Kajari Bilang “Bukan Pemda Sediakan Lahan” – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Kajari Bilang “Bukan Pemda Sediakan Lahan”

Lahan TTP Wollangi seluas 19 hektar di Desa Wollangi, Kecamatan Barebbo ditumbuhi rumput liar. Ini menunjukkan proyek TTP terkesan tak terurus. Penelusuran RADAR BONE di lokasi TTP Wollangi, Rabu, 26 April lalu tak menemukan aktivitas yang berlangsung.

Proses Hukum Kasus TTP Wollangi Berlanjut

PENULIS : ASKAR SYAM

RADARBONE.CO.ID_WATAMPONE–Pihak Kejaksaan Negeri Bone memastikan proses hukum terhadap dugaan pelanggaran pada proyek Taman Teknologi Pertanian (TTP) Wollangi di Desa Wollangi, Kecamatan Barebbo tetap berlanjut.

Kepala Kejaksaan Negeri Bone, Muh Natsir Hamzah SH mengatakan penyelidikan terhadap kasus proyek bernilai belasan miliar itu masih terus bergulir di Kejaksaan Negeri Bone. Natsir mengakui pihaknya telah memeriksa sejumlah saksi terkait termasuk pemilik lahan.

“Sudah saya periksa semua termasuk pemilik tanah. Dan dia perlihatkan semua bukti bahwa tanah itu dia jual dengan harga Rp5 miliar. Namun yang membeli baru membayar Rp100 juta. Sementara tanah itu sudah digunakan,” kata Natsir saat dikonfirmasi RADAR BONE di TK Adhyaksa Jl Kawerang, Rabu 26 April lalu.

Natsir menambahkan, hasil pemeriksaan ditemukan bahwa penyedia lahan TTP Wollangi bukan pemda.
“Bukan pemda yang sediakan lahan,” tambahnya.

Meski begitu, untuk data lebih detail, kata Natsir belum bisa beberkan.“Kalau data lengkap nanti di kantor ya,” ujarnya.

Namun demikian, Natsir menjamin penyelidikan kasus ini terus berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Natsir juga belum mau membeberkan kapan kasus ini akan ditingkatkan ke penyidikan.

“Saya tetap jalan apa adanya, kami tetap proses dan masih kumpul data sampai ke Dinas Pertanian Provinsi,” tegas Natsir.

Sementara itu pihak Kementerian Pertanian RI, menyatakan TTP adalah joint ownership antara pemerintah dan masyarakat.

“Semua belanja modal akan diserahkan ke masyarakat setelah tahun ketiga. Jadi tidak ada ganti rugi lahan. Semuanya tetap milik masyarakat,” ungkap Dr Ir Muhammad Syakir, Kepala Badan Litbang Kementerian Pertanian RI.

Hanya saja, persoalannya lahan masyarakat dimaksud dibeli oknum tertentu, sehingga terkesan monopoli. Bukan lagi lahan milik masyarakat.

Click to comment
To Top