Kepala MAN 1 Bone Tersangka, Kamenag Enggan Campuri – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Kepala MAN 1 Bone Tersangka, Kamenag Enggan Campuri

RADARBONE.CO.ID_WATAMPONE– Kepolisian Resort Bone yang mengambilalih penyelidikan kasus dugaan pungutan liar di MAN 1 Bone memiliki bukti kuat untuk menetapkan Kepala MAN 1 Bone, H Muslimin menjadi tersangka dalam kasus penarikan biaya seragam sekolah dan pembangunan ruang kelas baru di sekolah yang dipimpinnya.

Kapolres Bone, AKBP Muhammad Kadarislam Kasim SH SIK MSi yang dikonfirmasi RADAR BONE, Kamis, 3 Agustus kemarin mengatakan khusus untuk perkara kepala sekolah ini pihaknya tetap mengacu pada Peraturan Kementerian Agama. “Tetap mengacu pada Kemenag,” ungkapnya.

Kadarisman menambahkan penetapan H Muslimin menjadi tersangka akan ditentukan melalui gelar perkara yang dilaksanakan secepatnya.

“Rencana hari ini gelar tapi karena kasat mendadak ke Makassar ada rapat terkait pangan, maka ditunda gelarnya,“ katanya.

Dia menambahkan kendati belum ada penetapan tersangka namun bukti untuk Muslimin menjadi tersangka sudah cukup kuat.

“Iya sudah ada bukti untuk tersangka. Cuman meningkatkan status penyelidikan ke penyidikan harus gelar perkara dulu,” tambahnya.

Menanggapi kasus yang melilit Kepala MAN 1 Bone, H Muslimin, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone Drs HM Amin menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada pihak kepolisian. Selaku Kepala Kemenag, Amin mengakui dirinya tidak bisa menilai bersalah tidaknya Kepala MAN 1 Bone dalam kasus tersebut.

“Saya tidak bisa mengatakan apakah yang dilakukan oleh MAN 1 Bone itu salah atau tidak. Karena apa yang terjadi di sana merupakan hasil dari rapat dan mufakat komite sekolah dengan orangtua siswa.

Namun meski hal itu menjadi kesepakatan akan tetapi juga dikatakan pungutan. Buktinya, persoalan itu masih tetap bergulir di ranah kepolisian. Makanya, kami serahkan sepenuhnya persoalan ini kepada pihak kepolisian,” jelas Amin.

Lanjut Amin, jika mengacu para Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah di pasal 62a disebutkan, pembiayaan madrasah yang bersumber dari masyarakat dapat dikelola oleh Komite Madrasah berdasarkan musyawarah dan mufakat.

“Apa yang dilakukan oleh MAN 1 Bone tidak meleset dari aturan tersebut. Sehingga tidak bisa juga dikatakan bahwa apa yang terjadi di MAN 1 Bone bagian dari pelanggaran hukum,” ungkapnya.

Namun jika pihak kepolisian mengacu pada alas hukum yang lain, tentu bisa saja persoalan yang terjadi di MAN 1 Bone bisa mengarah ke ranah hukum. Pasalnya, sambung Amin, ada beberapa peraturan yang justru melarang hal seperti itu. “Namun ketika MAN 1 Bone mengacu kepada Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 juga tidak bisa disalahkan. Karena MAN 1 Bone berada di bawah naungan Kementerian Agama,” katanya.

Terkait pemanggilan dirinya atas kasus dugaan pungli yang terjadi di MAN 1 Bone, Amin menyatakan dirinya hanya dimintai keterangan terkait Peraturan Menteri Agama Nomo 66 Tahun 2016.

“Jadi hanya dipanggil untuk diminta keterangan terkait peraturan itu. Jadi saya jelaskan sesuai dengan apa yang tertuang dalam aturan tersebut,” bebernya.

*

To Top