Komisi III Segera Panggil SKPD Terkait – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Komisi III Segera Panggil SKPD Terkait

Salah proyek trotoar di bilangan Jl MH Tharim tidak menampilkan informasi volume pekerjaan di papan proyek. Proyek ini dianggarkan Rp200 juta,

Volume Proyek Trotoar Tak Jelas

PENULIS : ASKAR SYAM – BAHARUDDIN

WATAMPONE, RB—Pelaksanaan proyek pembangunan trotoar di beberapa titik dalam kota terkesan tak transparan. Ini dibuktikan dengan adanya titik proyek yang tidak dilengkapi papan proyek.
Sebagian titik yang dipasangi papan proyek juga terkesan setengah hati. Pasalnya, selain posisinya yang terlindung pohon juga informasi yang disajikan tidak lengkap terkait proyek yang dilaksanakan. Salah satunya dalam papan proyek itu tidak memuat volume pekerjaan, sehingga publik dibuat bertanya-tanya.
“Di papan proyek itu tidak disebutkan berapa volume yang dikerja. Jadi berapa sebenarnya panjang dan lebar trotoar ini,” ungkap seorang pria paruh baya seraya menunjuk proyek trotoar di Jl MH Thamrin, Senin 30 Mei kemarin.
Kepala Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan Kabupaten Bone, H Syafruddin Usman saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, mengatakan saat ini pembangunan trotoar tersebar di empat titik, yakni Jl Besse Kajuara, Jl Jenderal Sudirman, Jl MH Thamrin dan Jl Urip Sumoharjo.
Terkait tak dicantumnya, vo-lume pekerjaan di papan proyek, Syafruddin beralasan karena pekerjaan belum tuntas, sehingga tidak dicantumkan.
” Nanti setelah dibangun baru dibayarkan sesuai dengan panjang yang dikerjakan. Sekarang dikerjakan dulu. Kalau memang sudah selesai, maka panjang trotoar yang sudah dikerjakan baru dilakukan pengukuran panjangnya” jelas Syafruddin yang mengaku sedang berada di Makassar, Senin 30 Mei kemarin.
Lanjut dia anggaran yang dialokasikan dalam pembangunan trotoar tersebut maksimal Rp200 juta di masing-masing titik. “Dan itu dari dana hasil pajak yang dihimpun atau Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD),” bebernya.
Menanggapi penjelasan Distarkim tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPRD Bone, H Kaharuddin menegaskan tidak dibenarkan adanya pembangunan proyek tanpa didahului perencanaan.
“Proyek itu termasuk trotoar baru bisa dibangun setelah RAB-nya ada. Di situ tertera volume, anggaran dan lainnya. Kalau proyeknya rampung baru dibayarkan sesuai dengan panjang yang dikerjakan, sangat salah itu,” tegasnya. Komisi III tegas dia akan membawa persoalan itu dalam rapat komisi nantinya.“Kita akan pertanyakan itu nantinya di dinas terkait,” ujarnya.
Senada diungkapkan anggota Komisi III DPRD Bone, Rudianto A Munir. “Nanti dicek kebenarannya. Karena sekecil apapun anggaran proyek wajib ada RAB-nya,” kunci dia.

To Top