Kades Ketar Ketir, Sudah Enam Yang Digarap Penegak Hukum – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Kades Ketar Ketir, Sudah Enam Yang Digarap Penegak Hukum

RADARBONE.CO.ID–Setelah Kejaksaan Negeri Bone menetapkan Kepala Desa Pattiro Sompe, Kecamatan Sibulue, A Mappatokkong menjadi tersangka dalam kasus dugaan pungutan liar pengurusan sertifikat tanah gratis (Prona) tahun 1997. Kini giliran Kepolisian Resort Bone ‘menggarap’ kepala desa. Tak tanggung-tanggung ada enam kepala desa yang saat ini dalam proses hukum dengan status penyelidikan.

Ini belum termasuk pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kades Polewali, Kecamatan Kajuara, Fahruddin Andi Mappatokkong yang sudah resmi ditetapkan menjadi tersangka. Hanya saja, pihak Polres Bone masih enggan membeberkan identitas keenam kades yang dalam tahap penyelidikan tersebut.

Kasat Reskrim Polres Bone, AKP Hardjoko yang ditemui RADAR BONE, Selasa, 8 Agustus mengakui adanya enam kades yang sedang diproses penyidik.

“Ada lima kasus masih dalam tahap penyelidikan, sementara ada satu sudah masuk penyidikan dan dalam waktu dekat akan ada ditetapkan tersangka,” jelas Hardjoko.

Hardjoko menegaskan keenam kades tersebut semuanya diproses terkait penggunaan dana desa.
“Menyangkut penggunaan dana desa, calon tersangkanya juga kepala desa” tambahnya.

Kapolres Bone, AKBP Muhammad Kadarislam Kasim SH SIK MSi mengatakan, khusus untuk kasus dugaan tindak pidana korupsi dana desa pihaknya terus melakukan pengembangan.

“Biar jadi pelajaran bagi kepala desa. Karena selama ini banyak oknum yang tersandung kasus namun masih dalam proses penyelidikan,” ujarnya.

Terkhusus Mantan Pelaksana Tugas Kades Polewali, Kecamatan Kajuara Fahruddin Andi Mappatokkong akhirnya ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka. Kadarislam mengungkapkan yang bersangkutan sempat berusaha melarikan diri, namun setelah dibujuk akhirnya menyerahkan diri.

“Sejak hendak ditetapkan sebagai tersangka yang bersangkutan ini menghilang. Namun kemarin kami panggil dan akhirnya datang, setelah digelar perkara langsung ditetapkan sebagai tersangka,” katanya.

Fahruddin terseret kasus hukum terkait pembangunan talud yang tidak tuntas. Anggaran pembangunan talud sebesar Rp406 juta. Dan sebanyak Rp160 juta diantaranya diduga ditilep tersangka.

“Untuk menetapkan tersangka lain, kita akan lihat kemana saja aliran dana tersebut, namun itu akan didapatkan dari penyidikan nanti,” tambahnya.

Fahrudin dikenakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 dengan ancaman hukuman 4-20 tahun penjara.
*

Click to comment
To Top