Masa Tenang, Calon Kades Ini Malah Bagi-bagi Paket Lebaran – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Masa Tenang, Calon Kades Ini Malah Bagi-bagi Paket Lebaran

RADARBONE.CO.ID_DUA BOCCOE-
Calon kepala desa petahana Tawaroe, Agussalim diduga melakukan praktek money politic untuk mendulang suara saat pemilihan kepala desa (Pilkades) di desa itu nantinya.

Betapa tidak, memasuki minggu tenang, calon kepala desa nomor urut 4 itu, justru membagikan paket lebaran kepada warga.

Informasi yang dihimpun dari laporan masyarakat, calon kepala desa petahan itu membagikan sirup di Dusun Tawaroe, Desa Tawaroe, Kecamatan Dua Boccoe, Selasa malam, 4 Juni lalu atau bertepatan malam lebaran.

Tim Agussalim membagi-bagikan minuman ukuran besar, Coca cola dan Sprite ke sejumlah rumah.

“Ini ada sirup dari pak desa,” kata seorang warga yang tidak disebutkan namanya menirukan teriakan salah satu tim yang membagikan sirup tersebut dari mobil pick up.

Pilkades Tawaroe sudah memasuki minggu tenang sejak 29 Mei hingga 10 Juni mendatang.

Pilkades Tawaroe sldiikuti empat calon kepala desa. Yakni, Umar Faizal SPd nomor urut 1, H Tamring calon nomor urut 2, Darwis T SH  nomor urut 3, dan Agussalim S Pt calon kades petahana nomor urut 4.

Penggiat Demokrasi Ismail menanggapi fenomena money politic di Pilkades serentak.

Ia menuturkan calon kepala desa yang berani melakukan money politic maka sanksinya bisa pidana dan administrasi berupa diskualifikasi.

Kendati menurut Ismail tak satupun mengatur tentang ketentuan pidana dan khususnya pidana politik uang dalam Undang Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan perda kabupaten Bone nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa.

Namun demikian, menurut dosen IAIN Bone ini penegak hukum atau polisi dapat menjerat pelaku politik uang dengan KUHP Pasal 149 ayat (1) dan (2).

“Utuk menjerat pelaku politik uang di pilkades, tidak ada cara lain, polisi dapat menggunakan ketentuan norma berdasarkan KUHP Pasal 149 ayat (1) dan (2),” kata Ismail kepada wartawan.

” KUHP pasal 149 Ayat (1) berbunyi, barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling besar empat ribu lima ratus rupiah,” katanya.

‘Sementara ayat (2) berbunyi pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap,” tambahnya.

Lanjut Ismail, calon kepala desa yang terbukti melakukan money politic tidak hanya dapat dipidana tetapi termasuk bisa dijerat dengan  didiskualifikasi.

“Calon kades tersebut dapat dibatalkan/didiskualifikasi, berdasarkan pasal 62 dan 31 Perda nomor 1 tahun 2015 diatas,” katanyq

“Bisa dibatalkan berdasarkan Pasal 62, 31, dan 32 (tentang larangan kampanye) yang mengatur sebagai berikut : menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye. Itu berdasarkan Perda nomor 1 Tahun 20,” tutupnya

*

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top