Legislator Bone Sorot Biaya Perpisahan di SMAN I Bone – Radar Bone

Radar Bone

Uncategorized

Legislator Bone Sorot Biaya Perpisahan di SMAN I Bone

PENULIS : AGUSTAPA

RADARBONE.CO.ID_WATAMPONE–Penarikan biaya perpisahan terhadap siswa SMA Negeri I Bone disesalkan kalangan dewan. Legislator mendesak segala bentuk pungutan segera dihentikan. Penegasan disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Bone, A Saiful saat dihubungi RADAR BONE, Rabu, 3 Mei kemarin.

Saiful mengatakan biaya perpisahan siswa kelas XII sekolah unggulan tersebut sudah dibahas di kalangan anggota Komisi IV. “Waktu kumpul dengan teman-teman anggota Komisi IV, kami sempat membahas hal itu (Biaya perpisahan SMAN I Bone). Kami sesalkan kenapa hal seperti ini masih terjadi. Kan regulasi dari pemerintah sudah sangat jelas melarang pungutan di sekolah. Makanya kami minta hentikan pungutan,” kata politisi PPP itu.

Saiful mengatakan perpisahan siswa hendaknya dilakukan secara sederhana, sehingga tidak perlu membutuhkan biaya yang besar. Menurut dia, menerima sumbangan dari orangtua siswa sah-sah saja. Namun tidak perlu ditentukan nominalnya, apalagi dikaitkan dengan pengambilan ijazah. Parahnya, diklaim sebagai sumbangan, tapi bagi orangtua siswa yang tidak membayar diminta memperlihatkan surat keterangan tidak mampu.
Saiful menambahkan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan terkait hal ini.

“Kami sudah hubungi Dinas Pendidikan, dan menyatakan akan meminta untuk menghentikan itu (Pungutan). Jika memang nantinya tidak dihentikan, tidak menutup kemungkinan kita rapatkerjakan,” kunci dia. Bupati Bone, Dr HA Fahsar Mahdin Padjalangi, MSi juga turut angkat bicara terkait dugaan pungutan berkedok biaya perpisahan di SMA Negeri I Bone.

Fahsar sangat menyayangkan adanya biaya perpisahan yang dilakukan komite sekolah, yang dikaitkan dengan pengambilan ijazah. “Urusan komite sekolah tidak boleh dikaitkan dengan urusan sekolah. Maka dari itu, pengambilan ijazah siswa tidak boleh disangkut pautkan dengan pengambilan ijazah,” tegasnya.

Sekretaris Komite SMAN I Bone, Andi Kadir, SH membantah biaya perpisahan yang dibebankan kepada orangtua siswa tergolong pungutan. “Itu bukan pungutan, akan tetapi bantuan orangtua siswa yang telah disepakati melalui rapat bersama,” ungkap Kadir saat bertandang di Graha Pena RADAR BONE, Rabu, 3 Mei kemarin.
Mantan Ketua PWI Bone itu menyatakan komite sama sekali tidak mengkoordinir biaya perpisahan siswa, namun hanya memfasilitasi.

“Orangtua siswa sepakat untuk melaksanakan kegiatan perpisahan, maka selaku komite sekolah memfasilitasi dengan mengadakan pertemuan. Dan disepakatilah pemberian bantuan sebesar Rp200 ribu. Jadi sekali lagi saya tekankan, itu bukan pungutan melainkan bantuan atau sumbangan orangtua siswa,” ungkapnya.

Mengenai adanya nominal pembayaran sebesar Rp200 ribu, kata dia murni keputusan rapat. Bahkan dalam rapat, sambungnya, ada orangtua siswa yang ingin menyumbang di atas nominal Rp200 ribu, namun diputuskan diratakan saja. Bagi orangtua siswa yang tidak mampu, kata Kadir dibebaskan dari pembayaran. “Namun sebelum mereka kita bebaskan, harus dibarengi dengan bukti surat keterangan tidak mampu,” tegasnya.

Lanjut dia, komite memfasilitasi kegiatan perpisahan, karena mengingat merupakan bagian dari kegiatan pendidikan.  Namun untuk melaksanakannya membutuhkan biaya, sehingga diadakan rapat bersama membahas biayanya, apalagi kegiatan perpisahan tidak diakomodir dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Tidak hanya itu, lanjut Kadir di dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, pada Pasal 10 ayat I Komite sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan.

Kemudian pada ayat 2, menyebutkan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk bantuan dan atau sumbangan, bukan pungutan. “Inilah acuan kami, jadi apa yang kita lakukan di SMAN I Watampone bukanlah pungutan akan tetapi partisipasi orangtua siswa yang sifatnya bantuan dan sumbangan,” jelasnya.

Mengenai adanya penegasan yang tertera dalam surat penyampaian yang disebar kepada orangtua siswa, bahwa bukti pembayaran diperlihatkan saat pengambilan ijazah, menurut Kadir, merupakan salah satu bentuk antisipasi komite sekolah, agar orangtua siswa tetap memegang komitmen hasil keputusan rapat, yakni membayar biaya perpisahan sebesar Rp200 ribu tersebut.

“Catatan kaki itu, hanya sebagai bentuk antisipasi. Bayangkan jika orangtua siswa tidak memberikan bantuannya, sedangkan hal itu telah disepakati, tentu akan merugikan pihak komite, sedangkan kegiatan perpisahan yang dilakukan ini bukanlah kepentingan komite semata, melainkan kepentingan bersama,” ungkapnya.
Mengingat waktu persiapan acara perpisahan tergolong kasip, lanjut Kadir, ketika biaya perpisahan dari orangtua siswa belum terkumpul, maka akan ditalangi oleh komite.

“Jika komite yang menalangi kegiatan perpisahan itu, tentu untuk mengantisipasi kerugian yang ditimbulkan, pada saat pengambilan ijazah kita akan mengingatkan siswa, bahwa ada bantuan perpisahan yang telah disepakati orangtua siswa yang harus diselesaikan,” urainya. “Pihak komite tidak memiliki hak untuk melarang siswa mengambil ijazahnya, apalagi hanya karena persoalan bantuan Rp200 ribu, cuma itu hanya sebagai bentuk antisipasi saja,” tambahnya.

Untuk pelaksanaan perpisahan, menurut Kadir membutuhkan dana yang tidak sedikit. “Jadi kami membutuhkan dana sekira Rp27 juta.  Kalau memang nantinya ada sisa dana dari kegiatan itu, akan kita pertanggungjawabkan dan akan disumbangkan ke sekolah dalam bentuk pengadaan sarana dan prasarana sekolah. Jadi ini kami lakukan murni untuk kepentingan sekolah,” imbuhnya.

Sebelumnya, pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga Ditjen PAUD dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Dr Sukirman, MPd menegaskan dilarang melakukan pungutan terhadap peserta didik. Lebih jauh dijelaskan yang dimaksud sumbangan dan pungutan sesuai Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016.

Sukirman menguraikan pungutan merupakan partisipasi orangtua siswa yang ditentukan waktu dan nominal dana. Selain itu, pungutan itu sifatnya sama bagi setiap orangtua siswa dan tidak ada toleransi di dalamnya, serta terkoordinir.

Sedangkan sumbangan, sambung dia sifatnya gotong royong dan tidak mengikat, serta tidak ditentukan nominalnya dan bisa berbentuk benda. “Partisipasi atau sumbangan orangtua kepada siswa itu tidak ada yang dilarang.
Jadi kalau orangtua sepakat untuk membantu sekolah, dan dilakukan secara gotong royong dan tidak ditentukan jumlahnya itu sah-sah saja dilakukan. Dengan catatan pihak sekolah tidak boleh ikut campur di dalamnya, begitupun dengan komite sekolah,” terangnya.

Pada pasal 12 point b Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah menegaskan, komite sekolah, baik perseorangan maupun kolektif dilarang melakukan pungutan dari peserta didik atau orangtua/walinya.
Kemudian pada pasal I, disebutkan pungutan adalah penarikan uang oleh sekolah kepada peserta didik, orangtua/walinya yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan.

*

To Top