Kasus Swakelola DLH Bone. Penyidik Dituding Paksakan Kasus – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Kasus Swakelola DLH Bone. Penyidik Dituding Paksakan Kasus

RADARBONE.CO.ID_WATAMPONE–Penyidik unit tindak pindana korupsi (Tipikor) Polres Bone, terus mengusut dugaan korupsi anggaran swakelola di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone. Hanya saja, penyelidikan atas dugaan korupsi di dinas tersebut dinilai terkesan dipaksakan dan tidak mengindahkan hasil audit Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) RI.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sulsel, telah merilis hasil audit atas dugaan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan kegiatan swakelola di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Tahun 2017, sejak September 2018 lalu. Dalam rekomendasi BPK, tidak terdapat temuan kerugian negara atas pengelolaan anggaran swakelola di dinas itu.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bone, Asmar Arabe menuding penyidik terkesan memaksakan kasus ini. Tudingan Asmar ini, memiliki dasar kuat, yakni hasil audit BPK yang merekomendasikan tak ada temuan kerugian negara dalam penggunaan anggaran swakelola tersebut.

Bahkan kata Asmar, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone telah menindaklanjuti surat Kapolres Bone, Nomor B/ 531/VIII Res 3.3/2018 tanggal 24 Agustus 2018 perihal permohonan permintaan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), terhadap laporan pengaduan informasi yang ditangani Unit Tipikor Sat Reskrim Polres Bone, tentang dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan kegiatan swakelola Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2017.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 42.B/L/LHP/IXI.MKS/05/2018 tanggal 25 Mei 2018 atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bone tahun anggaran 2017, terhadap sistem pengendalian intern laporan hasil pemeriksaan BPK perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 42 C/LHP/XIX/MKS/05/2018 tanggal 25 Mei 2018, laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan khusus Dinas Lingkungan Hidup (DLK) Kabulaten Bone tidak terdapat temuan dan rekomendasi.

“Saya juga heran kenapa bisa kasus ini masih dilanjutkan di kepolisian, padahal tidak ada temuan BPK. Inspektorat juga sudah melakukan audit. Jadi letak masalahnya dimana?,” ujar Asmar sembari memperlihatkan ke RADAR BONE salinan surat hasil pemeriksaan BPK yang sudah ditembuskan Sekretariat Daerah Kabupaten Bone, ke Polres Bone.

Ia mengaku pengelolaan keuangan kegiatan swakelola tahun 2017 yang diduga ada indikasi tindak pidana korupsi di dalamnya itu tidak ada. Itu menjadi penegasannya berdasarkan dengan hasil audit BPK Perwakilan Provinsi Sulsel tahun lalu.

“Atas permintaan Unit Tipikor Sat Reskrim Polres Bone, BPK Perwakilan Provinsi Sulsel telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 25 November 2018 lalu. Hasil pemeriksaan BPK khusus Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone tidak terdapat temuan dan rekomendasi,” katanya.

Atas dasar ini kata Asmar ia juga heran pengelolaan keuangan kegiatan swakelola Kabupaten Bone terus menjadi perhatian pihak kepolisian Polres Bone. Bahkan, dari 18 kepala OPD yang diperiksa, hanya dirinya hingga saat ini belum terlepas dari persoalan ini. “Bahkan baru-baru ini, saya kembali lagi diperiksa oleh BPK atas permintaan oleh pihak kepolisian,” ujarnya.

LHP BPK Perwakilan Provinsi Sulsel tahun lalu kata Asmar seharusnya sudah memberikan titik terang bagi pihak kepolisian. Karena yang melakukan audit ini adalah lembaga negara yang tak lagi diragukan integritasnya.

“Saya berharap hasil pemeriksaan BPK yang dilakukan tahun ini tidak jauh beda dengan tahun 2018. Kalau terjadi perbedaan, tentu ini akan menjadi pertanyaan kedepan,” katanya.

Dirinya juga menjelaskan bahwa indikasi kerugian negara nanti baru bisa disimpulkan kalau sudah ada hasil pemeriksaan dari BPK. Itupun kalau ditemukan ada kerugian negara, pemerintah tetap diberikan kesempatan untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh BPK.

“Nanti pada saat 60 hari berjalan, kalau rekomendasi itu tak ditindaklanjuti, barulah dilimpahkan ke pihak penegak hukum. Akan tetapi, apa yang menimpa DLH justru hasil pemeriksaan BPK tak menemukan indikasi kerugian negara. Makanya saya juga bingung, kasus ini terus berlanjut, namun sebagai warga negara yang baik, tentu kami tetap harus taat kepada hukum dan selalu siap jika sewaktu-waktu dipanggil oleh pihak kepolisian,” tandasnya.

Sementara penyidik unit Tipikor Sat Reskrim Polres Bone beralasan permintaan ulang untuk dilakukan audit terkait dugaan tindak pidana korupsi di Dinas Lingkungan Hidup, lantaran ada temuan baru dari penyidik.

“Perhitungan kerugian keuangan negara, kita temukan fakta baru yang memang memerlukan audit dari BPK,” ungkap, Kasat Reskrim Polres Bone, Iptu Pahrun saat ditemui RADAR BONE di Mapolres Bone.

Pahrun mengatakan, adanya klaim dari pihak DLH menyangkut hasil audit yang telah dikeluarkan dan tidak ditemukan kerugian negara, sampai saat ini tidak ada sampai di tangan penyidik.

“Tidak ada itu, bahkan audit baru dilakukan kemarin. Kalau mereka (DLH) mengklaim ada hasil pemeriksaan mungkin itu pemeriksaan rutin dan tidak menyangkut kasus yang tengah bergulir,” tambahnya.

*

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top