Kejari Didesak Tuntaskan TTP Wollangi – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Kejari Didesak Tuntaskan TTP Wollangi

PENULIS : ASKAR SYAM

RADARBONE.CO.ID_WATAMPONE–Kejaksaan Negeri (Kejari) Bone, didesak mengusut tuntas dugaan pelanggaran hukum pada proyek Taman Teknologi Pertanian (TTP) Wollangi, Kecamatan Barebbo.
Praktisi Sosial, Rahman Arif menilai, proyek TTP tidak lebih dari ajang mengeruk keuntungan. Pandangan Rahman tersebut, berdasar pada besarnya anggaran yang dihabiskan untuk proyek namun tidak ada hasil dari proyek tersebut.

“Bahkan bisa dibilang proyek TTP mangkrak. Idealnya jika itu proyek teknologi, maka otomatis ada hasil dari segala aktivitas di lokasi itu. Baik itu budidaya pertanian, perikanan, peternakan dan lainnya. Namun yang terjadi malah sebaliknya,” kritiknya.

Termasuk lanjut dia, adanya pengakuan dari pemilik lahan yang menurutnya merasa tertipu lantaran uang pembeli lahan proyek TTP belum seluruhnya dibayarkan.

“Jadi perlu ada ketegasan dari penegak hukum. Kalau perlu KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang menangani kasus ini,” tegasnya.

Dukungan serupa datang dari H Darwis, pemilik lahan TTP Wollangi. Darwis menyatakan mendukung langkah kejaksaan mengusut proyek bernilai belasan miliar itu. Dia malah berharap agar segera dituntaskan.
“Saya sudah pernah dipanggil sama pak kajari untuk menjelaskan semua tentang tanah. Dan saya siap dipanggil kembali untuk menjelaskan fakta-fakta kalau memang dibutuhkan,” ujarnya.

Lahan seluas 19 hektar yang menjadi lokasi proyek TTP Wollangi ternyata milik H Darwis. Hanya saja, Darwis sudah menjual lahan tersebut seharga Rp4 miliar. Namun demikian, H Darwis tetap mengklaim tanah tersebut tetap miliknya. Mengingat pihak pembeli baru menyerahkan pembayaran sebesar Rp100 miliar. Karenanya, Darwis menyatakan keberatan ada proyek besar yang dibangun di atas lahannya tanpa ada pemberitahuan kepadanya sebagai pemilik sah.

“Sebenarnya harga tanah yang sudah kami sepakati Rp4 M bukan Rp5 M. Namun baru Rp100 juta dilunasi. Saya tentu siap dengan cara kekeluargaan apakah dalam waktu dekat dia (pembeli) mau melunasi pembelian ataukah mengembalikan tanah ke saya kemudian selesai,” kata Darwis saat ditemui RADAR BONE di kediamannya di Jl Sukawati, Kamis, 27 April lalu.

Lebih H Darwis mengingatkan jika tak ada penyelesaian pembayaran secepatnya terhadap perjanjian jual beli tersebut, maka dirinya akan mengajukan gugatan hukum. “Kalau itu tidak dilakukan kami akan tempuh jalur hukum. Saya juga punya anak pengacara di Jakarta bisa bersurat ke presiden menanyakan apakah bisa bangunan milik negara berdiri di atas tanah warga. Sebenarnya anak saya sudah lama mau bawa ini ke ranah hukum cuman saya tahan dulu siapa tau ada niat baik dari pihak pembeli,” katanya.

Mengenai adanya bangunan yang berdiri diatas lahan miliknya. Darwis menyatakan dirinya tidak pernah diberitahu oleh pihak Kementerian Pertanian dalam hal ini Balai Penelitian dan Pengembangan Pertanian Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sulsel

“Saya keberatan kenapa tanah saya dibanguni sementara tidak pernah ada pemberitahuan. Nanti setelah saya jalan-jalan ke sana baru lihat sudah ada bangunan. Padahal dalam kesepakatan jual beli dengan pembeli tidak pernah bahas bangunan,” tambahnya.

Darwis mengaku heran dengan tindakan pihak Kementerian Pertanian yang berani membangun TTP di atas lahannya tanpa izin dirinya.

“Itu juga pertanian mau ditanya kenapa membangun? Siapa yang kasi tanah? Apakah dia beli atau hibah kalau dibeli siapa yang jual. Kalaupun hibah buktikan siapa yang kasi,” tanya H Darwis.
Sebagai bukti bahwa dirinya pemilik sah lahan tersebut, H Darwis mengakui dirinya masih membayar pajak PBB pada 2016 lalu.

“Kalau sertifikatnya dipinjam sama yang beli. Katanya mau digunakan untuk pencairan uang di bank. Namun sampai saat ini belum juga dikembalikan,” terangnya.

*

Click to comment
To Top