Komisi IV Warning Haslinah – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Komisi IV Warning Haslinah

Komisi IV DPRD Bone saat melakukan rapat kerja dengan Dinas Pendidikan dan warga Desa Ceppaga, Kecamatan Libureng, Kamis 16 Maret kemarin. Rapat ini membahas soal desakan pencopotan Kepsek SDI 10-73 Ceppaga.

Tindaklanjut Aspirasi Pencopotan Kepsek SDI 10/73 Ceppagae

PENULIS : AGUSTAPA

WATAMPONE, RB–Komisi IV DPRD Bone menggelar rapat kerja membahas desakan pencopotan kepala SD Inpres 10/73 Cappagae, Haslinah, Kamis 16 Maret kemarin. Turut hadir dalam rapat ini Dinas Pendidikan dan perwakilan warga Desa Cappagae, Kecamatan Libureng.

Perwakilan warga Desa Cappagae, H Hatta menyatakan kecewa dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bone yang mengangkat Haslinah, SPd sebagai kepala SDI 10/73 Ceppagae. Menurutnya, pengangkatan Haslinah tidak sesuai usulan Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Libureng. “UPTD Libureng telah mengirim usulan ke Dinas Pendidikan, tapi nyatanya yang terealisasi tidak sesuai dengan usulan,” ungkapnya.

Hal senada juga diungkapkan orangtua siswa, Ria. Ria menyatakan dirinya menolak Haslinah karena memperlihatkan contoh yang tidak baik. “Masa hanya gara-gara ditolak oleh masyarakat dia memerintahkan orangnya untuk mengancam warga. Sebagai kepala sekolah itu, harus menjadi panutan, bukan bertindak arogan seperti itu,” ungkapnya.

Ria menyatakan orangtua siswa akan memindahkan anaknya bersekolah, jika Haslinah tetap dipaksakan memimpin SD Inpres 10/73 Ceppagae.

“Kalau perlu dia secepatnya diganti. Kalau tidak, siswa di SDI 10/73 Ceppagae akan pindah ke sekolah lain,” ungkapnya.

Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Libureng Ashar, SPd membenarkan, bahwa Haslinah tidak masuk dalam daftar nama yang diusulkan menjadi Kepsek SDI 10/73 Ceppagae.

“Ada dua nama yang saya usulkan sebagai kepala SD Inpres 10/73 Cepaggae, yakni Sabarniati dan Padawali.
Namun yang terealisasi adalah Haslinah, SPd yang diangkat sebagai kepala sekolah, yang sebelumnya menjabat kepala SDN 180 Bune,” ungkapnya.

Selaku bawahan, Ashar menyatakan dirinya tidak berani menentang keputusan pimpinan.
“Kami hanya bawahan, apa yang kami usulkan tidak semestinya harus terealisasi. Karena kami yakin apa yang diputuskan oleh pimpinan telah dipikir secara matang,” ungkapnya.
Kepala Bidang SD/MI Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, Drs Budiman, MPd mengaku telah berkunjung ke Desa Ceppagae. Bahkan, telah melakukan wawancara beberapa warga, termasuk H Hatta selaku tokoh masyarakat di desa itu.

Hasilnya, kata dia, disimpulkan masyarakat menolak Haslinah, SPd sebagai kepala SDI 10/73 Ceppagae karena tidak sesuai dengan usulan UPTD.
Namun, kata Budiman warga sepakat memberikan kesempatan kepada Haslinah untuk tetap menjabat, tapi dengan beberapa syarat. “Kinerjanya harus bagus dan bermasyarakat. Jika tidak, dilakukan eveluasi untuk diganti,” paparnya.

Kepala Bidang Ketenagaaan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, Drs H Ibrahim Yukkas, ST, MSi meminta masyarakat untuk tidak mencampuradukkan antara persoalan pribadi dan penempatan kepsek.
“Jadi masyarakat harus membedakan persoalan pribadi dengan persoalan kedinasan.
Haslinah ditugaskan sebagai kepala sekolah atas dasar kedinasan. Jadi kalau mau diganti juga harus berdasarkan dengan kedinasan yaitu melalui evaluasi kinerja,” paparnya.

Perwakilan BKPSDM Bone Irsal yang turut hadir dalam rapat ini menjabarkan prosedur pengangkatan kepsek.
“Kami dari BKPSDM itu hanya menerima usulan dari Disdik, selanjutnya usulan itu dibahas melalui Baperjakat, barulah diputuskan,” tandasnya.

Ketua Komisi IV DPRD Bone Andi Ryad Baso Padjalangi meminta masyarakat Ceppaga untuk memberikan kesempatan kepada Haslinah untuk menjabat sebagai kepala SDI 10/73 Ceppaga. Jika ternyata nantinya kinerja yang bersangkutan buruk, sambung Ryad, maka akan dilakukan evaluasi untuk diganti.

“Saya janji, kalau kinerjanya buruk, saya siap mendukung masyarakat desa Cepaggae untuk melakukan evaluasi, agar Haslinah dihentikan sebagai kepala sekolah,” paparnya.

Wakil Ketua Komisi IV Andi Saiful juga berpendapat sama.”Jadi terealisasi dan tidaknya itu usulan tergantung dari pemerintah daerah, karena ada prosedur yang harus dilalui sebelum pemerintah daerah menetapkan suatu keputusan. Maka dari itu, berikanlah dulu kesempatan bagi Haslinah untuk menjabat.
Kalau memang kinerjanya buruk kita akan evaluasi. Yang penting jangan mengorbankan anak-anak kita, PBM tetap harus jalan,” imbuhnya.

To Top