Naskah Akademik Diubah, Baleg Protes – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Naskah Akademik Diubah, Baleg Protes

Tim perumus naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji, H Firman Batari menjelaskan alasan perubahan naskah akademik ranperda tersebut, menjadi ranperda penyelenggaraan ibadah haji. Perubahan ini ditolak Baleg lantaran dinilai melanggar prosedur.

Penggodokan Ranperda Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji

PENULIS : ASKAR SYAM

RADARBONE.CO.ID – WATAMPONE–Ada yang menarik saat rapat badan legislasi (Baleg) DPRD Bone bersama tim perumus naskah akademik rancangan peraturan daerah yang dibentuk Pemerintah Daerah Kabupaten Bone.

Saat pembahasan naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji, terjadi perdebatan sengit antara anggota Baleg dengan tim perumus yang dipimpin H Firman Batari.
Itu setelah tim perumus mengubah naskah akademik ranperda tersebut secara sepihak.

Di paripurna khusus DPRD Bone, telah disepakati terkait naskah akademik ranperda tentang penyelenggaraan dan pemulangan jamaah haji.  Namun seiring berjalannya waktu, tim perumus merubah naskah akademik rancangan produk hukum daerah tersebut, menjadi ranperda penyelenggaraan ibadah haji diikuti penambahan kewenangan yang termaktub di ranperda itu.

Tiga anggota baleg, masing-masing Rismono Sarlim, Bustanil Arifin Amry dan Herman ST secara tegas menolak perubahan naskah akademik tersebut.

Tim perumus menginginkan dibentuk Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH) di tingkat kabupaten. Sementara anggota Baleg dengan egas menolak, mengingat PPIH menjadi kewenangan Kementerian Agama.

“Catat, ranperda PPIH sudah kita sodorkan di tahun sebelumnya. Namun apa yang terjadi, ranperda itu ditolak, pemerintah pusat. Jadi otomatis, jika perubahan naskah akademiknya disetujui, pemerintah pusat pasti menolak,” tegas Rismono kepada RADAR BONE, Senin 3 April kemarin.

Naskah akademik tentang pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji dinilai tepat. Dengan adanya ranperda tersebut, pemerintah daerah bisa menanggung biaya pemberangkatan jamaah haji ke embarkasi dan sebaliknya, dari embarkasi ke daerah asal jamaah haji. Anggota Baleg lainnya, Bustanil Arifin Amry menegaskan, prolegda tidak boleh asal diubah, tanpa melalui prosedur.

“Tidak bisa diubah, tanpa melalui proses. Karena ini sudah diparipurnakan khusus pembentukan prolegda,” tegas Bustanil. Politisi Partai Gerindra itu juga sependapat soal PPIH yang menjadi kewenangan Kementerian Agama. “Itu sudah diatur di Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 dan PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 79 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan ibadah haji,” pungkasnya.

Anggota Badan Legislasi lainnya, Herman ST menambahkan, naskah akademik tersebut dikembalikan, karena ada perubahan judul dari tim perumus naskah akademik rancangan peraturan daerah dari pemerintah daerah.
“Itu yang kami tolak. Karena, sudah ada pengalaman sebelumnya, saat ranperda panitia penyelenggaraan ibadah haji yang kita sodorkan ke pemerintah pusat ditolak. Karena memang, PPIH merupakan kewenangan Kementerian Agama,” tutupnya.

To Top