Kades Jadi ‘Incaran’ LSM – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Kades Jadi ‘Incaran’ LSM

Kelola Dana Besar

PENULIS : ROSDIANA SULJA

WATAMPONE, RB–Pemerintah desa kini ramai disambangi pengurus lembaga swadaya masyarakat (LSM). Berbagai kegiatan dikemas, mulai dari permintaan sumbangan hingga penyuluhan. Besarnya dana yang dikucurkan pemerintah ke setiap desa baik bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui dana desa maupun dari APBD dalam bentuk alokasi dana desa (ADD) hingga dana bagi hasil pajak yang tahun ini mencapai Rp1 miliar lebih per desa, membuat kepala desa selaku pengelola dana pun menjadi incaran dari berbagai kalangan, termasuk pengurus lembaga swadaya masyarakat.

Berbagai cara dilakukan pengurus LSM untuk mendekati kepala desa. Mulai dari permintaan sumbangan hingga kegiatan yang berbentuk penyuluhan yang melibatkan kades. Misalnya saja, LSM Komisi Perwakilan Daerah Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah Daerah dan Keadilan (Komda LP-KPK) Provinsi Sulawesi Selatan yang menerjunkan anggotanya dalam Tim Investigasi dan Intelegen (T2IN).

Tim yang diketuai Luther Emba Saung turun ke desa dengan agenda investigasi dana bantuan siswa, alolasi dana desa hingga proyek-proyek instansi pemerintah dan swasta mulai 12 Februari hingga 17 Maret mendatang.
Tim dibekali Surat Tugas bernomor 033/ST/KD/LP-KPK SUlsel/02-2017 yang diteken Ketua LP-KPK Komda Sulsel, Andi Hasanuddin SSos AM dan Sekretarisnya Drs Asman Mansyur.

Berbekal surat tugas tersebut, pengurus LSM ini malah menggalang sumbangan dari para kepala desa yang dikunjunginya. Dalam Daftar Kunjungan Komda LP KPK yang bocor ke media, terdapat empat kepala desa yang berhasil dimintai dana, yakni Kades Sanrego Kecamatan Kahu. Disambangi Rabu,15 Februari dengan nominal yang tertulis dalam daftar sebesar Rp1.200.000.

Disusul Kades Tebba Kecamatan Salomekko dengan besaran sumbangan Rp1.000.000 (Jumat 17 Februari), Kades Mallimongeng, Rp700.000 dan Kades Tarasu Rp700.000. Daftar sumbangan diteken kepala desa bersangkutan dan distempel.

Kepala Desa Sanrego, A Malla yang dikonfirmasi RADAR BONE melalui sambungan telepon, Selasa 21 Februari lalu membenarkan dirinya dikunjungi pengurus LSM tersebut.

“Pengurus LSM itu menemui saya di rumah pada malam hari. Mereka tidak membahas tentang investigasi, hanya mengajukan proposal kegiatan. Karena mereka menyampaikannya dengan baik mau saya sumbang Rp200 ribu,” terangnya.

Kades ini mengaku belakangan dia mengetahui jika nominal sumbangannya diubah menjadi Rp1.200.000.
“Nanti setelah saya ketemu pak Kaban Kesbang kalau nominal sumbangan saya diubah. Ditambah angka 1 di depannya,” ucapnya sambil tertawa.

Kepala Desa Tarasu, Ahmad juga mengakui telah memberi sejumlah uang kepada pengurus LSM Komda LP KPK sebesar Rp700 ribu di kantor desa, Jumat 17 Februari lalu. “Saya lihat ada beberapa kades sudah menyetor sejumlah uang kepada LP KPK tersebut, makanya saya juga ikut setor uang Rp700 ribu.

Saya tidak tahu uangnya mau digunakan untuk apa,”ungkap Ahmad saat dihubungi RADAR BONE, Selasa 21 Februari lalu. Awalnya, kata dia dirinya ragu dengan keberadaan LSM tersebut, namun setelah dirinya diperlihatkan semacam surat rekomendasi yang dilengkapi dengan tanda tangan pejabat, dia pun menyerahkan uang sebesar Rp700 ribu.

“Awalnya saya tidak percaya dengan LP KPK, tapi karena mereka me-yakinkan saya dengan bukti-bukti terkait dengan pemerintah kabupaten dan berpakaian rapi dilengkapi identitas, baru saya bersedia melayani mereka,” terangnya.

Hal yang sama dialami Kades Tebba, Laisa. Hanya saja, kades ini tidak menyebut nominal uang yang diberikan kepada pengurus LSM tersebut.”Saya tidak persoalkan hal itu,” ujarnya singkat.

Ketua T2IN LP KPK, Luther Emba Saung yang berusaha dikonfirmasi melalui sambungan telepon, tidak menjawab panggilan RADAR BONE meskipun dalam status aktif. Begitu pula saat dikirimi pesan singkat juga tidak dibalas.
Belum reda aksi penggalangan sumbangan Komda LP KPK, muncul lagi rencana penyuluhan hukum yang digagas Forum Komunikasi LSM be-kerjasama dengan Polres Bone mengusung tema ‘Sarasehan Desa Berpadu Mengawal Impementasi Undang-undang Desa’.

Hanya saja, untuk dana kegiatan ini, lagi-lagi mengharapkan partisipasi dari kepala desa yang ditetapkan sebesar Rp700 ribu per desa.

Ketua Forum Komunikasi Lembaga Swadaya Masyarakat, Suardi Mandang pun memposting banner kegiatannya itu di media sosial lengkap dengan foto dirinya bersama pengurus juga foto Kapolres Bone AKBP Raspani SIK.
Saat dikonfirmasi RADAR BONE melalui messengers, Suardi mengatakan kegiatannya tersebut akan menghadirkan narasumber dari Polres, Kejari, Pemda dan pendamping desa.

“Kami belum tahu apakah semua desa akan ikut tapi kami harapkan bisa ikut semua untuk diberikan pemahaman dan persepsi implementasi UU Desa. Untuk lebih jelasnya hubungi panitia,” katanya.
Ketua Panitia, Rusdi yang dihubungi RADAR BONE membenarkan biaya pendaftaran ditetapkan Rp700 ribu.

“Uang tersebut untuk snack, makan siang, ATK sertifikat juga papan informasi,” jelasnya.
Hingga Selasa lalu, menurut Ketua LSM Lamellong ini belum ada kades yang mendaftar secara resmi. “Belum ada kades yang membayar dan mendaftar secara resmi tapi sudah ada beberapa yang iyakan,” katanya.

Terkait kerjasama dengan Polres Bone, Rusdi mengatakan karena ada keberatan dari Kapolres Bone maka pihaknya merombak rencana kegiatannya. “Kami rombak semua jadi tidak membawa kerjasama dengan Polres Bone tetapi mandiri FK LSM tetapi mengundang Polres Bone sebagai narasumber,” katanya.

Kapolres Bone, AKBP Raspani SIK yang dikonfirmasi RADAR BONE menegaskan dirinya tidak tahu menahu jika kegiatan penyuluhan dimaksud meminta biaya dari kades sebesar Rp700 ribu.

“Persoalan pungutan dan foto saya yang dipasang, itu bukan sepengetahuan dan se izin saya,” tegas Raspani seraya mengakui panitia pernah me-nemuinya menyampaikan rencana kegiatan penyuluhan dimaksud.

Raspani mengaku telah menghubungi panitia untuk melakukan koreksi.
Namun begitu, Raspani mengatakan pihaknya tetap akan menghadiri undangan panitia.

“Karena undangannya saya akan dijadikan pemateri, berhubung Kasat Binmas sudah pernah mengikuti pelatihan tentang desa. Jadi dia yang nantinya akan saya perintahkan wakili saya bawa materi,” jelas Raspani melalui sambungan telepon, Selasa 21 Februari lalu.

Kepala Badan Kesbang Pol Kabupaten Bone, Dray Vibrianto mengatakan pihaknya telah meminta kepada pemerintah kecamatan untuk mewaspadai modus permintaan sumbangan yang mengatasnamakan LSM.

“Saya sudah sampaikan kepada camat agar mewaspadai modus LSM seperti ini (Minta sumbangan). Dan memanggil kepala desa yang namanya masuk dalam daftar untuk dimintai keterangan. Kalau ditemui pelanggaran akan kami tindak lanjuti,” tegas Dray saat dikonfirmasi RADAR BONE, Minggu 19 Februari lalu.

To Top