Legislator Bone Minta Perda Ditegakkan – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Legislator Bone Minta Perda Ditegakkan

Aksi Pengrusakan Pohon Marak

PENULIS : ASKAR SYAM

WATAMPONE, RB–Pengrusakan pohon dilarang secara tegas di dalam Peraturan Daerah Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Hanya saja, aturan ini tak kunjung diterapkan. Maraknya pengrusakan pohon pelindung yang tersebar di beberapa titik dalam kota mengundang keprihatinan kalangan legislator di DPRD Bone.

Betapa tidak, pada Agustus 2016 lalu, DPRD Bone telah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun Nomor 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Dalam perda yang menghabiskan ratusan juta rupiah dalam pembuatannya itu memuat larangan pengrusakan pohon, termasuk penebangan pohon secara liar.

Misalnya, di lampiran I pasal 16 huruf f yang berbunyi menebang dan membuang pohon-pohon atau bagian pohon di halaman yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, didenda Rp250 ribu.

Diperkuat di Lampiran II pasal 26 ayat 1 huruf j yang berbunyi, menebang dan memangkas dan atau merusak pohon pelindung dan atau tanaman lainnya yang berada di fasilitas umum yang dimiliki dan atau dikuasai pemerintah daerah, didenda Rp500 ribu. Denda yang diatur dalam perda tak membuat warga bergeming untuk merusak pohon.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Bone, H Saipullah Latif menilai penegakan peraturan daerah sejauh ini belum maksimal. Satpol PP sebagai aparatur penegak perda belum menjalankan perda dimaksud.
Satpol PP dinilai tak konsisten dalam melaksanakan perintah dalam perda tersebut.
“Tugas utama Satpol PP itu adalah mengamankan perda. Banyak perda di Bone yang penerapannya kurang maksimal.
Misalkan Perda Nomor 13 Tahun 2016 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang penerapannya sampai saat ini belum terlihat. Padahal jelas-jelas, banyak muatan sanksi terhadap pelanggaran yang tertuang di perda tersebut yang justru banyak terjadi di masyarakat. Salah satunya pengrusakan pohon,” ungkap politisi PBB tersebut.
Hal senada diungkapkan anggota Komisi I lainnya, HA Suaedi SH MH. Suaedi menegaskan, Satpol PP harus berani menegakkan perda tersebut. “Namun, tetap menjaga sikap dan tidak arogan. Ke depankan dialog dan tidak asal tangkap, asal bongkar dan main angkut barang-barang pelanggar aturan,” terangnya.

Satpol PP lanjut Suaedi, harus menjadi teladan dalam penegakan perda. “Berikan pembinaan, pengertian, perdanya begini, aturannya begini,” pesannya.

Terpisah, Praktisi Sosial, Rahman Arif menilai, lambannya kinerja Satpol PP dapat merusak wibawa pemerintah daerah yang dianggap tidak mampu menertibkan dan menegakkan Perda.
“Satpol PP sebagai garda terdepan menegakkan perda harus dapat menjalankan tugas dengan baik. Kalau terus seperti ini sama saja tugas Satpol hanya jalan ditempat, alias mandul,” tegasnya.

Perda Nomor 13 Tahun 2016 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat telah menjadi rujukan kabupaten lain dalam menyusun perda yang sama. Di perda ini memuat beberapa muatan dan sanksi bagi pelanggar perda, termasuk perbuatan pengrusakan pohon di ruang publik.

Sekretaris Satpol PP Kabupaten Bone, Andi Mappangara yang dikonfirmasi RADAR BONE, malam tadi sekira pukul 18.35 Wita, enggan berkomentar banyak.  “Soal sanksi atau denda yang diatur di Perda Nomor 13 Tahun 2016, tidak bisa langsung diterjemahkan begitu saja. Misalkan pohon di pinggir jalan, ketika itu milik warga, maka otomatis yang bersangkutan berhak menebang. Penjelasan detailnya nanti kita ketemu,” singkat Mappangara.

To Top