Pansus Desak Perda Ternak Disahkan – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Pansus Desak Perda Ternak Disahkan

Ternak sapi yang berkeliaran di Jalan MH Tamrin Kota Watampone

PENULIS : ASKAR SYAM

WATAMPONE, RB—Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kabupaten Bone yang menggodok ranperda penertiban hewan ternak, pembentukan, penggabungan dan penghapusan status desa, penertiban aset desa dan pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji, mendesak agar rancangan produk hukum tersebut segera disahkan menjadi peraturan daerah.

Ketua Pansus, H Saipullah Latief mengatakan, tahap penggodokan ditingkat panitia khusus telah selesai.
“Harusnya memang segera disahkan. Terkhusus ranperda ternak, karena itu menjadi kebutuhan dan bisa menjawab keluhan masyarakat, khususnya di kota, soal banyaknya ternak yang berkeliaran dan mengganggu ketertiban umum,” ungkapnya kepada RADAR BONE, Kamis 28 Juli kemarin.

Saipullah mengaku telah mempertanyakan hal tersebut ke bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bone.
“Kemarin alasannya me-nunggu asistensi dari biro hukum Provinsi Sulsel. Saya kira itu sudah selesai. Kalau bisa segera diparipurnakan, sebaiknya segera diagendakan. Karena sekali lagi, ranperda ini sangat dibutuhkan masyarakat,” tegasnya.
Diketahui, dari tujuh rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang dibahas di dua panitia khusus, baru dua rancangan produk hukum yang rampung dan telah disahkan menjadi peraturan daerah (Perda). Yakni Perda Dana Cadangan Pilkada dan Perda Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibahas di pansus dua. Sementara sisanya, (Ranperda penertiban hewan ternak, pembentukan, penggabungan dan penghapusan status desa, penertiban aset desa dan pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji) hingga kini masih ‘menumpuk’ di meja biro hukum.

Sebelumnya, Ketua DPRD Bone, Drs A Akbar Yahya MM menegaskan, sudah menyurati pansus agar segera merampungkan pembahasan ranperda. Akbar mengakui, beberapa ranperda yang belum disahkan tersebut sangat dibutuhkan masyarakat. Termasuk ranperda ternak.
“Kalau memang naskah akademiknya sudah rampung dibahas, segera masukkan ke meja pimpinan, nanti akan di evaluasi,” terang Akbar kala itu. Pengamat legislatif, A Susanto Baso Samad menilai, kinerja anggota DPRD diukur dari sejauh mana produktivitasnya dalam memproduksi peraturan daerah.

*ASKAR SYAM

To Top