Kantongi SK Dirjen, Tunjangan Tak Kunjung Cair – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Kantongi SK Dirjen, Tunjangan Tak Kunjung Cair

SK Dirjen yang menjadi pegangan guru golongan II untuk menuntuk dibayarkan tunjangan sertifikasinya.

Ratusan Guru Golongan Dua Mengadu Ke Dewan

PENULIS : ASKAR SYAM

WATAMPONE, RB–Ratusan tenaga pendidik golongan dua, mendatangi gedung DPRD Bone, Senin 30 Mei kemarin.
Mereka mempertanyakan alasan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, belum mencairkan tunjangan sertifikasi guru untuk golongan dua, meski mereka telah mengantongi SK Dirjen.
Salah seorang guru golongan dua, Kasma SPd menegaskan, sampai saat ini dirinya bersama ratusan guru golongan II lainnya, belum dibayarkan tunjangannya.
“Ada 500 lebih guru golongan dua yang terancam tidak dicairkan tunjangan sertifikasinya. Padahal sudah masuk dalam pengurusan triwulan kedua, sementara triwulan pertama juga belum terbayarkan. Saya hubungi teman-teman guru di daerah lain yang juga golongan dua, semua sudah dicairkan tunjangan sertifikasinya,” ungkapnya kepada RADAR BONE usai menyampaikan aspirasi kemarin.
Kasma mengaku bersama rekan seprofesi lainnya, sudah mendatangi Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.
“Katanya yang berhak menerima tunjangan seritifikasi hanya golongan tiga dan itu diatur dalam juknis. Yang menjadi pertanyaan, kalau ada juknis dari pusat, kenapa cuma Kabupaten Bone yang memberlakukannya,” tegasnya.
Anggota DPRD Bone, HA Suaedi SH MH yang menerima aspirasi tersebut menegaskan pengaduan dari kalangan pendidik golongan dua tersebut segera dilaporkan ke pimpinan DPRD Bone.
“Kalau semua persyaratan sudah terpenuhi, tidak ada alasan buat guru tidak menerima tunjangan sertifikasi dan kami akan langsung mendisposisikan ke Komisi IV untuk memanggil dinas terkait,” tegas politisi Partai Demokrat itu.
Terpisah, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, Drs Nursalam, MPd mengaku pihaknya tidak mau memproses pemberkasan guru golongan II karena adanya temuan dari Inspektorat baru-baru ini.
“Inspektorat memerintahkan agar disdik tidak melakukan pembayaran sertifikasi kepada guru golongan II dengan alasan bahwa mereka belum memiliki jabatan fungsional guru. Kami juga terkejut pada waktu itu dan ternyata setelah dikonsultasikan pada rapat rekonsiliasi hal itu juga dilarang,” kuncinya.

To Top