Kepala UPTD Terancam Non Job, BKPSDM Jamin Tak Ada Dirugikan – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Kepala UPTD Terancam Non Job, BKPSDM Jamin Tak Ada Dirugikan

Para kepala sekolah dan UPTD berpose bersama

RADARBONE.CO.ID_WATAMPONE– BKPSDM Kabupaten Bone menggaransi penghapusan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan pasca pemberlakuan Pemendagri Nomor 12 Tahun 2017, tidak akan merugikan pejabat di dalamnya.

Kepala BKPSDM Kabupaten Bone, Drs Andi Islamuddin mengatakan pihaknya tengah mendata jabatan eselon IV yang lowong, termasuk yang ditinggal pensiun oleh pejabat sebelumnya.

“Kalau terkait dengan personelnya, kami berupaya semaksimal mungkin agar UPTD yang dibuka itu tidak ada yang dirugikan. Kami saat ini mencoba menginventarisasi berapa jumlah eselon IV yang saat ini masih lowong dan kemudian ada juga UPTD baru yang terbentuk, mungkin sebagian teman-teman UPTD bisa kita bawa ke sana,” kata Islamuddin.

Terkhusus Kasubag, Islamuddin menambahkan pihaknya berupaya untuk mengakomodir dengan menempatkan pada posisi di kelurahan maupun di kecamatan. “Kami di pemerintah Kabupaten Bone dalam hal ini masih berusaha semaksimal mungkin kiranya teman-teman ini yang diberhentikan di UPTD maupun TU di pendidikan itu, kita bisa mengakomodir secara keseluruhan dengan mencoba mengisi beberapa jabatan yang lowong untuk eselon IVb di kecamatan dan kelurahan,” jelasnya.

Kemudian untuk jabatan eselon IVa, kata Islamuddin, ada beberapa orang yang memasuki batas usia pensiun. Di posisi lowong yang ditinggal pensiun itulah, nantinya ditempatkan Kepala UPTD yang tergeser.

“Kemudian ada juga UPTD baru yang terbentuk, itu juga sebagian bisa dibawa ke sana yang memang belum ada personelnya dipersiapkan oleh SKPD terkait,” papar Islamuddin.

Kabag Organisasi Setda Bone, Dr Andy MSi mengatakan pihaknya telah membuat kajian untuk menentukan UPTD yang dibentuk mengacu ke Permendagri Nomor 12 Tahun 2017.

“Sesuai dengan permendagri ini, daerah membuat kajian tentukan UPTD, kemudian setelah membuat kajian itu dikonsultasikan secara tertulis di provinsi atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Pada Jumat lalu kami sudah melakukan konsultasi secara tertulis itu, seluruh UPTD yang mau bentuk.

Nah ini sekarang masih menunggu regulasi dari gubernur itu. Saya belum bisa mengatakan ia atau tidak kalau belum ada rokomendasi secara tertulis, karena itulah aturan mainnya. Jadi proses sesuai dengan aturan yang kami jalani,” ujar Andy.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan terancam kehilangan posisi, menyusul penerapan Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 mulai tahun depan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, mengatur tentang pembentukan UPT Satuan Pendidikan Formal dan non Formal atau sekolah. Sehingga jabatan UPTD tidak boleh lagi menaungi UPT, akibatnya jabatan UPTD Pendidikan Kecamatan dihilangkan.
*

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top