Nelayan Sinjai Mengadu ke Dewan – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Nelayan Sinjai Mengadu ke Dewan

Bayar Rp3 Juta, Izin Berlayar Masih Dipersulit

PENULIS : LUKMAN SARDY

SINJAI, RB—Komisi II dan III menggelar rapat gabungan menindaklanjuti aspirasi nelayan. Rapat tersebut turut dihadiri pihak Syahbandar Sinjai dan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sinjai, bertempat di Ruang Paripurna DPRD Sinjai, Selasa 4 Oktober kemarin.  Rapat digelar, untuk mempertemukan nelayan dengan syahbandar serta Dinas Perikanan terkait keluhan beberapa nelayan dalam pengurusan izin berlayar.

Salah seorang Nelayan yang juga Warga Desa Tongke-tongke, Kecamatan Sinjai Timur, Amir,, mempertanyakan terkait pengurusan izin berlayar apakah dipungut biaya atau tidak. “Ini yang ingin kami ketahui, apakah dibayar atau tidak, karena yang terjadi dilapangan ada nelayan yang membayar Rp 2 juta bahkan sampai tiga Rp3 juta namun izinnya belum keluar. Kalau memang dibayar ya tidak apa-apa, tapi kalau tidak ini yang jadi persoalan,” ungkapnya.

Menyikapi hal itu, Ketua Komisi III DPRD Sinjai, Amsul A Mappasara, meminta kepada nelayan menyebutkan item (Syarat) Pengurusan Izin yang dibayar.  “Biasanya sebelum mengurus izin berlayar kan banyak syaratnya, barangkali bisa disebutkan item (syarat) mana yang dipungut biaya kalau mau mengurus izin,” pintanya.

Anggota Komisi III DPRD Sinjai, Mappahakkang, meminta kepada pihak terkait agar memperbanyak sosialisasi kepada nelayan mengenai prosedur pengurusan izin.  “Ini yang kurang disosialisasikan, makanya banyak nelayan kita yang tidak tau prosedur pengurusan izin berlayar. Kami minta agar Dinas Perikanan maupun Syahbandar memperbanyak sosialisasi kepada nelayan, apalagi mereka (Nelayan) membayar Rp2 juta namun izin belum keluar ini juga yang perlu disikapi oleh pihak terkait,” pungkasnya.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Sinjai, Ir Hj Kartini meminta nelayan agar dalam pengurusan izin tidak menggunakan jasa perantara.
“Ini yang biasa membuat izin mahal karena nelayan melalui perantara. Makanya kami minta nelayan tidak menggunakan jasa perantara jika ingin mengurus Izin,” imbau politisi Partai Golkar itu.
Kepala Syahbandar Kabupaten Sinjai, Muh Ridwan menjelaskan, pengurusan izin berlayar hanya berkisar Rp 1 juta.
“Makanya kedepan nelayan tidak boleh membayar jika dokumen belum selesai agar tidak terjadi hal-hal yang tidak sesuai prosedur,” terang Ridwan.

Terkait, minimnya sosialisasi terkait Izin berlayar tersebut, pihaknya berjanji akan mensosialisasikannya kepada para nelayan.
“Insyaallah kami akan undang kelompok nelayan untuk membicarakan persoalan ini,” janji kepala Syahbandar itu.
Terpisah, pengawas perikanan, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sinjai, Amal Ahsan, meminta agar nahkoda kapal dalam mengurus izin tidak boleh diwakili.

“Saya minta pemilik kapal agar pengurusan dokumen, nahkoda kapal tidak boleh diwakili agar kami bisa tau kondisi dilaut termasuk memberikan penjelasan kepada nahkoda terkait aturan-aturan yang harus dipatuhi jika berlayar,” pintanya.

*ASKAR SYAM

To Top