Oknum Bidan Di Kajuara Diduga Pungut Biaya Persalinan – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Oknum Bidan Di Kajuara Diduga Pungut Biaya Persalinan

RADARBONE.CO.ID_WATAMPONE–Oknum bidan kembali berulah. Setelah kasus dugaan pungutan liar persalinan di Desa Padangloang Kecamatan Cina Mei 2016 lalu, kini, giliran oknum bidan di Kecamatan Kajuara yang diduga membebankan biaya persalinan bagi ibu hamil.

Ibu hamil yang akan melahirkan di Poskesdes Nurul Hafifah Desa Polewali Kecamatan Kajuara harus merogoh uang ratusan ribu rupiah. Mereka diharuskan membayar biaya persalinan sebesar Rp590 ribu. Hal ini menimpa Suri, warga desa setempat. Ia mengaku melahirkan pada November 2018 lalu. Karena tak punya cukup uang, Suri kala itu, hanya mampu membayar ke bidan desa,

Helmiati sebesar Rp100 ribu. “Belakangan, saya ditagih terus sisa uang persalinan yang belum dibayar sebesar Rp490 ribu,” ujarnya kepada RADAR BONE, kemarin.
Ia mengaku sudah tiga kali ditagih oleh bidan Helmiati untuk membayar sisa uang tersebut.

“Terakhir saya ditagih Jumat 16 Agustus kemarin. Bidan membawakan kwitansi pembayaran sebesar Rp490 ribu. Saya sudah bilang, belum punya uang,” keluhnya.

Wadi Suami Suri mengaku, bukan hanya istrinya yang dibebankan biaya persalinan. Namun warga lainnya yang melahirkan di Poskesdes, juga dipunguti biaya. Padahal harusnya, gratis. “Ada juga yang pernah dikasih membayar. Tetangga saya waktu itu disuruh membayar Rp600 ribu pada saat melahirkan, padahal waktu itu melahirkan juga di poskesdes,” tukasnya. Alasan bidan membebankan pembayaran ke ibu hamil kata Wadi, karena terlambat setor berkas.

“Padahal kami bertandatangan pada hari itu juga saat istri mau melahirkan. Yang saya pertanyakan juga, kenapa biaya yang dibayar besar sekali, padahal istri saya hanya satu malam di poskesdes. Saya harap Dinas Kesehatan memberikan sanksi bidan yang melakukan pungutan diluar ketentuan,” harapnya.

Kasi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, Hj Kartini Abbas yang dikonfirmasi RADAR BONE menegaskan, ibu hamil yang memiliki kartu BPJS tidak boleh dikenakan pembayaran. Kalaupun kata Kartini, warga tersebut tidak memiliki BPJS, namun melahirkan di puskesmas, tetap mendapatkan jaminan persalinan.

“Makanya jika ada yang mau melahirkan dirujuk ke puskesmas agar tidak membebani pasien. Tidak boleh dibebankan pembayaran,” ujarnya.

Ia berjanji akan segera menindaklanjuti adanya dugaan pungutan liar di Poskesdes Polewali Kecamatan Kajuara. Kartini mengakui, jika bidan tersebut pernah ditegur atas kasus serupa.

“Untuk persoalan ini, segera disampaikan kepada koordinator. Kalau memang bidan masih melakukan praktek pungutan liar, kami akan turun langsung ke lapangan. Kita akan kroscek dulu kebenaran informasi ini sebelum melakukan tindakan,” tutupnya.

Bidan Helmiati yang berusaha dikonfirmasi RADAR BONE tak berhasil. Sementara Kepala Puskesmas Kajuara, Hj A Murti SKM yang dihubungi via seluler, namun yang mengangkat adalah anaknya. “Saya anaknya, ibu lagi ke Sinjai,” ujar suara diujung telepon.

Aktivis pemuda, Dharmawansyah berharap ada ketegasan dari dinas terkait untuk menindak petugasnya yang nakal.

“Jangan sampai kasus serupa terus berulang. Ujung-ujungnya, masyarakat yang dikorbankan,” kunci Darmawansyah.

*

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top