Kasus Bibit Jagung. Terkendala Alat Bukti, Polisi Hentikan Penyelidikan – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Kasus Bibit Jagung. Terkendala Alat Bukti, Polisi Hentikan Penyelidikan

RADARBONE.CO.ID_WATAMPONE–Penyelidikan dugaan penjualan bantuan bibit jagung yang ditangani Polres Bone melalui unit ekonomi dihentikan.

Penyidik beralasan, tak menemukan adanya bukti kuat yang bisa menjerat pelaku ke jeruji besi.

Kanit Ekonomi Satreskrim Polres Bone, IPDA Dodie Ramaputra menjelaskan, pihaknya telah bekerja keras melakukan penyelidikan, sehubungan dengan temuan benih jagung bantuan pemerintah sebanyak 2,84 Ton yang diduga hendak dijual oleh oknum tertentu.

Dodie menegaskan, temuan awal benih jagung bantuan pemerintah ini, penyidik melihat adanya tindakan-tindakan yang diduga dilakukan oleh terduga pelaku untuk memperdagangkan barang bantuan pemerintah tersebut. “Namun dari rangkaian upaya-upaya penyelidikan, bahwa dugaan adanya perbuatan memperdagangkan atau jual beli belum terjadi atau tidak ditemukan. Sehingga unsur-unsur yang termuat dalam Delik Pidana yang disangkakan (Pasal 110 RI No.7 Tahun 2014) tidak terpenuhi,” ujar Dodie saat memaparkan hasil penyelidikan tersebut bersama Kadis Pertanin, H Sunardi Nurdin dan Kabid Produk Tanaman Pangan Dinas Pertanian Provinsi Sulsel.

Ia juga menyebutkan, penyidik telah melakukan upaya maksimal untuk membuktikani terjadinya tindak pidana sebagaimana dugaan awal bahwa benih tersebut akan diperjual belikan.

“Selama proses penyelidikan, penyidik belum dapat mengumpulkan alat bukti sebagai syarat menentukan terjadinya kejahatan. Sehingga penyidik berkesimpulan bahwa kasus ini tidak dapat ditingkatkan ke tahap Penyidikan,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan, berdasarkan permintaan dari Dinas Pertanian dan Kementrian Pertanian, benih jagung bantuan pemerintah yang berhasil diselamatkan dan diamankan oleh Pihak Kepolisian, akan dikembalikan ke Dinas Pertanian Kabupaten Bone untuk disalurkan kembali kepada Petani yang berhak.

Adapun terjadinya penyaluran yang tidak sesuai SOP atau tidak sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Perbenihan Tanaman Pangan, Dodie menegaskan, persoalan itu diserahkan kepada piahk terkait khususnya Kementerian Pertanian untuk memberikan atau melakukan tindakan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku,

“Apabila dikemudian hari penyelidik menemukan fakta atau bukti baru (novum), maka penyelidikan dapat dibuka kembali melalui mekanisme gelar perkara dengan menerbitkan surat perintah penyelidikan lanjutan,” tutupnya.

*

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top