Parah, Pembuatan RKA Sekolah Dibisniskan – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Parah, Pembuatan RKA Sekolah Dibisniskan

Contoh RKA sekolah

Kepala TK Bayar Rp600 Ribu

PENULIS : AGUSTAPA

WATAMPONE, RB—Pembuatan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah untuk pencairan Bantuan Operasional Pendidikan pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini jadi lahan bisnis. Oknum pengawas diduga ikut bermain dalam bisnis RKAS tersebut.   Dunia pendidikan menjadi lahan subur untuk berbisnis. Setelah buku, lembaran kerja siswa (LKS), spanduk dan kegiatan try out dibisniskan. Kini, pembuatan rencana kegiatan dan anggaran (RKAS) ikut diperjualbelikan.

Tak tanggung-tanggung, Kepala Taman Kanak-kanak (TK) harus membayar Rp600 ribu untuk mendapatkan RKAS. Bukan cuma itu, Kepala TK yang ingin mencairkan dana bantuan operasional pendidikan (BOP) juga dibebani biaya sebesar Rp50 ribu. Biaya itu untuk memperoleh slip dari Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Dinas Pendidikan Kabupaten Bone sebagai persyaratan untuk pencairan BOP.

Salah satu Pembina TK di Bone berinisial RW membeberkan, dana BOP yang diterima Kepala TK dipotong sebesar Rp600 ribu untuk pembuatan RKAS. Selain potongan pembuatan RKAS, ada juga biaya pengambilan slip pencairan dana di PLS sebesar Rp50 ribu. “Selaku pembina, kami sangat me-nyayangkan hal ini terjadi, karena yang punya kegiatan adalah TK, maka dari itu seharusnya kepala TK sendiri yang buat RKAS dan tidak perlu melibatkan pihakketiga. Karena jangan sampai RKAS yang dibuat tidak sesuai lagi dengan kebutuhan siswa di TK. Apalagi masing-masing TK beda kebutuhannya,” ungkapnya kepada RADAR BONE, Rabu, 5 Oktober lalu.
RW mengungkap jumlah TK penerima BOP di Bone mencapai ratusan. Hanya TK yang siswanya di bawah 12 orang yang umur 4-6 tahun, kata dia yang tidak mendapat BOP. “Kalau semua TK dibuatkan RKAS, kira-kira dana yang dipakai tersebut mau dipertanggungjawabkan dimana,” tanyanya.

Kepala UPTD Pendidikan Kahu, Drs Matwil me-ngatakan pihaknya telah menerima laporan dari beberapa kepala TK di wilayahnya, bahwa mereka membayar Rp600 ribu untuk jasa pembuatan RKAS penggunaan dana BOP. Matwil menyatakan sangat menyayangkan adanya bisnis RKA sekolah tersebut. “Yang namanya RKAS itu dibuat oleh sekolah. Jangan menggunakan jasa pihakketiga,” kata Matwil kepada RADAR BONE, Rabu, 4 Oktober lalu.

Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini Bidang PLS Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, Dra Sulastri yang dikonfirmasi mengenai hal tersebut mengatakan pihaknya sebagai pengelola PAUD di PLS hanya sebatas menerima RKAS dari kepala TK. Mengenai, adanya sejumlah kepala TK yang membayar Rp600 ribu untuk pembuatan RKAS diakui di luar kewena-ngannya. “Saya sudah bimbing mereka di Gedung PGRI tata cara menyusun RKAS. Jadi kalau masih ada kepala TK yang belum tahu menyusun RKAS itu salah mereka sendiri,” jelas Sulastri.

Sulastri tak menampik adanya kepala TK yang harus beberapa kali menyetor ulang RKAS karena salah. Kondisi inilah, kata Sulastri yang memberi peluang bagi pihakketiga untuk masuk. “Kemungkinan besar karena mereka sudah capek bolak balik, dia terpaksa menggunakan jasa pihakketiga dalam pembuatan RKAS. Apalagi waktu pencairan dana sudah mendesak. Sedangkan syarat pencairan dana BOP harus ada RKAS yang disetor,” ujarnya.

Terkait pembayaran slip untuk pencairan dana BOP di PLS sebesar Rp50 ribu per Kepala TK, diakui Sulastri bahwa itu tidak benar. “Saya sudah melakukan penelusuran terkait kejadian itu, ternyata pungutan itu dilakukan oleh salah satu pengawas,” bebernya.
Sulastri menceritakan, kejadian itu bermula, saat dirinya mengikuti Diklatpim, dimana proses pengambilan slip dilakukan pengawas.

“Pada waktu itu, saya minta pengawas yang menjemput slipnya di kantor supaya kepala TK tidak lagi kerepotan karena saya sementara ikut Diklatpim. Ternyata hal itu dimanfaatkan oleh pengawas,” urai Sulastri.
Pengawas yang datang menjemput slip pencairan di Bidang PLS, lanjut Sulastri memungut biaya kepada kepala TK dengan alasan mobil yang dipakai adalah mobil rental. “Akan tetapi, saya sudah tegur pengawas yang bersangkutan. Dan saya minta agar dana itu dikembalikan kembali kepada kepala TK. Untuk mengantisipasi agar hal itu tidak terulang, maka pengambilan slip harus kepala TK yang langsung tidak boleh lagi diwakili,” jelas Sulastri Rabu, 5 Oktober lalu.

Sementara itu Pengawas Sekolah yang disebut-sebut terlibat dalam bisnis RKAS, Masdar menampik jika dirinya yang mengarahkan kepala TK untuk dibuatkan RKAS.  Masdar pun mendatangi Bidang PLS Dinas Pendidikan Kabupaten Bone untuk mengklarifikasi informasi yang beredar. “Kalau ada yang menuduh saya mengkoordinir pembuatan RKAS kepala TK itu tidaklah benar. Justru kepala TK sendiri yang datang dipercetakan anak saya untuk dibantu dibuatkan RKAS penggunaan dana BOP,” ungkap Pengawas Cenrana itu.

Masdar menegaskan dirinya tidak mengintevensi Kepala TK. Melain mereka sendiri
yang datang di percetakan miliknya untuk minta dibuatkan RKAS pengggunaan dana BOP. “Jadi kepala TK yang dibuatkan RKAS itu, kuitansi pembayarannya menggunakan stempel usaha pengetikan Zaskia Komputer. Jadi kalau ada yang menuding pengawas yang mengkoordinir itu tidak benar. Kebetulan itu usaha pribadi saya yang dikelola oleh anak saya,” ungkap Masdar.

Lebih jauh Masdar mengungkapkan, bahwa di percatakannya tersebut, selain menerima jasa pembuatan RKAS, juga mene-rima jasa pembuatan laporan penggunaan dana BOP. “Karena untuk membuat RKAS dan laporan penggunaan dana BOP itu tidaklah mudah, maka tentu tarif yang dikenakan juga mahal. Masih mending usaha saya hanya mengenakan biaya Rp600 ribu. Ada beberapa kepala TK yang menggunakan jasa orang lain membayar sampai jutaan,” bebernya.

Lanjut dia. pembuatan RKAS bagi kepala TK bukan paksaan. “Jadi kalau ada yang menghubungkan usaha pengetikan saya dengan dengan profesi saya sebagai pengawas itu salah. Karena usaha pengetikan saya bekerja bukan atas nama pe-ngawas,” tegas dia.
Koordinator Pengawas (Korwas) Kabupaten Bone Drs A Aspada yang dikonfirmasi mengenai hal ini, menegaskan sebaiknya Kepala TK menyusun sendiri RKAS penggunaan dana BOP tanpa melibatkan pihakketiga. “Namun mengenai adanya keterlibatan pengawas dalam pembuatan RKS saya akan kroscek dulu kebenarannya,” janji Aspada.

Sekedar diketahui jumlah penerima dana BOP di Kabupaten Bone sebanyak 476 lembaga PAUD. Ini meliputi Taman Kanak-kanak (TK), Kelompok Belajar (KB) dan Taman Paditungka. Bantuan Operasional Pendidikan yang diterima lembaga PAUD di Bone bersumber dari APBN sebesar Rp7.656.000.000. Besaran BOP yang diterima setiap lembaga PAUD berbeda-beda, Besaran BOP ditentukan dari jumlah siswa. Semakin banyak siswa, semakin besar pula BOP diterima Lembaga PAUD. Setiap siswa PAUD akan menerima BOP sebesar Rp600 ribu pertahun.

*ASKAR SYAM

To Top