Komisi I Rekomendasikan Bongkar Bangunan Tak Kantongi IMB – Radar Bone

Radar Bone

Berita Utama

Komisi I Rekomendasikan Bongkar Bangunan Tak Kantongi IMB

WATAMPONE, RB–Komisi I DPRD Kabupaten Bone menggelar rapat kerja membahas aspirasi soal adanya bangunan di Jl Sukawati yang tidak mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB).

Di samping itu, lahan di lokasi itu masih dipersengkatakan. Pihak penggugat Novita Tang mengklaim kepemilikan tanah di lokasi itu. Berdasarkan surat yang masuk ke DPRD, Novita Tang mengklaim tanah tersebut miliknya, berdasarkan bukti sertifikat tanah.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Bone, H Saipullah Latief saat membacakan surat dari pembawa aspirasi yang pada intinya memohon bantuan dari Komisi I, dimana Novita Tang selaku ahli waris dari Almarhum Rusdi, menyatakan masih pemilih sah tanah di lokasi yang diatasnya sudah berdiri bangunan yang tidak mengantongi IMB.
“Mohon perlindungan. Saya novita Tang, anak dan selaku ahli waris Almarhum Rusdi, sesuai sertifikat tanah di Kelurahan Maccege diatas lahan terdapat oknum yang membangun tidak memiliki IMB,” ungkap Saipullah saat membacakan isi surat tersebut.
Saipullah juga mempertanyakan ke pihak yang mewakili Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bone, soal status tanah di lokasi itu, mengingat pihak tergugat yakni H Karrama mengklaim sudah memenangkan kasus tersebut di tingkat Mahkamah Agung. “Jadi kalau begitu ada dugaan kedua belah pihak mengantongi sertifikat. Bisanya itu ada sertifikat ganda. Jadi tolong dijelaskan pihak yang mewakili BPN,” ujar Saipullah sembari menyorot perwakilan BPN yang hadir tidak paham akar permasalahan.
Sementara Kepala BP2T, Andi Akbar membenarkan, bangunan di atas lahan yang bersengketa tersebut belum memiliki IMB. Di BP2T kata Akbar, ada SP atau standar pelayanan yang ditetapkan untuk penerbitan izin. Syaratnya itu lanjut dia, harus ada permohonan diketahui camat dan lurah, surat tidak keberatan dari tetangga, rekomendasi dari dinas tata ruang dan bukti sertifikat. “Melihat dari administrasi permohonan, ada berkas yang belum lengkap yakni rekomendasi tata ruang. Perlu juga kami jelaskan, pemohon mengajukan permohonan IMB setelah bangunan ada. Sebenarnya kita sudah tegur tiga kali namun tetap tak diindahkan,” jelasnya.
Mendengar penjelasan Kepala BP2T, Anggota Komisi I DPRD Bone, langsung bereaksi keras. Suaedi menegaskan, agar bangunan tersebut dibongkar karena melanggar izin yang ada. “Satpol PP sebagai instansi penegak perda wajib turun, menertibkan bangunan yang tidak memiliki IMB. Bukan hanya bangunan yang di Sukawati tapi bangunan lainnya ketika pemiliknya tidak mengantongi IMB,” tegasnya.
Senada diungkapkan Ketua Komisi I DPRD Bone, HAM Amin Mangunsara. instansi terkait harus segera mengambil langkah-langkah penertiban,” tegasnya sesaat sebelum menutup rapat tersebut.
Rapat kerja turut dihadiri Camat Tanete Riattang Barat, A Syahrul dan yang mewakili Satpol PP, Baharuddin.

askarsyam/usmansommeng

To Top