Masa Jabatan Diperpanjang, KPU Protes DPR – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Masa Jabatan Diperpanjang, KPU Protes DPR

JAKARTA, RB–Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2012-2017 melayangkan protes kepada DPR RI. Pasalnya, masa jabatan mereka berpotensi akan diperpanjang. Dikutip dari JawaPos.com, DPR belum juga menyelenggarakan fit and proper test kepada 10 nama calon anggota KPU dan 14 calon nama anggota Bawaslu hasil seleksi tim pansel.

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengungkapkan, adanya kemungkinan perpanjangan masa jabatan KPU periode 2012-2017. Pertimbangannya, berkembang opsi bahwa Komisi II DPR RI baru akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan setelah Undang-Undang Pemilu baru rampung. Rencananya, Undang-Undang Pemilu yang baru selesai pada 12 April 2017.

”Kalau disepakati itu misalnya menunggu undang-undang, itu yang (komisioner, red) lama diperpanjang, bisa saja,” ungkapnya kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Senin (20/3).

Menurut Fadli, hal itu bisa saja dilakukan bila ada kesepakatan antara DPR dan pemerintah. Terlebih saat ini juga ada wacana penambahan Komisioner KPU dari tujuh menjadi sembilan orang. Alasan penambahan, KPU dinilai membutuhkan komisioner lebih banyak lantaran pemilu 2019 digelar serentak.

Karena itu, nantinya pemerintah disarankan untuk menerbitkan payung hukum baru agar perpanjangan masa jabatan Komisioner KPU dan Bawaslu periode ini sah dan tidak melanggar hukum.

”Ya nanti dikaji, saya kira tidak masalah, daripada terjadi kekosongan dan undang-undang baru sedang dibahas, saya kira ini situasi yang tidak normal kan, untuk itu perlu dikasih jalan keluar. Nanti dikaji apakah bisa dilakukan dengan payung hukum yang ada,” papar politisi Partai Gerindra.

Terpisah Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay menyatakan protes. Namun, sampai dengan saat ini pihaknya masih berkonsentrasi menuntaskan tugas yang akan berakhir pada pertengahan April nanti. Usulan perpanjangan masa jabatan tidak terlalu dipikirkan, sebab dia memandang tidak ada alasan untuk melakukan itu, termasuk jika sampai menggunakan mekanisme Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).

”Itu bukan otoritas kami, otoritas presiden. Tentu presiden juga harus hati-hati mengambil keputusan, kalau memang diperpanjang dasarnya apa, karena undang-undang tidak (mengatur, Red) ada perpanjangan,” kata Hadar di Jakarta, Senin (20/3).

Hadar menilai, sampai saat ini tidak ada urgensi perpanjangan masa jabatan jika didasarkan pada mekanisme keluarnya Perppu. Dia pun meyakini, sebetulnya proses fit and proper bisa diselesaikan dalam waktu singkat.

”Bisa mereka (DPR, Red) selesaikan. Kalau masih punya waktu sepekan dua pekan sebelum batas waktu masih bisa kok. Fit and proper itu bukan proses yang terlalu sulit,” ucap Hadar.

 

Click to comment
To Top