Kapolda Janji Tindak Pelaku – Radar Bone

Radar Bone

Uncategorized

Kapolda Janji Tindak Pelaku

Polda Bentuk Satgas Berantas Praktik Pungli dan Percaloan

PENULIS : ROSDIANA SULJA

WATAMPONE, RB—Instruksi Presiden Joko Widodo tentang pemberantasan pungutan liar dan percaloan direspon Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Polda bergerak cepat dengan membentuk satuan tugas (Satgas) untuk mengawasi pelayanan di seluruh kepolisian resort (Polres) jajaran Polda Sulsel.

Hal ini ditegaskan Kapolda Sulsel Irjen Pol Anton Charliyan saat ditemui RADAR BONE saat berkunjung ke Mapolres Bone, Selasa 18 Oktober lalu.
Kapolda menegaskan dirinya tidak main-main untuk menjadikan wilayah kerjanya Zero Korupsi, Zero Pungli dan Zero Calo.
“Sejak pertama saya bertugas di sini (Polda Sulsel), saya langsung canangkan dan launching program Zero Korupsi, Zero Pungli dan Zero Calo,” tegasnya.

Bahkan, sebelum ada operasi pemberantasan pungli yang diinstruksikan Presiden Joko Widodo, kata Anton, pihaknya telah bertindak lebih awal dengan membentuk Satuan tugas (Satgas) pemberantasan korupsi, pungli dan calo di semua jajaran Polda Sulsel. “Satgas ada di Polda dan semua Polres. Hingga saat ini terus bergerak. Bahkan telah menangkap 11 orang oknum. Siapapun pelakunya, akan ditindak tegas,” tegasnya.

Terkait posisi Polda Sulsel yang menempati urutan ketiga se Indonesia sebagai wilayah pungli, seperti dilansir media, Anton dengan tegas menampiknya.
“Itu terbalik dan mesti diluruskan. Yang benar adalah saat ini Polda Sulsel terbaik ketiga dalam pembe-rantasan pungli karena bergerak lebih cepat yang sebelumnya berada pada terbaik kelima,” katanya kepada RADAR BONE usai melakukan Tatap Muka dengan Muspida, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama se Kabupaten Bone di Mapolres Bone.

Sementara itu, Kapolres Bone, AKBP Raspani SIK menegaskan terkhusus pelayanan di jajaran Polres Bone jika warga menemukan adanya praktik pungli, diminta segera me-lapor. Raspani mengatakan pengawasan khusus dilakukan pada bagian pelayanan dengan menerjunkan personel Propam.

“Kemarin sudah saya keluarkan surat perintah untuk melakukan pengawasan ketat khususnya di bagian pelayanan,” katanya.
Raspani meminta masyarakat mendokumentasikan jika menemukan praktik pungli yang terjadi di jajarannya.“Kita akan langsung tindak lanjuti jika ada laporan masuk tentang pungli,” tegasnya.
Kerja Keras

Sementara itu di lapangan praktik percaloan masih saja ditemui di beberapa instansi layanan publik. Salah satunya pelayanan pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Keluhan dari warga yang bermohon pengurusan STNK masih dijumpai.
Salah seorang warga Desa Pattimpa Kecamatan Ponre, Jaheri kepada RADAR BONE mengeluhkan pengurusan perpanjangan STNK miliknya yang diurus sejak Maret lalu. Pria yang bekerja sebagai tukang ojek ini mempercayakan pengurusan perpanjangan STNK-nya kepada salah satu pegawai harian lepas Kantor Samsat Bone berinisial FD. Dia bahkan telah membayar sejumlah uang, namun hingga STNK yang diharap tak kunjungan terbit.

“Pada bulan Maret lalu saya datang ke kantor Samsat ini untuk memperpanjang STNK saya. Ketika saya tiba di loket, STNK saya langsung diambil salah seorang pegawai bernama Ferdinan. Saya diminta membayar Rp390 ribu, tetapi uang saya hari itu hanya Rp360 ribu yang saya setor langsung sama dia bersama STNK asli,” tuturnya kepada RADAR BONE, kemarin.

Pria pemilik motor honda astrea C100 tahun 1996 menambahkan, sebagai pegangan dirinya diberi fotocopy STNK serta catatan.
“Saya hanya diberi fotocopy STNK dan ada catatannya kalau saya masih berutang Rp30 ribu. Tetapi sejak itu tak pernah lagi ketemu Ferdinan meski sudah lima kali saya ke sini. Dan STNK saya yang baru juga tidak diterbitkan,” tuturnya sambil memperlihatkan fotocopy STNK miliknya.

Menanggapi hal ini, Bendahara Penerimaan Samsat Bone, Iptu Hamzah menegaskan dirinya tidak tahu-menahu dengan perpanjangan STNK milik Jaheri.“FD itu memang pernah bekerja disini sebagai pegawai harian lepas (PHL) tetapi sudah dipecat sejak ada instruksi presiden dan Kapolri,” tegasnya.

Kepada Jaheri, Hamzah pun berjanji menindaklanjuti permohonan perpanjangan STNK milik Jaheri. “Kami akan proses usulan perpanjangan STNK bapak, tetapi karena ini luar kota, maka kami butuh waktu maksimal dua pekan,” terangnya.

Ditambahkan, kalau berikutnya ingin memperpanjang STNK untuk langsung ke loket, tidak pada pihak yang lain. “Ini juga peringatan bagi yang lain, untuk tidak me-ngurus STNK tanpa melalui loket yang disediakan. Jangan ke pihak yang lain. Karena akibatnya bisa begini,” jelasnya.

Mengenai nilai Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Administrator Pelayanan (Adpen) Kantor Bersama Samsat Bone, A Wero menambahkan pihaknya mengacu pada regulasi baru yang telah ditetapkan.
“Nilai PKB dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas tertera pada notice pajak yang kami terbitkan. Termasuk pengenaan denda. Jadi pemilik bisa langsung mengecek jumlah pembayaran yang seharusnya harus disetor,” terangnya.

Mengenai adanya keluhan warga yang kesulitan melakukan perpanjangan STNK karena membeli motor tanpa balik nama, dia mengarahkan agar warga mengurus surat kuasa. “Harus ada surat kuasa dari pemilik kendaraan yang tertera di STNK. Kalaupun pemilik kendaraan pertama itu sudah meninggal, maka kami akan bantu lakukan balik nama dengan biaya berdasarkan nilai jual kendaraan bermotor (NJKB).

*ASKAR SYAM

To Top