Komisi III Sisir Lokasi Tambang Tak Berizin di Bone – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Komisi III Sisir Lokasi Tambang Tak Berizin di Bone

Lokasi tambang galian C di Desa Tempe Kecamatan Dua Boccoe yang disorot lantaran diduga mengabaikan dampak lingkungan.

PENULIS : ASKAR SYAM

WATAMPONE, RB—Komisi III DPRD Kabupaten Bone, meninjau beberapa lokasi tambang yang tidak mengantongi izin, diantaranya lokasi tambang di Kecamatan Dua Boccoe, Tonra dan Mare.
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bone, Rudianto A Munir menegaskan, beberapa tambang yang tidak berizin sudah tidak beraktifitas lagi. “Kemarin kami kunjungan di Mare dan Tonra dan memang lokasi tambang di sana sudah ditutup,” ungkapnya kepada RADAR BONE, Senin 17 Oktober kemarin.

Sementara di Dua Boccoe lanjut dia, dari hasil kunjungan kerja Komisi III ditemukan dua lokasi tambang yang beroperasi.
“Tadi (Senin 17 Oktober) kami meninjau lokasi tambang galian C di Desa Tempe yang tidak mengantong izin. Bersama kapolsek dan camat, kita sudah perintahkan pemilik tambang tersebut untuk tidak beroperasi, selama belum ada perda yang diterbitkan, yang mengatur soal aktivitas tambang,” paparnya.

Sebelumnya, Komisi III DPRD Bone menggelar rapat kerja dengan sejumlah instansi terkait, Rabu 12 Oktober lalu.
Dalam rapat yang dipimpin Sekretaris Komisi III DPRD Bone, HA Sulam Mangampara ini menyayangkan polisi yang terkesan pilih kasih dalam menertibkan aktivitas tambang liar di daerah ini.

Anggota Komisi III, Rudianto Amunir mengatakan beberapa waktu lalu, pihaknya menerima aspirasi terkait tambang galian C. Diakui Rudi, bahwa sesuai perda RTRW cuma 12 kecamatan yang diperbolehkan untuk melakukan penambangan. Namun faktanya, aktivitas tambang sudah menyebar. Dia menilai penambang tak mungkin berani beroperasi tanpa izin jika tak ada yang membeki-ngi. “Tidak mungkin penambang bekerja tanpa ada yang bekingi. Tidak mungkin. Buktinya selalu ada yang ditangkap, tapi kenapa tiba-tiba keluar. Makanya meng-agendakan untuk menemui Kapolres,” tutur politisi muda Partai NasDem itu.

Hal senada diungkapkan anggota Komisi III lainnya, H Ramlan. Politisi PKS ini mengatakan ada lokasi penambangan yang menimbulkan dampak kerusakan lingkungan paling parah, tapi tidak tersentuh. Herannya, kata dia justru penambang yang resiko dampak kerusakan lingkungannya kecil malah diamankan.

“Malam Sabtu lalu, ada tiga penambang yang ditangkap. Saya sudah ketemu dengan penyidiknya dan menyatakan kasusnya akan berlanjut. Yang ditangkap ini lokasi tambangnya 100 meter dari jalan. Padahal ada lokasi tambang yang lebih merusak tapi tidak tersentuh. Di Cabbeng dan Tempe, Dua Boccoe itu lebih parah. Demikian pula di Ajangale karena dipinggir jalan,” beber Ramlan.

Anggota Komisi III lainnya, Abd Hamid meminta pemerintah bertindak tegas terhadap aktivitas tambang di daerah ini. Menurut dia, jika memang ada penertiban, maka seluruh penambang yang tak berizin harus ditertibkan, tanpa pilih kasih. “Ada 15 kecamatan yang tidak masuk wilayah tambang sesuai perda RTRW, tapi justru di wilayah itu yang banyak penambangnya. Jadi, kalau memang mau ditegakkan aturan, ya yang 12 kecamatan saja diberi izin. Yang lainnya ditertibkan,” tegasnya.

Kepala Dinas ESDM Kabupaten Bone, Ir Khalil mengatakan pihaknya sudah memberikan surat teguran kepada penambang yang tidak mengantongi izin. Namun untuk eksekusinya, kata dia merupakan ranah aparat penegak hukum. “Tim kami selalu turun, dan setiap temuan kami surat peringatan,” tegasnya.

Khalil sependapat jika penambang liar ditindak. Namun demikian, penindakan yang tanpa pandang bulu. “Kalau saya, tindaki yang tidak punya izin. Karena tidak ada juga kontribusi bagi daerah. Kami melanggar jika menarik retribusi. Yang ada cuma jalan rusak,” jelasnya.

*ASKAR SYAM

To Top