Pupuk Langka, Komisi II Kumpulkan Distributor dan Pengecer – Radar Bone

Radar Bone

Metropolis

Pupuk Langka, Komisi II Kumpulkan Distributor dan Pengecer

WATAMPONE, RB–Komisi 2 DPRD Kabupaten Bone, menggelar rapat kerja membahas kelangkaan pupuk di Bumi Arung Palakka.
Rapat kerja dihadiri distributor pupuk, pengecer dan kelompok tani.
Diketahui, kelangkaan pupuk hampir merata di seluruh wilayah di Kabupaten Bone.
Ketua Komisi I DPRD Bone, HA Idris Alang menegaskan, rapat kerja digelar menindaklanjuti aspirasi petani yang sulit mendapatkan pupuk.
Idris Alang menegaskan, kelangkaan pupuk, bisa menghambat tercapainya target pemerintah mewujudkan swasembada pangan.
“Menteri Pertanian kita berasal dari Bone. Mari kita bantu menterita mewujudkan swasembada pangan di Bone,” jelasnya.
Anggota Komisi II, Herman ST menambahkan, yang harus dipikirkan adalah, bagaimana mengatasi kelangkaan pupuk. Selain itu, patut juga diberikan penekanan soal dana transport sebesar Rp5 miliar untuk daerah tertentu yang sulit dijangkau kendaraan.
“Saya meminta dinas pertanian menetapkan daerah mana yang mendapatkan dana transport pupuk. Misalnya Kecamatan Kahu, di desa-desa mana. Agar tidak terjadi tumpang tindih pada proses penyaluran pupuk ini,” imbuhnya.
Herman juga menegaskan ini bukan kesalahan distributor atau pengecer, tapi kesalahan produsen yang terlalu mendikte pemerintah daerah. “Jadi memang perlu dipertimbangkan untuk menambah distributor. Produsen yang mendikte pemerintah daerah, yang dirugikan petani,” imbuhnya.
Herman juga mengusulkan distributor yang berdomisili diutara agar melayani kebutuhan petani diwilayah utara. “Jangan lagi ke timur. Ini persoalan efisiensi anggaran,” tegasnya.
Anggota Komisi II lainnya, Abulkhaeri menegaskan, apa yang menyebabkan pupuk jenis tertentu sulit didapatkan. Apakah distributor kekurangan dana. “Ada juga informasi yang kami terima, ada pengecer yang kewajibannya melayani petani dibagian utara, tapi dia juga melayani petani dibagian selatan. Ini juga yang bisa menyebabkan terhambatnya penyaluran pupuk,” imbuhnya.
Legislator Komisi II lainnya, Mintayu Syamsuddin, menyarankan, agar instansi terkait menyiapkan call center yang khusus melayani keluhan petani. “Itu menurut saya sangat bermanfaat. Agar dinas pertanian bisa mengetahui langsung keluhan dasar petani dibawah,” ujar Mintayu menyarankan.
Kadis Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Bone, H Sunardi Nurdi menegaskan, harusnya ada penetapan zona untuk distributor. “Ini yang sementara kita usulkan ke pusat. Karena ini juga menghambat penyaluran pupuk. Misalnya PT Suryani yang harusnya melayani wilayah selatan, harus juga melayani petani di Kecamatan Cenrana. Kita juga pertimbangkan untuk menambah distributor,” jelasnya.
Kadis juga menyebut ada pengecer pupuk menjual diatas Het. “Ini yang tidak boleh, karena sudah keuntungan pengecer disitu (Maksudnya harga pupuk sesuai Het),” ujarnya.
Salah seorang pengecer yang meminta namanya tidak dikorankan menyebut, harga eceran tertinggi pupuk, berlaku ketika petani membayar kas pupuk tersebut.
“Kebanyakan petani kan membayar setelah panen. Pemberlakuan harga pupuk diatas harga eceran tertinggi juga disetujui petani,” ujarnya.

Askar Syam

To Top