Kaleidoskop Bone 2016 – Kesehatan – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Kaleidoskop Bone 2016 – Kesehatan

Puskesmas Watampone dipadati pasien yang datang berobat. Sementara beberapa puskesmas lain dikeluhkan pelayanannya karena ulah oknum petugas puskesmas

Pelayanan Puskesmas Dikeluhkan, Dugaan Pungli Mengemuka

Sepanjang Tahun 2016, bermunculan dugaan praktik pungutan liar (Pungli) yang dilakukan petugas kesehatan di tingkat bawah. Bahkan, warga sempat mengepung puskesmas karena pela-yanan yang tidak beres.

ASKAR SYAM, Watampone

Masih segar dalam ingatan, bidan AS di desa Puskesmas Cina menjatuhkan sanksi denda kepada seorang ibu melahirkan di Desa Padang-loang Kecamatan Cina sebesar Rp750 ribu.
Istri penyandang disabilitas itu dikenakan denda lantaran melahirkan di rumah, bukan di fasilitas kesehatan milik pemerintah.
Karena tak memiliki uang tebusan, seorang dermawan pun membantu melunasi. Parahnya, uang denda tersebut ditransfer ke rekening pribadi bidan bersangkutan.

Setelah kasus itu berlalu, muncul kasus dugaan pungli di Puskesmas Tana Batue Kecamatan Libureng pada medio September lalu. Kali ini, pembagian Kartu KIS yang menjadi sasaran pungli. Bendahara puskesmas berinisial OK membebankan pembayaran kepada warga untuk pengambilan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Diketahui, untuk mendapatkan kartu KIS, warga dibebankan pembayaran hinggaRp150 ribu.
Saat itu, Komisi IV mengecam keras adanya dugaan pungutan liar di Puskesmas tersebut. Sekretaris Komisi IV DPRD Bone, Rismono Sarlim menegaskan, tidak boleh ada pungutan untuk pengambilan KIS. Olehnya itu, pihaknya pun mengkroscek langsung hal tersebut melalui dinas terkait.
“Penyaluran KIS merupakan program Dinas Sosial bersama Dinas Kesehatan. Secepatnya temuan ini akan kami kroscek langsung melalui dinas terkait yang menangani,” ungkapnya Rismono kala itu.

Setelah Puskemas Tana Batue, giliran petugas Puskesmas Cenrana yang didera isu pungli. Keluarga korban kecelakaan lalu lintas mengeluhkan ulahPetugas Puskesmas Cenrana, yang membebankan pembayaran terlalu besar bagi pasien yang menggunakan jasa ambulance.

Diketahui pada Oktober lalu, salah seorang pasien mengeluhkan tarif ambulance yang mencapai Rp427 ribu. Tidak cukup sampai di situ, salah seorang oknum apoteker dilaporkan meminta tambahan biaya sebesar Rp500 ribu. Petugas puskesmas itu beralasan jumlah pasien yang diangkut ambulance saat dirujuk ke RSUD Tenriawaru Watampone ada dua orang.

Lain lagi di Puskesmas Lamurukung. Karena tidak puas dengan pelayanan puskesmas setempat, warga pun mendemo Kepala Puskesmas Lamurukung. Untuk meredakan amarah warga, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, Anwar SH pun turun ke Lamurukung untuk berdialog dengan warga. Pada saat itu, sekretaris menarik kepala puskesmas ke dinkes demi menenangkan warga yang kecewa dengan pelayanan puskesmas.

Terkait pelayanan, pelayanan Dinkes juga sempat dikritik lantaran lamban menangani wabah Demam Berdarah Dengue (DBD) pada Januari sampai Ferbruari 2016. Hal ini tentu menuai keprihatinan banyak pihak. Terlebih, sektor kesehatan tampaknya belum mendapat perhatian optimal dari pemerintah daerah. Hal ini ditunjukkan dengan minimnya anggaran kesehatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ironisnya, belanja pegawai dan anggaran perjalanan dinas mendapat porsi anggaran yang cukup.

“Di sini bisa terlihat, keberpihakan pemerintah sangat kurang untuk sektor kesehatan yang sesungguhnya merupakan kebutuhan dasar masyarakat,” tegas Praktisi Sosial, Rahman Arif.  Rahman turut mengkritik pemerintah daerah yang lebih mementingkan pembangunan infrastruktur daripada membangun kesehatan masyarakat.

Senada diungkapkan akademisi Yusdar. Tokoh pemuda tersebut juga mengkritik mi-nimnya anggaran untuk pena-nganan DBD. Dalam APBD 2016, program pemberantasan sarang nyamuk DBD cuma dianggarkan Rp100 juta. Baru berjalan beberapa bulan dana habis, sehingga dinkes mengajukan tambahan anggaran. Pemkab pun saat itu menggelontorkan tambahan dana Rp200 juta karena DBD mewabah dan korban jiwa berjatuhan.
Yusdar menilai, penanganan DBD harus dilakukan lebih serius lagi. “Artinya, jika ingin menekan angka kasusnya, tidak lepas dari anggaran. Kita tahu, tahun 2016 ini, anggaran penanganannya minim. Melihat kasus tahun lalu, maka untuk anggaran tahun 2017 nanti, tidak boleh diabaikan. Harus masuk prioritas. Sehingga ini bisa menjadi bahan evaluasi,” pungkasnya.
Penanganan DBD lanjut dia, harus dilakukan secara komprehensif. “Dinkes selaku leading sektornya, harus membuat peme-taan yang jelas, di mana kawasan yang rawan DBD. Lalu, ada langkah kongkrit, bagaimana selanjutnya kawasan tersebut tidak menjadi rawan,” pungkasnya.

*

To Top