Kok Bisa Pansus Temukan Data Berbeda – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Kok Bisa Pansus Temukan Data Berbeda

1Anggota pansus berdiskusi usai rapat di ruang banggar DPRD Bone, Senin 11 April kemarin

Dokumen  LKPj Dibedah

PENULIS : ASKAR SYAM

WATAMPONE, RB–Panitia Khusus (Pansus) DPRD Bone yang membahas Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKPj) bupati, kembali membedah dokumen tersebut, melalui rapat pansus, Senin 11 April kemarin.
Berbagai program yang tertuang dalam dokumen LKPj, baik itu program infrastruktur, pendidikan, kesehatan, kinerja pemerintahan dan realisasi pendapatan dan belanja daerah, dibedah oleh pansus.
Ketua Pansus LKPj, HAM Amin Mangunsara mengatakan, setelah dicermati, ada beberapa kekeliruan dalam penyajian data. “Misalnya, programnya tidak tercantum di APBD, namun ada ada di LKPj. Jadi saya kira itu bagian dari kekeliruan penyajian data. Yang fatal, kalau tidak ada di APBD, namun tertuang di LKPj,” terang Amin, sembari menyebut, program yang tertuang di LKPj sifatnya lebih banyak ke infrastruktur.
Pansus lanjut dia, juga sudah berkunjung ke kecamatan, dimana terdapat program yang tertuang di dokumen LKPj. “Untuk melengkapi rekomendasi, pansus menjadwalkan studi banding ke daerah yang terbaik pelaporan kinerja pertanggungjawabannya,” imbuh Amin.
Anggota pansus, H Kaharuddin yang pada saat rapat pansus mempertanyakan adanya proyek jalan yang tertuang di LKPj namun tidak ada di APBD, mengaku keliru.
“Saya kira tidak ada di APBD ternyata ada. Soal panjang jalan dari proyek tersebut yang di dokumen tertulis 6.200 meter, ternyata ada kesalahan pengetikan, yang benar 1.200 meter. Itu berdasarkan klarifikasi dari PU dan sesuai yang tertuang di APBD dan sudah saya kroscek tadi,” ujar politisi Partai Demokrat sembari menyebut lokasi proyek jalan itu di Kecamatan Cenrana tepatnya di poros menuju Cakkeware.
Anggota pansus lainnya, A Yusuf Akbar menambahkan, selama pengkajian khususnya terkait penyajian datanya, ada yang tidak linear dengan pidato bupati. Yusuf menilai, perlu adanya revisi dalam hal penyajian data.
“Oleh karena itu pansus akan merekomendasikan agar seluruh kegiatan dan program pemerintahan nantinya, berbasis digital online. Jadi mudah diawasi. Masyarakat gampang mengakses apa-apa program pemerintah yang sudah terealisasi,” ujarnya.

To Top