Oknum Hakim Disanksi Berat, BRI Ikut Dipersoalkan – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Oknum Hakim Disanksi Berat, BRI Ikut Dipersoalkan

Soal Kasus Penetapan Perwalian Anak

RADARBONE.CO.ID_WATAMPONE, RB–Salah satu hakim PN Watampone inisial H, dijatuhi sanksi disiplin berat berupa hakim non palu selama dua tahun, dan selama menjalani hukuman, oknum hakim tersebut tak mendapat tunjangan. Sanksi disiplin berat dijatuhkan, lantaran hakim itu diduga menerima gratifikasi atau suap dalam penanganan kasus perwalian anak.

Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung (MA) merilis daftar hakim yang terjerat hukuman disiplin. Dalam daftar tersebut, terdapat nama salah satu hakim Pengadilan Negeri Watampone insial H. Setelah ditelusuri, oknum hakim yang dimaksud, adalah Hamkah SH MH. Hakim tersebut dijerat sanksi disiplin berat, lantaran diduga melanggar kode etik dalam penanganan perkara.

Sanksi disiplin berat dijatuhkan, lantaran hakim itu diduga menerima gratifikasi atau suap dalam penanganan kasus perwalian anak. Ironisnya, penanganan kasus tersebut harusnya bukan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, melainkan di Pengadilan Agama. Dan Pengadilan Agama telah mengeluarkan penetapan ahli waris atas nama Syamsul Alam.

Kasus ini mencuat, setelah Ketua Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Cabang Kabupaten Bone, Dr Alwi Jaya SH MH dan rekannya, Ilham SH yang merupakan kuasa hukum Syamsul Alam, mengajukan laporan melalui Sistem Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Laporan terkait dugaan Hakim H menerima gratifikasi penanganan penetapan perwalian anak yang diajukan Hastuti Bustamil. Hastuti diduga meminta bantuan hakim tersebut untuk mengeluarkan putusan penetapan perwalian anak, untuk tujuan pencairan dana Rp400 juta milik almarhum Halpasmal. Dana tersebut tersimpan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Watampone, dan untuk mencairkan dana tersebut, haruslah ada surat keterangan penetapan ahli waris.

Kepada RADAR BONE, Ilham yang merupakan kuasa hukum Syamsul Alam menceritakan awal laporan ke Bawas MA. “Jadi begini, Syamsul Alam bersama tiga saudaranya yang merupakan klien kami mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama dan dikabulkan oleh pengadilan. Registernya perkaranya ada (Nomor 54/PDT.P/2019/PA.WTP Tanggal 20 Februari 2019),” ujarnya. Ia menegaskan, kliennya (Syamsul Alam dkk), berhak atas warisan tersebut, karena statusnya sebagai saudara kandung dari almarhum.
“Nah setelah kita ke pihak bank untuk mencairkan dana itu, ternyata sudah dicairkan oleh Hastuti ini, dibantu oleh pengacaranya (Andi Asrul),” tambahnya.

Hastuti kata Ilham, merupakan istri siri almarhum Halpasmal. Setelah ditelusuri, Hastuti kata Ilham mencairkan dana tersebut berbekal putusan penetapan perwalian anak dari Pengadilan Negeri Watampone, yang notabene bukan merupakan kewenangan pengadilan negeri.

“Ironisnya yang mengeluarkan putusan itu adalah hakim inisial H ini. Dan kita dapat bukti foto, hakim ini bersama pengacara Hastuti saat mencairkan dana itu di BRI,” jelasnya.
Bukti-bukti tersebut yang menurut Ilham menjadi dasar pelaporan ke Badan Pengawas MA. “Kuat dugaan ada gratifikasi, ada suap. Dan kami juga menduga, ada konspirasi jahat antara hakim, pengacara dan karyawan BRI Cabang Watampone terhadap cairnya dana itu,” ujarnya.

Atas adanya putusan tersebut, Syamsu Alam melalui pengacaranya Ilham SH, akhirnya menggugat pihak bank atas kesalahan bayar tersebut.
“Kita minta agar pihak BRI bertanggungjawab. Kita tuntut dana Rp400 juta yang menjadi hak klaim kami dikembalikan (Dibayar),” tegasnya.

“Kita gugat, karena dana Almarhum Halpasmal ternyata telah dicairkan oleh pihak BRI Cabang Watampone kepada orang atau pihak yang tidak berhak. Dengan berdasar pada penetapan perwalian anak yang nyata-nyata cacat hukum dan cacat prosedur,” tambah Alwi Jaya yang juga ketua tim kuasa hukum yang menangani perkara itu.
Ilham kembali menegaskan, pihaknya telah meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel melalui Kejaksaan Negeri Watampone, memproses dugaan tindak pidana gratifikasi oleh oknum hakim tersebut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Pihak penggugat, Syamsu Alam juga berharap adanya keadilan. “Jelas kami dirugikan dengan adanya penetapan putusan yang dikeluarkan oleh hakim H. Kami juga meminta pihak bank bertanggungjawab atas kesalahan bayar ini,” tegasnya.

Terpisah, hakim H saat dikonfirmasi RADAR BONE via seluler membantah menerima gratifikasi atau suap untuk kepentingan penetapan putusan perwalian anak.
“Tidak ada gratifikasi. Kalau saya terbukti terima gratifikasi, pasti sanksinya pemecatan (Bukan disiplin berat),” tegasnya.

Ia mengaku, sanksi disiplin berat dari Bawas MA lantaran adanya foto yang beredar dimana dirinya berada dalam satu ruangan bersama pengacara Hastuti. “Yang kemudian dilaporkan seakan saya membantu mencairkan uang itu. Sekali lagi saya tegaskan, itu tidak benar dan sudah saya jelaskan juga ke badan pengawas bahwa kebetulan saat itu saya ketemu dengan Andi Asrul ini (Pengacara Hastuti) di BRI. Saya ke bank untuk mengurus kredit,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Pengadilan Negeri (PN) Watampone, Surachmat SH MH malah mengaku tidak tahu adanya putusan dari Bawas MA terkait sanksi terhadap salah satu hakimnya. “Saya belum terima suratnya dari Bawas MA,” ujarnya. Termasuk pelanggaran etik terhadap oknum hakim tersebut dan gugatan pihak yang dirugikan atas cairnya dana di Bank BRI. “Nanti kalau datang suratnya, baru kita tau pastinya,” kuncinya.

*

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top