Nasib PPPK di Bone, Lolos Seleksi Tapi Belum Kantongi SK – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Nasib PPPK di Bone, Lolos Seleksi Tapi Belum Kantongi SK

RADARBONE_CO.ID_WATAMPONE–Sebanyak 492 tenaga honorer Kabupaten Bone, yang lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) masih menunggu turunnya SK pengangkatan dari pemerintah pusat. Sejak diumumkan lolos seleksi pada Februari lalu, ratusan tenaga honorer itu tak kunjung mendapat Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Alhasil, merekapun hingga kini belum bisa menikmati gaji sebagaimana yang dijanjikan pemerintah.

Proses rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) ternyata masih menyisakan masalah. Sebab, meski pengumuman hasil PPPK sudah dilakukan sejak Februari lalu, hingga saat ini pemberkasan dan pengangkatan belum dilaksanakan.
“Kita seakan digantung pak. Sudah lolos seleksi tapi SK tak kunjung ada,” ujar salah satu honorer di Bone yang meminta namanya tidak dikorankan, kepada RADAR BONE, Sabtu 19 Oktober kemarin.

Ia mengaku, ratusan honorer yang telah lulus PPPK beberapa kali mendatangi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bone, mempertanyakan nasib mereka yang tak kunjung jelas.

“Katanya belum ada petunjuk dari pusat. Kalau memang belum siap untuk rekrut PPPK kenapa dilakukan. Ini, kita seakan diberi harapan palsu,” keluhnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi BKPSDM Kabupaten Bone, A Irsal Mahmud membenarkan belum adanya SK pengangkatan PPPK dari KemenPAN RB.

“Untuk saat ini kita hanya menunggu saja informasi dari Mepan serta BKN untuk pemberkasan karena kewenangan ada dipemerintah pusat,” jelasnya.

Ia mengakui, selama belum ada SK pengangkatan PPPK, maka secara otomatis mereka yang dinyatakan lulus, belum dibayarkan gajinya.

Diketahui, untuk gaji dari pegawai PPPK, dibebankan ke pemerintah daerah. BKPSDM masih menunggu ketentuan teknis dari pemerintah pusat. Hingga saat ini, belum ada peraturan presiden terkait besaran gaji PPPK dan petunjuk teknis lebih lanjut dari BKN terkait penetapan NIP.

Jika gaji PPPK mengikuti standar upah minimum provinsi (UMP) Sulsel sebesar Rp2,8 juta, maka anggaran yang harus disiapkan pemerintah daerah untuk pembayaran gaji 492 PPPK yang lolos, mencapai Rp1,3 miliar lebih perbulan atau Rp16,5 miliar lebih per tahun.

Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bone, A Hasanuddin menyebutkan, sumber dana yang akan digunakan untuk menggaji PPPK, diambil dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Andi Daddi sapaan akrabnya memastikan gaji PPPK tak akan menguras APBD. Ia menyebutkan, sudah ada dana disiapkan di DAU tambahan sebesar Rp15 miliar lebih.

“Kita sudah siapkan itu di APBD Pokok 2020. Anggarannya kalau tidak salah Rp15 miliar lebih menghampiri Rp16 miliar,” jelasnya.

Gaji PPPK lanjut dia, baru akan dibayarkan ketika sudah ada SK pengangkatan dari KemenPAN RB. “Selama belum ada SK, belum bisa dibayarkan gajinya,” tutupnya.

*

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top