Kaleidoskop Kabupaten Bone 2016 – Pendidikan – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Kaleidoskop Kabupaten Bone 2016 – Pendidikan

Para kepala TK yang over masa tugas ramai-ramai ke Bidang PLS Disdik Bone guna memasukkan berkasnya agar tunjangan profesinya bisa segera dicairkan

Tuntutan Tunjangan Sertifikasi Bermunculan 

Tahun 2016 bisa dibilang tahun sertifikasi. Betapa tidak, sepanjang tahun tuntutan pembayaran tunjangan profesi guru (TPG) terus bermunculan. Sebagian besar tuntutannya berhasil. Namun sebagian lagi terpaksa gigit jari.

Agustapa, Watampone

Sejak Permendikbud Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru yang mengatur tentang kriteria guru penerima tunjangan profesi diterbitkan, sejak itu pula persoalan sertifikasi mulai hangat diperbincangkan di kalangan guru.

Betapa tidak, di dalam juknis itu, ada 22 kriteria yang diatur sebagai syarat bagi guru untuk menerima tunjangan profesi. Dari 22 kriteria itu, yang menjadi hambatan bagi guru untuk me-nerima tunjangan profesi adalah adanya poin 17 yang mengatur tentang masa kerja kepala sekolah dihitung dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dihubungkan dengan Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010.

Di dalam Permendiknas itu diatur, bahwa satu kali masa tugas kepala sekolah itu selama empat tahun, masa tugas dapat diperpanjang satu periode, apabila memiliki prestasi kerja minimal baik, dan dapat ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah lain yang memiliki nilai akreditasi lebih rendah dari sekolah sebelumnya apabila memiliki prestasi istimewa.

Sejak aturan itu menjadi acuan dalam pembayaran tunjangan profesi guru, para kepala sekolah. pada April lalu pun menempuh berbagai cara agar tetap bisa menerima tunjangan profesi.

Bahkan demi mendapatkan tunjangan sertifikasi, sejumlah kepala sekolah kadaluarsa atau yang over masa tugas nekat memanipulasi data dapodiknya menjadi guru biasa demi terbitnya SKTP (dasar pembayaran tunja-ngan profesi).
Fakta itu terungkap, dengan adanya sejumlah data kepala sekolah yang over masa tugas terdeteksi di operator Dinas Pendidikan Kabupaten Bone. Dimana dalam data dapodik tersebut, sekira 300 kepala TK maupun SD yang merubah datanya menjadi guru biasa. Kenekatan kepala sekolah merubah datanya dalam sistem tersebut, disebabkan pada sistem dapodik sebelumnya, menolak data kepala sekolah yang over masa tugas untuk terinput dalam sistem, sehingga untuk mengakali sistem tersebut, kepala sekolah pun menginput datanya menjadi guru biasa.

“Tindakan guru ini langsung terbaca di kabupaten, karena kepala sekolah yang merubah datanya menjadi guru mengakibatkan sekolah yang ditempatinya bekerja langsung terbaca tidak ada kepala sekolahnya. Padahal sekolah yang bersangkutan memiliki kepala sekolah,” ungkap Drs H Ibrahm Yukkas, ST MSi, Kabid Program dan Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone

Ibrahim membeberkan bahwa sesuai dengan data yang ditemukan dalam sistem dapodik kabupaten, terdapat 273 kepala SD yang memanipulasi datanya, sedangkan kepala TK cuma berjumlah 90-an.

“Sebenarnya ini tidak boleh terjadi, karena meski kepala sekolah tidak merubah datanya, SKTP mereka tetap diterbitkan, cuma kepala sekolah hanya tidak menunggu sistem terbuka. Buktinya, sejumlah kepala sekolah yang over masa tugas tetap terbit SK Dirjenya,” ungkapnya.

Tidak sampai di situ saja, selain kepala sekolah over yang mempersoalkan tunjangan profesinya kala itu, guru golongan II juga menuntut tunjangan profe-sinya dibayarkan karena adanya kebijakan yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone untuk tidak memperoses permintaan pembayaran tunjangan profesi guru (TPG) alias sertifikasi guru golongan II.

Sekretaris Disdik Drs Nursalam, MPd yang dikonfirmasi terkait hal tersebut mengatakan pihaknya tidak mau memproses pemberkasan guru golongan II karena adanya temuan dari pemeriksa. Dimana pada temuannya, dia memerintahkan agar disdik tidak melakukan pembayaran sertifikasi kepada guru golongan II dengan alasan bahwa mereka belum memiliki jabatan fungsional guru.

“Kami juga terkejut pada waktu itu, dan ternyata setelah dikonsultasikan pada rapat rekonsiliasi di Makassar hal itu juga dilarang,” terangnya.

Alasan pihak Kementerian melarang pembayaran tunjangan profesi guru golongan II sesuai dengan PemenPAN Nomor 16 Tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru. “Pada Pasal 12 ayat 1 jenjang jabatan fungsional guru dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi yaitu guru pertama meliputi penata muda gologan III/a, penata muda tingkat 1 golongan III/b, selanjutnya guru muda meliputi penata golongan III/c, penata tingkat 1 golongan III/d. guru madya meliputi pembina golongan IV/a, pembina tingkat 1 golongan IV/b, pembina utama muda golongan IV/c, terak-hir guru utama pembina utama madya golongan IV/d, pembina utama golongan IV/e. Jadi pada jenjang jabatan fungsional guru tidak satupun disebutkan guru golongan II,” jelasnya.

Tak puas mendengar penjelasan Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, guru golongan II di Kabupaten Bone mengutus perwakilannya untuk bertemu dengan Sekretaris Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta Pusat Dr E Nurzaman, AM, MSi, MM, Rabu, 31 Agustus lalu.

Ada dua guru golongan II yang diutus bertemu dengan Sekjen GTK Kemendikbud yakni Sukmawati, SPd, Guru SDN 24 Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat dan Hasnah.
Sukmawati, yang ditemui RADAR BONE Sabtu, 3 September lalu mengaku
perjuangannya untuk bertemu dengan Sekjen GTK Kemendikbud membuahkan hasil. Sesuai hasil pertemuan yang dibuktikan dengan video rekaman bersama Sekjen GTK Kemendikbud Nurzaman menjelaskan, bahwa guru golongan II yang bersertifikat pendidik dan memiliki ijazah S1, dan telah menjalankan tugasnya sebagai guru sesuai dengan mata pelajaran yang diampuhnya de-ngan syarat 24 jam perminggu berhak dibayarkan sertifikasinya.

Bahkan dalam video rekaman tersebut, Sekjen GTK juga memerintahkan kepada Stafnya atas nama Dian untuk mengirimkan surat edaran mengenai hal tersebut. “Saya sangat bersyukur dan merasa puas mendengar penjelasan Sekjen GTK, maka dari itu saya berharap hal ini menjadi perhatian Dinas Pendidikan Kabupaten Bone agar segera membayar tunjangan profesi kami,” ungkapnya.
Perjuangan guru golongan II di Kabupaten Bone bertemu de-ngan Sekjen GTK Kemendikbud Rabu, 31 Agustus lalu di Jakarta membuahkan hasil.

Betapa tidak tidak sampai sepekan, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Dirjen GTK Kemendikbud) langsung menindaklanjutinya dengan mengirim surat edaran dengan nomor surat 17165/B/GT/2016 perihal Tunjangan Bagi Guru Golongan II yang ditandatangani langsung Dirjen GTK Sumarna Surapranata.
Di dalam surat edaran tersebut dikatakan berkenaan dengan banyaknya surat yang masuk terkait dengan pembayaran tunjangan profesi bagi guru PNS golongan II yang dalam ketentuan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2016 tentang Juknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan masih perlu penjelasan.

Dirjen GTK pun menjelaskan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bahwa setiap guru wajib memiliki kualifikasi akademik S1/D4 dan sertifikat pendidik. Sertifikat pendidik diperoleh melalui proses sertifikasi guru yang dilaksanakan oleh Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan/Perguruan Tinggi yang ditunjuk.
Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, pelaksana proses sertifikasi guru dilaksana-kan sesuai dengan mata pelajaran yang diampu, apabila guru memiliki kualifikasi akademik tidak sesuai dengan mata pelajaran yang diampu, maka terhadap guru tersebut dapat dilakukan proses sertifikasi terhadap mata pelajaran yang diampu.

Kemudian sesuai dengan ketentuan pedoman sertifikasi guru, guru dapat mengikuti proses sertifikasi sesuai dengan mata pelajaran yang diampu walaupun tidak linier dengan kualifikasi akademiknya sepanjang guru memiliki pengalaman pengajar paling sedikit 5 tahun dalam mengampu mata pelajaran tersebut atau sebagai guru kelas.

Terakhir, kata Dirjen, PNS dalam jabatan fungsional guru yang saat ini masih dalam golo-ngan kepangkatan II dan belum dapat atau masih dalam proses penyesuaian terhadap kepangkatannya dan guru tersebut sudah memiliki sertifikat pendidik dapat diberikan tunjangan profesinya sepanjang mengajar minimal 24 jam pelajaran sesuai dengan sertifikat pendidiknya.

“Sesuai dengan surat edaran yang dikirim oleh Dirjen GTK Kemendikbud yang diterima melalui email, maka sebanyak 338 guru golongan II di Bone bakal segera dibayarkan tunjangan profesinya,” ungkap Nursalam, Selasa, 6 September lalu.

(*)

To Top