Lurah Usulkan Pemutihan – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Lurah Usulkan Pemutihan

Seorang kolektor PBB Kelurahan Manurunge mengecek data wajib pajak di wilayahnya

PENULIS : BAHARUDDIN

WATAMPONE, RB—Wajib pajak pada lantai III Mall Bone Trade Centre (BTC) dan Mess Guru setiap tahun menunggak pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB). Pemilik lods di lantai III BTC misalnya, sudah tiga tahun melalaikan kewajiban membayar PBB. Sementara penghungi mess guru sudah lima tahun. Pemerintah kelurahan yang membawahi dua titik macet PBB ini pun mengusulkan pemutihan keduanya, karena menghambat pelunasan target PBB mereka.
Lurah Macege, M Rapi mengungkapkan, setiap tahun wajib pajak di lantai III BTC menunggak PBB sebesar Rp8 juta lebih. Dengan demikian, total tunggakan hingga tahun ketiga berkisar Rp24 juta. “Tunggakan pembayaran PBB lantai III mall BTC menjadi beban saja. Kenapa tidak, karena itu yang menyebabkan sehingga Kelurahan Macege tidak bisa lunas pembayaran PBB-nya setiap tahun. Seharusnya jika ada yang menunggak seperti itu diputihkan atau MK-kan saja. Karena sudah tiga tahun tidak pernah ada pemasukannya,” tutur Rapi kepada RADAR BONE, Jumat 20 Mei lalu.
Rapi berharap agar usulan pemutihan tersebut dipertimbangkan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Bone”Ini tergantung saja dari Dispenda, karena jika tidak di MK-kan maka tentu Kelurahan Macege selalu menunggak setiap tahun. Sementara tunggakan cukup tinggi,” bebernya.
Rupanya tak hanya pemilik lods di BTC yang menunggak PBB. Penghuni di mess guru yang terletak di Jl Makmur itu juga menunggak PBB sejak lama.
Sekretaris Lurah Watampone, Fadly Arsyad kepada RADAR BONE Jumat 20 Mei lalu, mengungkapkan sudah lima tahun PBB mess guru menunggak. Karenanya, tahun ini pihaknya mengusulkan untuk diputihkan. “Tidak ada lagi pembayaran PBB di mes guru tersebut, karena tidak ada yang membayar. Penghuninya selalu berganti-ganti dan tidak ada yang bertanggung jawab. Olehnya itu kami usulkan untuk diputihkan, sehingga tahun ini tidak menjadi beban lagi,” jelas Fadly tanpa menyebut besaran tunggakan PBB mess guru tersebut.
Terkhusus untuk pedagang di lantai III BTC, pihak Dispenda Bone tetap meminta untuk ditagih.
Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Bone, HA Herman Sampara melalui Kepala Bidang PBB, A Alim Fachri mengatakan sebaiknya pihak kelurahan terus melakukan penagihan terhadap pemilik lods di lantai III BTC. Kendati lods di lantai III BTC tidak difungsikan, namun pemilik tetap berkewajiban membayar PBB. “Pemilik lodstersebut harus ditagih terus, meskipun tidak difungsikan, karena sudah ada pemiliknya. Kecuali tidak diketahui pemiliknya, maka bisa saja di MK-kan. Tapi semua lods yang ada di lantai III BTC itu masing-masing ada pemiliknya. Jadi, harus ditagih terus sampai membayar,” jelasnya.

To Top