Pansus II Godok Ranperda Retribusi Jasa Umum – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Pansus II Godok Ranperda Retribusi Jasa Umum

Rapat kerja Pansus II DPRD Bone, membahas ranperda retribusi jasa umum, Senin 22 Agustus kemarin

PENULIS : ASKAR SYAM

WATAMPONE, RB—Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kabupaten Bone, kembali menggodok satu rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang tertinggal di pansus itu, yakni ranperda tentang retribusi jasa umum.
Pembahasan yang berlangsung diruang rapat badan anggaran, Senin 22 Agustus kemarin, dihadiri pejabat SKPD terkait, yakni jajaran manajemen RSUD Tenriawaru Watampone, Sekretaris Dispenda, A Alimuddin serta Kepala Bagian Hukum Setda Bone, A Ansar Amal.

Jalannya rapat berlangsung cukup alot. Beberapa Anggota Pansus II DPRD Bone, mempertanyakan muatan dari ranperda itu. Hal tersebut dikarenakan, adanya beberapa peraturan daerah yang dihapus kementerian dalam negeri yang sebagian besar diantaranya mengatur retribusi.

Anggota Pansus II, Rismono Sarlim bahkan menyebut ranperda tersebut sudah kadaluarsa sehingga perlu eksekutif mengajukan kembali rancangan produk hukum di program legislasi daerah (Prolegda). “Ini perlu diperjelas. Apalagi ada 3.143 perda yang dihapus kementerian dalam negeri,” tegas Rismono.

Anggota Pansus II lainnya, Abd Rahman sependapat dengan politisi Partai Hanura itu. “Memang perlu kejelasan. Jangan sampai ketika ranperda ini selesai direvisi lantas diajukan ke kemendagri tetap ditolak. Jadi perlu ada jaminan,” pungkas politisi PAN itu.

Sementara Kabag Hukum Setda Bone, A Ansar Amal menjelaskan hanya ada beberapa pasal yang perlu direvisi. Menurut dia, ranperda tersebut layak untuk dilanjutkan pembahasannya. “Memang belum ada hasil evaluasi dari kementerian dalam negeri. Tetapi biro hukum Provinsi Sulsel sudah menekankan ranperda tersebut bisa dilanjutkan asal ada penyesuaian. Penyesuaian yang dimaksud yah soal pasal itu tadi (Pasal 124 UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah),” jelasnya.

Karena tidak menemui kecocokan, sehingga ketua pansus, HAM Amin Mangunsara, memutuskan menskors rapat. Namun Amin memberikan catatan, salah satunya, bagian hukum perlu menyampaikan salinan terkait hasil konsultasi di biro hukum dan salinan putusan mahkamah kons-titusi. “Pansus II butuh referensi dan tentu kami akan rumuskan langkah-langkah terbaik,” pungkas Amin.

*ASKAR SYAM

To Top