Kembalikan ‘Habitat’ Suku Bajo – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Kembalikan ‘Habitat’ Suku Bajo

Pesisir Pantai Bajoe yang diduga dikapling untuk diperjualbelikan. Komunitas Suku Bajo pun memprotes penguasaan lahan reklamasi tersebut.

Soal Kapling Lahan Pesisir Pantai Bajoe

PENULIS : ASKAR SYAM

WATAMPONE, RB—Bagian Selatan Pesisir Pantai Bajoe sejak dulu didiami warga Suku Bajo. Mereka beranak-pinak di kawasan tersebut. Tak heran, jika pesisir pantai yang berada di sebelah selatan Pelabuhan Bajoe tersebut disebut perkampungan Suku Bajo. Namun belakangan warga Suku Bajo merasa terpinggirkan dengan adanya penguasaan lahan oleh oknum tertentu.

Anggota DPRD Bone, Rudianto A Munir mengatakan kehadiran proyek reklamasi pantai di kawasan tanggul perkampungan Suku Bajo, kiranya tidak meminggirkan penduduk setempat dalam ini Suku Bajo. Mengingat kawasan tersebut merupakan habitat warga Suku Bajo. Untuk mempetahankan Suku Bajo menjadi tuan rumah di kawasan itu, kata Rudi, bukan persoalan sulit bagi pemerintah. Pasalnya, lahan di kawasan tersebut adalah milik negara. “Saya setuju kalau kawasan pesisir pantai Bajoe itu, pemanfaatannnya diprioritaskan kepada warga Suku Bajo, sebagaimana yang dinikmati selama turun temurun,” kata politisi muda Partai NasDem tersebut.

Kehadiran proyek di kawasan tanggul, semestinya memberikan dampak peningkatan kesejahteraan bagi warga Suku Bajo. Bukan sebaliknya, membuka peluang aksi kapling lahan oleh pihak luar yang bukan dari kalangan nelayan.
Menurut dia, untuk menghindari monopoli penguasaan lahan bisa dilakukan dengan cara menghapus Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang kini dijadikan sebagai bukti kepemilikan lahan oleh pihak tertentu.

Rudi memastikan lahan-lahan yang dikapling tersebut belum memiliki sertifikat. Kalaupun dasarnya adalah SPPT, lanjut dia, hal itu tidak bisa dijadikan patokan hak milik. Apalagi, semua yang terdaftar sebagai pemilik lahan bukan berprofesi sebagai nelayan.
Sesuai undang-undang yang berlaku, pajak baru bisa dibayar ketika tanah itu dikelola.

“Pertanyaannya apanya yang dikelola sementara tanah di pesisir tersebut, yang miliki bukan nelayan. Saya ilustrasikan begini, jika ada merental mobil setiap hari dan membayar sewa rentalnya sementara mobilnya tidak pernah anda pakai, apakah anda mau,” ujarnya. Legislator asal Bajoe lainnya, Rusdi turut menambahkan, bahwa lahan yang diklaim sebagai milik orang perorang di pesisir Pantai Bajoe itu berstatus lahan P2. Politisi PKB ini menyatakan siap memediasi asprasi warga Suku Bajo jika dirinya dilibatkan.

“Lahan di sana (Pantai Bajo) itu masih berstatus P2 atau tanah negara. Kami sesungguhnya siap dilibatkan untuk dilakukan mediasi,” tutur Rusdi. Menurut Rusdi, kawasan pesisir Pantai Bajoe terbagi beberapa blok. Terkhusus blok 10 yang diprotes warga Suku Bajo, pekan lalu dirinya tidak tahu menahu siapa-siapa pemiliknya. “Di Blok 9 rata-rata orang Bajoe. Kalau blok 10 ini belum diketahui,” akunya.

Terpisah, pihak BPN yang dikonfirmasi mengaku belum mengetahui status kepemilikan lahan di pesisir pantai dimaksud.
Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah BPN Bone, Aprilman mengaku baru akan mengecek status kepemilihan lahan di lokasi tersebut. “Saya belum cek, nanti akan kita kabari,” ujarnya singkat.

Sebelumnya, warga Suku Bajo yang menamakan diri mereka Kerukunan Keluarga Suku Bajo (KKSB) Kabupaten Bone, membeberkan praktik bisnis kap-ling lahan pesisir pantai Bajoe yang dilakukan oknum tertentu. Disebutkan, kisaran harga lahan per kapling, yakni Rp15 juta hingga Rp24 juta dengan luas lahan 20×30 meter. Disebutkan juga dalam surat pernyataan sikap KSSB, bahwa lahan yang diperjualbelikan tersebut tidak disertai alas hak yang jelas.

Bahkan, disebutkan ada oknum pengusaha yang menguasai lahan pesisir pantai di blok 10 yang kemudian dibagikan kepada sejumlah oknum yang notabene bukan dari kalangan Suku Bajo. Setidaknya, dalam catatan KKSB, terdapat 34 nama dari berbagai latar belakang profesi yang diduga menikmati pembagian kapling lahan tersebut. Mulai dari oknum pejabat pemerintah, polisi, LSM hingga wartawan. “Kami menduga ada konspirasi penjualan dari oknum pengusaha, oknum anggota Polri dan aparat peme-rintah setempat,” terang A Sultan, Koordinator Lapangan KKSB saat berunjukrasa di Halaman Kantor Bupati, Jumat 9 September lalu.

*ASKAR SYAM

To Top