Kepala UPP Bajoe Tegaskan Tak Ada Pungli – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Kepala UPP Bajoe Tegaskan Tak Ada Pungli

Soal Biaya Surat Ukur Kapal Nelayan

RADARBONE.CO.ID_WATAMPONE–Pihak Unit Penyelenggara (UPP) Bajoe menegaskan tak ada praktik pungutan liar (Pungli) pada pengurusan surat ukur kapal di daerah ini. Semua biaya dinilai sudah sesuai aturan yang ada.

Kepala UPP Bajoe, Arifuddin saat menghubungi RADAR BONE, Selasa, 25 April kemarin, menampik adanya pembayaran lebih pada pengurusan surat ukur kapal nelayan di daerah ini, termasuk di Lingkungan Tippulue, Kelurahan Toro, Kecamatan Tanete Riattang Barat.

Arifuddin menegaskan biaya pengurusan surat ukur kapal sebesar Rp1 juta. “Semuanya masuk ke kas negara,” kata Arifuddin. Adapun biaya yang dikeluarkan nelayan, kata Arifuddin, yakni biaya transportasi dan akomodasi ahli ukur dan petugas pemeriksa.

“Biaya transportasi dan akomodasi untuk ahli ukur dan pemeriksa itu ditanggung pemilik kapal. Besarnya Rp170 ribu per orang, sebanyak empat orang,” jelas Arifuddin. Biaya transportasi dan akomodasi tersebut, sambung Arifuddin sudah sesuai dengan standar biaya umum (SBU) yang dikeluarkan Kementerian Keuangan RI. “Biaya itu telah dikonsultasikan dengan KPK dan dianggap tidak masalah jika tidak melampaui Rp1 juta,” paparnya

Lebih dijelaskan Arifuddin, ada 9 item yang terkait dengan pengurusan dokumen kapal nelayan, diantaranya rancangan bangunan kapal, surat pengesahan gambar, pengukuran kapal hingga uji stabilitas kapal.
Diakui Arifuddin penerapan biaya surat ukur kapal sudah berlangsung lama dan tidak pernah diprotes nelayan. “Sudah ratusan nelayan mengurusan ini (Surat ukur kapal). Tidak ada yang mengeluh,” paparnya.

Diberitakan sebelumnya, nelayan di Lingkungan Tippulue, Kelurahan Toro, Kecamatan Tanete Riattang Timur mengeluhkan mahalnya biaya pengurusan surat ukur kapal. Tak tanggung-tanggung dimintai Rp1,8 juta per kapal. Bahkan, mereka telah menyambangi gedung DPRD Bone, Rabu 19 April lalu, untuk mengadukan hal itu.
Mereka memprotes mahalnya biaya pengurusan surat ukur yang dibebankan UPP Bajoe sebagai instansi yang berwenang mengeluarkan dokumen dimaksud.

Salah seorang perwakilan nelayan, Alfian mengatakan nelayan di Tippulue dimintai biaya pengurusan surat ukur kapal berbobot 7 GT ke atas sebesar Rp1,8 juta. Padahal, dalam pandangan nelayan, regulasi yang mengatur soal biaya surat ukur kapal tersebut, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2016, besaran biayanya cuma berkisar Rp100 ribu.

“Ini yang kami protes kenapa terlalu tinggi pungutannya. Kasihan mereka nelayan kecil, penghasilan saja tidak menentu. Melaut adalah mata pencaharian utama mereka untuk tetap bertahan hidup,” ungkap Alfian.
Aspirasi para nelayan Tippulue, diterima Anggota Komisi II DPRD Bone, Abulkhaeri. Politisi Partai Nasdem itu, menegaskan, aspirasi dari nelayan segera ditindaklanjuti melalui mekanisme rapat kerja.

“Aspirasi yang masuk selanjutnya dilaporkan ke pimpinan DPRD. Pimpinan yang memutuskan kapan jadwal rapat kerjanya,” terang Abulkhaeri.

Click to comment
To Top