Mentan Minta Diusut Tuntas – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Mentan Minta Diusut Tuntas

Kasus Taman Teknologi Pertanian Wollangi

PENULIS : ROSDIANA SULJA

RADARBONE.CO.ID_WATAMPONE–Menteri Pertanian RI, Amran Sulaiman meminta aparat
penegak hukum untuk mengusut dugaan pelanggaran hukum pada proyek Taman Teknologi Pertanian (TTP) Wollangi, di Desa Wollangi, Kecamatan Barebbo.

Penegasan ini disampaikan Mentan saat dikonfirmasi terkait pengadaan lahan Taman Teknologi Pertanian (TTP) Wollangi, serta status lahan seluas 19 hektar yang hingga kini belum ada kejelasan, di rujab bupati, Selasa, 25 April kemarin. Pemerintah daerah tidak terlibat dalam pengadaan lahan proyek yang menggunakan kucuran APBN tersebut. Lahan yang ditempati ditengarai milik perorangan.

Mentan yang dimintai tanggapannya soal proyek TTP Wollangi, awalnya tidak langsung menjawab pertanyaan yang diajukan RADAR BONE. Mentan yang juga putra Bone ini malah menilai proyek TTP Wollangi terlalu kecil untuk diurusi seorang menteri.

“Pertanyaannya terlalu kampungan. Masuk akal nda menteri ditanya tentang lahan hanya 19 hektar?,” ujarnya.
Ketika ditanyai lebih lanjut apakah dibenarkan APBN bernilai miliaran dikucurkan pada lahan pribadi, Mentan malah menuding RADAR BONE mengajukan pertanyaan titipan.

“Jangan you bertanya karena dititip,” tudingnya.
Bahkan, Mentan mengibaratkan pertanyaan yang diajukan terkait proyek TTP Wollangi tersebut sebagai sebuah ‘serangan’. “Pertanyaannya ibarat Eliyas Pical dengan anda pemencak silat kampung,” katanya sambil tersenyum.
Namun demikian, setelah tetap dicecar pertanyaan terkait proyek yang kini mangkrak tersebut, Mentan menegaskan jika nantinya terbukti ada pelanggaran hukum di dalammnya, pihaknya akan bertindak tegas.

“Kalau ada pelanggaran hukum maka langsung copot saja pelakunya. Aku nih menteri bahkan telah mencopot sampai 700-an orang,” bebernya. Karenanya saudara kandung Kadis Perdagangan Kabupaten Bone ini, meminta aparat penegak hukum agar tidak tinggal diam.

“Jangan berhenti beritakan dan kepolisian mesti bergerak dan tangkap yang melanggar hukum,” tegasnya.
Kepala Kejaksaan Negeri Bone, Muh Natsir Hamzah SH yang hendak dikonfirmasi terkait perkembangan penanganan kasus ini terkesan menghindar dari pertanyaan wartawan. “Nanti dulu, saya mau foto-foto dulu dengan pak NH,” ujarnya sambil berlalu.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Bone telah menelusuri kasus proyek TTP Wollangi. Bahkan, pihak kejari telah memeriksa sejumlah saksi terkait kasus tersebut. Namun demikian, sejauh ini kejaksaan enggan membeberkan siapa-siapa yang telah dipanggil untuk dimintai keterangan. Alasannya, kasus masih dalam tahap penyelidikan.

“Ada dipanggil tapi belum bisa diberitakan namanya. Kasus ini masih dalam penyelidikan,” ungkap Natsir Hamzah, beberapa waktu lalu. Kejaksaan telah mengusut kasus ini setelah turun perintah dari  Kepala Kejaksaan Tinggi Sulselbar, Hidayatullah, SH. Kajati yang beberapa waktu lalu bertandang ke Bone meminta kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bone, Muh Natsir Hamzah, SH agar melaporkan langsung perkembangan penelusuran proyek bernilai belasan miliar itu kepada dirinya.

“Infonya baru kami ketahui, makanya saya minta Kajari laporkan apa yang terjadi di lapangan apakah ada indikasi korupsi, kolusi atau pembangunan yang tidak sesuai spek,” tegas Hidayatullah SH, didampingi Kajari Bone, Muh Natsir Hamzah SH saat dikonfirmasi RADAR BONE usai membuka pertemuan Konsultasi Ikatan Adhyaksa Dharmakarini Wilayah Sulsel di Kantor Kejaksaan Negeri Watampone Jl Yos Sudarso, Rabu 23 Maret 2016.
Menurut dia, semua data pendukung harus dihimpun.

“Dan jika memang faktanya ada seperti itu, maka akan kami turunkan tim khusus untuk melakukan pengusutan,” tegasnya. Sekadar diketahui, Taman Tekonologi Pertanian Wollangi dibangun tahun 2015 dengan luas areal sekira 19 hektar.

Proyek ini berada di bawah naungan Balai Penelitian dan Pengembangan Pertanian Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sulsel.

Proyek ini mendapatkan kucuran dana APBN senilai belasan miliaran rupiah, untuk pembangunan gedung hingga alat pertanian melalui kementerian Pertanian Republik Indonesia.
Khusus untuk Pembangunan TTP yang dilakukan 15 September hingga 14 Desember 2015 lalu dianggarkan Rp2.852.000.000.

Dana sebesar ini digunakan untuk pembangunan beberapa item kegiatan, mulai dari bangunan workshop atau saung pelatihan, kandang sapi dan digister biogas kapasitas 7 ekor sapi, kolam, gapura, screen house, tower dan sprinkle, gudang alsintan, kandang itik dan lainnya.

Pekerjaan yang ditangani PT Dian Ahmaely Permata Hati dengan konsultan pengawas CV Yuda Pratama Konsultan dinyatakan rampung sejak Desember 2015 lalu.

Hanya saja, setelah bangunan rampung, kandang sapi dan kandang itik malah tidak difungsikan. Begitu pula dengan kolam ikan bahkan sudah dalam kondisi rusak dan terbengkalai.

Parahnya lagi, pengadaan lahan tidak melalui proses lelang dan tanpa melibatkan pihak Pemkab Bone yang seharusnya menyediakan lahan. Malah diduga menggunakan lahan pribadi yang ditetapkan melalui penunjukan langsung.

*

To Top