Mantan Jenderal Serukan Kembali ke UUD 1945 Asli, NH Justru Siap Terapkan di Sulsel – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Mantan Jenderal Serukan Kembali ke UUD 1945 Asli, NH Justru Siap Terapkan di Sulsel

RADARBONE.CO.ID–Peringatan gerakan Reformasi ke-20 pada 21 Mei 2018 ditandai seruan sejumlah jenderal purnawirawan dan tokoh nasional untuk kembali ke UUD 1945 yang asli. Menariknya, Calon Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Halid justru saat ini siap menerapkan Pasal 33 UUD 1945 yang asli.

“Berbagai persoalan Bangsa Indonesia dan sumber kegaduhan yang
terjadi saat ini, berpangkal dari diamandemennya UUD 1945. Untuk itu
kami ingin mengajak semua pihak ikut mendorong dikembalikannya UUD 1945 asli, seperti sebelum diamandemen,” ujar Laksamana TNI (Purn) Tedjo Edhy Purdijatno dalam seminar bertema “Bangkit, Bergerak, Berubah atau Punah” di Jakarta, Minggu (20/5) lalu.

Seminar yang digelar dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional 2018 itu dihadiri sejumlah mantan jenderal dan tokoh nasional. Di antaranya, Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso (mantan Panglima TNI), Jenderal TNI (Purn) Agustadi Sasongko Purnomo (mantan Kasad), Laksamana Tedjo Edhy Purdijatno (mantan Kasal), Marsekal TNI (Purn) Imam Sufaat (mantan Kasau),  Prijanto (mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta), Hariman Siregar (tokoh Malari), Taufiequrachman Ruky (mantan Ketua KPK), Ichsanuddin Noorsy (ekonom), dan Salamudin Daeng (pengamat). Hadir pula, Komandan Menwa Jayakarta, Raden Umar, para perwakilan raja nusantara, serta sederet tokoh lainnya.

Desakan kembali ke UUD 1945 yang asli sebenarnya telah lama disuarakan para tokoh, politisi, hingga akademisi dan aktivis. Salah satu tokoh nasional yang intens menyuarakannya di berbagai forum ialah Nurdin Halid (NH).

Namun, fokus perhatian NH lebih tertuju ke Pasal 33 yang asli yang telah ‘dikhianati’ para pemimpin Bangsa Indonesia. Dalam berbagai forum, NH menegaskan pandangannya agar Pasal 33 versi UUD 1945 sebelum amandemen sebagai opsi terbaik.

“Kemiskinan dan ketimpangan sosial ekonomi serta eksploitasi sumber daya alam yang sangat massif selama 20 tahun reformasi disebabkan oleh pengkhianatan terhadap Konstitusi Pasal 33 sebagai sistem dan patokan dasar membangun perekonomian nasional,” ujarnya, Kamis (1/6).

Menurut NH, amandemen Pasal 33 telah menggeser jiwa politik sosial ekonomi NKRI. Pertama, Amandemen telah menghapus Penjelasan Pasal 33 UUD 1945 yang berisi eksistensi koperasi. Kedua, perintah Ayat (5) untuk mengatur lebih lanjut Ayat (4) hasil Amandemen hingga kini tidak dilakukan oleh DPR RI. NH mengibaratkan bangunan, jika pondasi bergeser, maka bangunan pun akan bergeser sehingga jadi rapuh jika ada goncangan.

“Karena itu, satu-satunya cara ya kembali ke Pasal 33 yang asli. Lalu, segera terbitkan UU Perekonomian Nasional sesuai amanat Ayat 5 hasil Amandemen,” tegasnya. (*)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top