuat kasus serupa. Kali ini, menyeret nama Kepala Desa Nagauleng Kecamatan Cenrana, HZ.

Kasus dugaan pungli prona yang melibatkan HZ sudah bergulir di Polres Bone.
Pihak pelapor, Ardi menyebutkan, kuasa hukum yang ditunjuk, Andi Fajrin SH dan A Sabir SH telah bertemu dengan Kasat Reskrim Polres Bone, AKP Hardjoko menindaklanjuti laporan yang telah masuk ke Polres Bone sejak Maret lalu.

Ardi mengutip pernyataan Kasat Reskrim bahwa ada sejumlah dana yang terkumpul yang diduga dari hasil pungutan sertifikat prona. Dana terkumpul lanjut dia, mencapai Rp20 juta, yang diperuntukkan untuk biaya patok sebesar Rp10 juta dan materai Rp6 juta.

“Sisanya Wallahuallam dikemanakan. Tetapi terpulang dari itu, dikemanakan atau diapakan lebihnya, kita perlu yakini bahwa prona telah dibiayai oleh negara, melalui Badan Pertanahan Kabupaten Bone,” tegas Ardi kepada RADAR BONE via pesan WhatsApp, Kamis 27 Juli lalu.

“Jadi bila penyidik Polres menyatakan kasus ini tidak terbukti dari hasil gelar perkara yang mereka lakukan, rasanya agak janggal dan terkesan dipaksakan untuk ditutup-tutupi,” ujarnya.

Dasar Ardi, karena dirinya selaku pihak pelapor bersama kuasa hukumnya, tidak dilibatkan dalam gelar perkara itu.
“Kesannya masuk angin, karena untuk kasus korupsi bila gelar perkara seyogyanya kedua belah pihak yakni pelapor dan terlapor mestinya dihadirkan untuk bisa saling bersanggahan,” jelasnya.

Ardi juga mencurigai, adanya upeti yang masuk ke oknum penyidik. “Ada kejanggalan yang sangat serius karena dari pernyataan kepala desa sebagai terlapor, bahwa kasus ini sudah tiga kali dilaporkan oleh masyarakat. Namun, oknum kepala desa menyatakan selalu diselesaikan di Polres. Nah maksud pernyataan diselesaikan seperti apa,” ujarnya curiga.

“Setahu kami, polisi atau penyidik tidak ada kewenangan untuk menyatakan orang bersalah atau tidak, tetapi hakimlah melalui persidangan yang akan menentukan ada pelanggaran atau perbuatan melawan hukum atau tidak,” lanjut Ardi.

Dia menegaskan, kasus prona Kepala Desa Nagauleng yang ditangani Polres Bone, berbanding terbalik dengan kasus prona yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Watampone.

“Padahal kasusnya sama persis. Tempat dan tahun kejadiannya saja beda, kalau yang di Desa Pattiro Sompe itu kasus prona-nya 2007, sementara yang di Desa Nagauleng Kecamatan Cenrana pada 2011,” jelasnya.
Kasus ini lanjut dia, kembali mencuat setelah Kompolnas, Irwasda dan pihak Kemenko Polhukam turun tangan.

“Alhamdulillah sudah pernah Kompolnas turun ke polres dan ke polda dan sudah diminta untuk melanjutkan,” bebernya.

Sejauh ini pihak Polres Bone masih melakukan penyelidikan terkait dugaan pungutan liar prona yang dilakukan Kepala Desa Nagauleng, HZ.

Kapolres Bone, AKBP Muhammad Kadarislam Kasim SH SIK MSi saat dikonfirmasi mengatakan proses penyelidikan masih berjalan. “Informasi adanya dugaan pungutan di desa (Nagauleng) tersebut masih kita lakukan penyelidikan,” katanya.

Kadarisman menyatakan pihaknya berupaya segera menuntaskan kasus tersebut. “Tetap jalan prosesnya, dan saat ini masih dalam tahap mencari pembuktian,” tutupnya.

Dugaan pungli prona di Desa Nagauleng, Kecamatan Cenrana sesungguhnya sudah pernah diadukan warga setempat ke DPRD Bone, Jumat, 11 November 2016.

Anggota Komisi I DPRD Bone, HA Suaedi membenarkan adanya aspirasi yang masuk dari warga Desa Nagauleng ke komisinya.

“Bukan hanya permasalahan prona, banyak yang dikeluhkanmasyarakat. Mulai dari warga yang dipersulit mengambil surat keterangan pengurusan dokumen kependudukan.

Terkhusus prona akan kami tindaklanjuti. Apalagi sekarang, pemerintah gencar memberantas berbagai bentuk pungli,” jelas Suaedi.

Kades Nagauleng, HZ yang berusaha dikonfirmasi via sambungan telepon tak berhasil. Ponsel yang bersangkutan saat dihubungi RADAR BONE, malam tadi sekira 18.30 Wita tidak aktif.

Sesungguhnya, bukan hanya di Desa Pattiro Sompe dan Desa Nagauleng yang diterpa isu pungutan prona.
Sebelumnya warga desa lain di Kecamatan Sibulue juga mengeluhkan pembayaran biaya patok pada program prona di desa itu.

*

To Top