Kemendikbud Tegaskan Sumbangan Tak Mengikat – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Kemendikbud Tegaskan Sumbangan Tak Mengikat

Siswa SMAN I Watampone Dibebani Biaya Perpisahan

PENULIS : AGUSTAPA

RADARBONE_WATAMPONE–Pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI menegaskan, tak boleh ada lagi pungutan terhadap peserta didik. Penegasan ini dituangkan dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga Ditjen PAUD dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Dr Sukiman, MPd mengatakan dalam Permendikbud tersebut, selain mengatur tentang pengurus komite, juga ditegaskan mengenai larangan pungutan kepada peserta didik, orangtua maupun wali siswa. Namun demikian, kata Sukiman, dalam Permendikbud dimaksud tidak melarang orangtua atau wali siswa untuk berpartisipasi terhadap sekolah.

Tapi, kata Sukiman sifatnya sukarela dan gotong royong. Artinya, partisipasi atau sumbangan orangtua siswa tidak ditentukan nominal dan waktunya. “Untuk melahirkan sekolah yang bermutu harus didukung dengan partisipasi orangtua siswa. Namun partisipasi yang dimaksud sifatnya gotong royong dan tidak mengikat. Bisa berbentuk barang dan lain-lain sebagainya,” ujarnya.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan aktif mensosialisasikan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah tersebut, salah satunya pada acara Bimtek Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga Pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Bone, Sabtu, 15 April lalu.

Munculnya, Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah itu, sambung Sukiman dimaksudkan agar pengurus komite sekolah bisa mandiri. Pengurus komite merupakan orangtua siswa yang tidak terlibat dalam partai politik, unsur pemerintah dan organisasi profesi.

“Kemandirian itu diharapkan dapat melahirkan partisipasi orangtua secara gotong royong,” ujarnya kepada RADAR BONE usai mensosialisasikan Permendikbud tersebut.

Lebih jauh Sukiman menjelaskan yang dimaksud sumbangan dan pungutan sesuai Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016. Sukiman menguraikanpungutan merupakan partisipasi orangtua siswa yang ditentukan waktu dan nominal dana. Selain itu, pungutan itu sifatnya sama bagi setiap orangtua siswa dan tidak ada toleransi di dalamnya, serta terkoordinir.

Sedangkan sumbangan, sambung dia sifatnya gotong royong dan tidak mengikat, serta tidak ditentukan nominalnya dan bisa berbentuk benda. “Partisipasi atau sumbangan orangtua kepada siswa itu tidak dilarang.
Jadi kalau orangtua sepakat untuk membantu sekolah, dan dilakukan secara gotong royong dan tidak ditentukan jumlahnya itu sah-sah saja dilakukan. Dengan catatan pihak sekolah tidak boleh ikut campur di dalamnya, begitupun dengan komite sekolah,” terangnya.

Namun faktanya Komite SMAN I Watampone menentukan nominal nilai partisipasi orangtua siswa. Setiap siswa diminta membayar Rp200 ribu. Siswa yang telah membayar diminta memperlihatkan bukti setoran pembayaran saat pengambilan ijazah.

Diberitakan sebelumnya, Komite SMAN I Watampone melayangkan surat penyampaian kepada orangtua siswa. Isinya adalah orangtua siswa kelas XII diminta membayar Rp200 ribu untuk biaya perpisahan.
Surat ini ditandatangani Ketua Komite Drs Syafruddin Madjid, Sekretaris Komite Andi Kadir, SH dan Kepala SMAN 1 Watampone Drs Massepirang, MSi.

Dalam surat penyampaian itu, disebutkan bahwa berdasarkan hasil keputusan komite bersama dengan orangtua siswa tanggal 10 April 2017 telah disepakati bantuan perpisahan siswa kelas XII tahun pelajaran 2016/2017 sebesar Rp200 ribu.

Adapun batas akhir pembayaran yang telah disepakati sampai 30 April lalu. Informasi yang diperoleh RADAR BONE jumlah siswa kelas XII mencapai 200 lebih.

*

To Top