Kelurahan ‘Miskin’ Dana – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Kelurahan ‘Miskin’ Dana

ilustrasi

PENULIS : ROSDIANA SULJA – BAHARUDDIN

WATAMPONE, RB—Pemerintah desa diguyur dana dari pemerintah pusat. Saat ini, pemerintah desa menerima dana paling sedikit Rp800 juta dan ada yang menembus di atas Rp1 milir.
Namun di sisi lain, Pemerintah kelurahan justru hanya mengandalkan suntikan dana dari APBD sebesar Rp100 juta per tahun, ditambah dana operasional berkisar Rp5 juta per bulan.
Kepala Bagian Pemerintahan Setda Bone, Dr Ade Fariq Ashar MSi, kepada RADAR BONE Jumat 27 Mei lalu mengatakan dana bantuan Rp100 juta itu peruntukannya disesuaikan kebutuhan kelurahan bersangkutan.
“Dana bantuan kelurahan tersebut digunakan untuk kebutuhan urgent yang ada pada masing-masing kelurhan,” katanya.
Dari hasil pantauan RADAR BONE, dana itu rata-rata digunakan untuk perbaikan kantor kelurahan hingga pembangunan pagar.
Mantan Camat Barebbo ini menegaskan pihaknya mengaku prihatin dengan adanya kejomplangan perhatian antara desa dengan kelurahan dalam bentuk kucuran dana pembangunan.
“Ini yang menjadi pemikiran kami melalui pengkajian, bagaimana mengupayakan agar kelurahan juga mendapatkan bantuan dana pembangunan seperti di desa,” ungkap putera Wakil Bupati Bone itu.
Menurut dia, hasil kajian itulah nanti yang akan dibuat menjadi usulan penambahan dana dari pemerintah pusat.
Ade menambahkan, jumlah kelurahan di Bone sebanyak 44 kelurahan yang tersebar di 19 kecamatan. Kelurahan ini rata-rata berada di ibukota kecamatan.
Kendati disuntik dana minim, pemerintah kelurahan tetap me-laksanakan tugas pembangunan.
Lurah Macege, M Rapi me-ngatakan, untuk kegiatan pembangunan pihaknya hanya me-ngandalkan dana bantuan Rp100 juta yang berasal dari APBD. Sedangkan untuk operasional di kelurahan menggunakan dana rutin yang diterima sekira Rp5 juta perbulan
“Uang sebesar Rp5 juta itu dibagi, untuk Lurah Rp1 juta perbulan dipotong pajak, seklu dengan kasi sebesar Rp250 ribu perbulan dipotong pajak. Anggaran yang diperuntukan di kelurahan tidak besar dibanding dengan di desa, tapi kami bersyukur, karena sudah ada Rp100 juta pertahun, diban-ding dengan sebelumnya tidak ada,” tuturnya, kemarin.
Hal senada diungkapkan Lurah Majang A Rahman. Menurut dia selain anggaran Rp100 juta pertahun, pihaknya juga me-nerima biaya operasional sebesar Rp5 juta lebih perbulan. “Dana itu diperuntukan lurah sebesar Rp1 juta perbulan dipotong pajak, juga diberikan kepada masing-masing kepala lingkungan sebesar Rp375 ribu perbulan. Kemudian seklu dan kasi sebesar Rp250 ribu perbulan juga potong pajak,” katanya.

To Top