Kasasi Ditolak, Alfian Siap Ajukan PK – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Kasasi Ditolak, Alfian Siap Ajukan PK

Kasus Korupsi Pembangunan Balai Benih Ikan di Amali

PENULIS : ROSDIANA SULJA

RADARBONE.CO.ID_WATAMPONE–Kabar pengajuan kasasi Alfian T Anugrah ditolak Mahkamah Agung beredar. Kalangan aktivis dan jurnalis memperbincangkan hal ini di kantor bupati, Rabu, 26 Juli kemarin.
Alfian T Anugrah adalah terdakwa kasus korupsi Pembangunan Balai Benih Ikan Kegiatan Pengembangan Bibit Ikan Unggul Dinas Perikanan Tahun 2007 dan 2008.

Setelah pengajuan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar ke Pengadilan Tinggi Makassar ditolak, pemilik nama lengkap Alfian Taurusmytha Anugrah ini pun mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Konsultan pengawas dalam kasus korupsi Pembangunan BBI Amali itu telah divonis hukuman penjara selama satu tahun enam bulan dan denda Rp50 juta, subsidair tiga bulan sesuai putusan Nomor: 73/Pid.SUS.TPK/2014/PN Makassar tanggal 12 Mei 2015. Atas putusan tersebut, Alfian memperjuangkan hak hukumnya dengan mengajukan kasasi. Namun, belakangan beredar kabar jika pengajuan kasasi pria yang pernah menjadi anggota DPRD Bone ini ditolak MA dan menjadi perbincangan sejumlah kalangan.

Terdakwa Alfian Taurusmytha Anugrah sendiri telah ditahan penyidik sejak 22 Agustus 2014 sampai 10 September 2014 berupa tahanan kota, berlanjut jadi tahanan Penuntut Umum, tahanan Majelis Hakim diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar.

Kepala Kejaksaan Negeri Bone, Muh Natsir Hamzah SH yang dikonfirmasi mengenai informasi tersebut, menegaskan hingga kini pihaknya belum menerima putusan kasasi dari MA. “Belum ada putusan,” tegasnya.
Hal senada diungkapkan Kasi Pidsus Kejari Bone, Abdul Malik Kallang.

“Belum ada putusan sampai kepada kami. Kalau ada langsung kami eksekusi,” tegasnya.
Terdakwa Alfian yang dikonfirmasi RADAR BONE, Rabu, 26 Juli kemarin melalui chatting WhatsApp, mengenai informasi tentang kasasinya ditolak, mengaku belum tahu.

“Saya belum tahu, tapi yang jelas ketika itupun (putusan) ada, maka saya tetap akan mengambil upaya hukum lagi, yaitu PK (Peninjauan Kembali),” ungkapnya.

Alfian berharap kasusnya tidak menjadi polemik di tengah masyarakat. “Waktu saya tersangka saya jadi tahanan kota, tetapi sejak divonis saya sudah dilepas dan menunggu hasil akhir putusan. Saya ini hanya menunggu waktu dipenjara kok,” tambahnya.

Lanjut dia, walaupun tidak didesak kalau putusan sudah turun maka pasti dirinya dipenjara.
“Makanya biarlah saya menikmati dulu selama saya masih dalam proses menunggu. Apalagi Insyaallah tidak lama lagi saya dilantik,” ujarnya.

Diketahui Alfian adalah figur yang diusulkan menjadi pengganti A Sulam Mangampara, mantan anggota DPRD Bone yang meninggal dunia beberapa waktu lalu. Alfian tinggal menunggu proses PAW.

Pria yang kini aktif dalam kegiatan partai politik dan lembaga swadaya masyarakat ini menegaskan tak akan berhenti memperjuangkan hak hukumnya. “Seandainya saya tidak menggunakan hak hukum saya, lama ma ditahan,” katanya berseloroh.

Dalam Proyek BBI Amali terdapat 23 item pekerjaan pada daftar penyedia anggaran (DPA) DKP Kabupaten Bone yang mana hanya 21 item melalui pekerjaan umum dan sebelas lainnya menggunakan sistem penunjukan langsung.

Untuk melakukan pengendalian pekerjaan atas pengawasan dan tindakan pengkoreksian terhadap 21 item pekerjaan tersebut, ditunjuk CV Yasa Inti Consultan dengan Kuasa Direktur yaitu terdakwa Alfian Taurusmytha Anugrah.

Hanya saja dari 21 item pekerjaan, yang dibayarkan hanya lima item pekerjaan. Sedangkan 16 lainnya tidak selesai dan diluncurkan pada 2008 sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp147.694893,42.
Selanjutnya pada 2008, DKP kembali menganggarkan Rp1.175.662.500 untuk lanjutan pekerjaan. Disertai tambahan anggaran sebesar Rp350.309.000 dengan tujuh item pekerjaan.

Dalam lanjutan pekerjaan ini CV Inticivindo Consultan dengan kuasa Direktur terdakwa Alfian Tayrysmytha Anugrah sebagai pengendali pekerjaan atas pengawasan dan tindakan pengkoreksian namun ternyata terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp36.130.134,28. Sehingga total kerugian negara sebesar Rp508.996.027,70.
Sesungguhnya Alfian tak sendiri terseret dalam kasus ini. Salah satunya A Nurman Amal yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone telah menjalani proses hukumnya dan kini sudah bebas.

*

To Top