Kejari Didesak Tuntaskan Kasus TTP Wollangi – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Kejari Didesak Tuntaskan Kasus TTP Wollangi

Penanganan Kasus Berlarut-larut

PENULIS : ASKAR SYAM – HERMAN KURNIAWAN

WATAMPONE, RB–Penanganan kasus Proyek Taman Teknologi Pertanian (TTP) Wollangi masih berlarut-larut. Legislator di DPRD Bone pun mendesak kejari segera menuntaskan kasus bernilai belasan miliar itu. Sejak Maret lalu, Kejaksaan Negeri Bone mulai menyelidiki kasus proyek Taman Teknologi Pertanian (TTP) Wollangi. Perintah penyelidikan datang langsung dari

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulselbar, Hidayatullah, SH. Hidayatullah meminta kepada Kepala Kejaksaan Negeri Watampone, Muh Natsir Hamzah, SH agar melaporkan langsung perkembangan penelusuran proyek bernilai belasan miliar itu kepada dirinya.

“Infonya baru kami ketahui, makanya saya minta Kajari laporkan apa yang terjadi di lapangan apakah ada indikasi korupsi, kolusi atau pembangunan yang tidak sesuai spek,” tegas Hidayatullah SH, Kajati Sulselbar didampingi Kajari Watampone, Muh Natsir Hamzah SH kepada RADAR BONE usai membuka pertemuan Konsultasi Ikatan Adhyaksa Dharmakarini Wilayah Sulsel di Kantor Kejaksaan Negeri Watampone Jl Yos Sudarso, Rabu 23 Maret lalu.

Menurut dia, semua data pendukung harus dihimpun. “Dan jika memang faktanya ada seperti itu, maka akan kami turunkan tim khusus untuk melakukan pengusutan,” tegasnya.

Hanya saja, setelah delapan bulan berlalu, kasus ini masih jalan di tempat. Kasus ini masih berputar di bagian intel.
Sejumlah kalangan menilai kejaksaan lamban dalam menangani kasus tersebut. Padahal dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan proyek yang dibiayai Kementerian Pertanian RI senilai belasan miliar itu cukup terang. Bayangkan, proyek yang menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN di bangun di atas lahan milik pribadi. Sejatinya, dalam proyek ini pemerintah daerah bertindak sebagai penyedia lahan. Namun kenyataannya, pemda tidak terlibat dalam proyek yang dinaungi Balai Penelitian dan Pengembangan Pertanian Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sulsel itu.

Anggota DPRD Bone, HA Suaedi SH MH mendesak pihak kejaksaan untuk serius mengusut kasus tersebut. Apalagi anggaran yang dihabiskan untuk proyek TTP Wollangi mencapai belasan miliar rupiah.
“Saya kira kasus ini harus terang benderang. Kalau memang ada pelanggaran, kejaksaan harus tegas menindak oknum yang bermain di dalamnya,” tegasnya.

Suaedi juga mengaku prihatin, proyek yang dialokasikan untuk kepentingan masyarakat, justru disalahgunakan dan dinikmati segelintir oknum.

Terpisah, Praktisi Sosial Rahman Arif justru melihat adanya ketakutan dari pihak kejaksaan mengusut dugaan permainan TTP Wollangi. Apalagi bukan rahasia umum, proyek ini diduga melibatkan petinggi hukum di Sulsel.

“Ini kelemahan hukum kita. Ketika masyarakat kecil yang melanggar, penegak hukum sangat sigap menangani kasus itu. Sebaliknya, ketika kasusnya melibatkan pejabat apalagi pejabat penegak hukum, penanganannya berlarut-larut. Bahkan sebagian besar diantaranya tidak jelas perkembangan kasusnya,” kritik Rahman.

Pihak Kejaksaan Negeri Bone enggan membeberkan saksi yang telah diperiksa terkait penanganan kasus TPP Wollangi. Saat ini berkas kasus tersebut masih di tangan bagian intel.

“Belum ada sampai berkasnya di Pidsus (Pidana Khusus). Saya belum bisa sampaikan informasi soal ini,” kata Abd Malik SH MH saat dikonfirmasi RADAR BONE Minggu 20 November kemarin.
Diberitakan sebelumnya, Proyek Taman Teknologi Pertanian terletak dua lokasi, yakni di Desa Wollangi dan Desa Kajaolaliddong Kecamatan Barebbo. Proyek ini dibangun tahun 2015. Ini merupakan proyek Taman Tekonologi Pertanian yang pertama di Bone.

Khusus untuk Pembangunan TTP, dilaksanakan pada 15 September hingga 14 Desember 2015 lalu dengan anggaran Rp2.852.000.000. Dana sebesar ini digunakan untuk pembangunan beberapa item kegiatan, mulai dari bangunan workshop atau saung pelatihan, kandang sapi dan digister biogas kapasitas 7 ekor sapi, kolam, gapura, screen house, tower dan sprinkle, gudang alsintan, kandang itik dan lainnya.

Pekerjaan yang ditangani PT Dian Ahmaely Permata Hati dengan konsultan pengawas CV Yuda Pratama Konsultan dinyatakan rampung sejak Desember tahun lalu. Proyek TTP di bangun di atas lahan seluas sekira 19 hektare. Terkhusus di Wollangi lahan TTP merupakan milik perorangan, yakni seorang pengusaha bernama H Darwis.

Disambangi RADAR BONE di kediamannya di Jl Sukawati, Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Selasa 22 Maret lalu, H Darwis mengakui jika lahan tersebut tak lagi menjadi miliknya, dan telah dijual kepada Kapolres Bone saat itu AKBP Juliar Kus Nugroho seharga Rp5 miliar.

“Memang dulu tanah saya. Cuma saya sudah jual ke pak kapolres (AKBP Juliar Kus Nugroho) dengan harga Rp5 miliar,” ungkapnya tak menyebut kapan dijual.
Karenanya, H Darwis mengaku tak tahu menahu lagi persoalaan pengolaan lahan tersebut pasca dijual.
“Kalau persoalan pengelolaannya saya tidak tahu secara persis, termasuk ketika ada orang mau masuk menjadi karyawan silahkan berhubungan dengan pak kapolres (AKBP Juliar Kus Nugroho). Karena beliau yang tahu bekerjasama dengan pemerintah. Itu merupakan bantuan dari Kementerian Pertanian,” tambahnya.
Proses pembelian, kata dia berjalan sebagaimana transaksi pembelian tanah pada umumnya. “Itupun dia beli setelah saya menetapkan harga,” terangnya.

Tak hanya H Darwis yang menyebut Juliar Kus Nugroho sebagai pemilik lahan. Namun petani yang diperkerjakan di Taman Teknologi Pertanian Wollangi juga membenarkan jika lahan TTP tersebut adalah milik mantan orang nomor satu di kepolisian Bone itu.

“Pak kapolres (Juliar Kus Nugroho) yang beli lahannya dari H Darwis, makanya beliau sering turun ke sini pantau. Dan saya dipekerjakan di sini sebagai pengawas sejak setahun lalu,” terang Arsyad, seorang warga Wollangi yang ditemui di TTP Wollangi, Sabtu 19 Maret lalu.

Peneliti BPPT Sulsel yang menjadi tim penanggungjawab TTP Wollangi saat itu, Faisal Tinno yang dikonfirmasi soal kepemilikan lahan TTP Wollangi juga mengakui tak tahu menahu. Keberadaan Juliar Kus Nugro (Mantan Kapolres Bone) di TTP Wollangi diakui selaku mitra dalam membina tempat itu. “Pak Kapolres (Juliar Kus Nugroho) menjadi mitra kami dalam mengelola TTP Wollangi,” ungkapnya saat itu.
AKBP Juliar Kus Nugroho saat bertugas di Bone tak pernah bersedia untuk dikonfirmasi terkait kepemilikan lahan yang menyebut dirinya.

*

To Top