OPD di Bone Ramai-ramai Ajukan Anggaran Perjalanan Dinas. Tak Rasional, DPRD Pangkas – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

OPD di Bone Ramai-ramai Ajukan Anggaran Perjalanan Dinas. Tak Rasional, DPRD Pangkas

Tumpukan berkas memenuhi meja ruang rapat Komisi II DPRD Bone saat membedah Rancangan APBD 2019, kemarin.

RADARBONE.CO.ID_WATAMPONE–Pada pembahasan rancangan APBD 2019, terungkap anggaran yang tidak rasional diajukan OPD. Salah satunya biaya perjalanan dinas. Pada pembahasan anggaran di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bone, Senin 26 November lalu, sejumlah anggota banggar mempertanyakan postur anggaran perjalanan dinas sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Salah satu instansi yang menjadi sorotan Banggar, yakni Dinas Kesehatan (Dinkes).

Dinkes mengajukan anggaran mencapai Rp6 miliar untuk biaya perjalanan dinas. Hal ini dinilai tidak rasional oleh beberapa anggota banggar. “Saya kira ini perlu ditinjau ulang pimpinan. Karena sangat besar nominalnya ini,” ujar Anggota banggar, H Saipullah Latif saat pembahasan rancangan anggaran dinas tersebut. Tidak hanya perjalanan dinas, namun anggaran untuk monitoring dan evaluasi (Monev) kesehatan haji juga dinilai terlalu besar. Nominalnya mencapai Rp230 juta. Ironisnya, anggaran untuk kegiatan fogging justru sangat rendah. Dinkes hanya menganggarkan Rp57 juta lebih untuk kegiatan dimaksud.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Bone, A Saipul yang ditemui usai rapat komisi, Selasa 27 November kemarin, mengaku, besaran anggaran tersebut masih akan dirasionalkan di rapat finalisasi Banggar nantinya. Diketahui, usai dibahas di Banggar, giliran komisi yang diberi wewenang membedah masing-masing rencana kerja anggaran (RKA) masing-masing OPD. Rapat komisi mulai berlangsung Selasa 27 November kemarin.

Komisi IV bahkan bergerak cepat. Rencana kerja anggaran seluruh OPD termasuk Dinkes, yang menjadi mitra kerja komisi itu, telah selesai dibedah. “Kita juga sudah kaji secara mendetail itu (Anggaran perjalanan dinas). Dan memang berdasarkan keterangan dari pihak dinkes, bahwa anggaran perjalanan dinas (Rp6 miliar) posnya bukan hanya di Dinkes, tapi untuk operasional UPTD (Puskesmas) yang ada di Bone,” jelasnya.

Di Dinkes, beberapa item penganggaran khususnya pemeliharaan dan pengadaan peralatan gedung kantor, menyerap anggaran yang tergolong besar.
Pemeliharaan berkala peralatan gedung kantor misalnya, menyerap anggaran mencapai Rp68.500.000. Pemeliharaan itu, sudah termasuk video tron milik dinkes.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, juga menghabiskan anggaran ratusan juta rupiah.

Di APBD 2019, Dinkes menganggarkan Rp217 juta lebih untuk item kegiatan dimaksud. Disisi lain, kegiatan untuk penanggulangan kurang gizi hanya dianggarkan sebesar Rp17 juta lebih.
Berbeda di Komisi II DPRD Bone. Komisi ini, bahkan berani memangkas anggaran OPD yang dinilai tidak rasional. Salah satunya, anggaran Dinas Perikanan.

Ketua Komisi II DPRD Bone, A Muh Idris Alang mengatakan, anggaran perjalanan dinas di instansi itu (Dinas Perikanan) yang mencapai Rp270 juta sangat tidak rasional.
“Makanya kita pangkas. Kita hanya setujui Rp50 juta,” tegasnya. Disamping itu, Komisi II juga merekomendasikan agar alat berat (Eskavator) di Dinas Perikanan yang sudah tua, agar dilelang. “Jauh lebih bermanfaat ketika alat berat itu di lelang. Karena biaya pemeliharaannya, hanya membebani APBD,” tukas Idris Alang.

*

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top