Paripurna DPRD Bone Diwarnai Interupsi – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Paripurna DPRD Bone Diwarnai Interupsi

Rapat paripurna khusus DPRD Bone, dengan agenda persetujuan penyerahan hibah lahan, Kamis 21 Juli diwarnai interupsi dari kalangan legislator DPRD Bone

Legislator Tidak Setuju Penyerahan Hibah Tanpa Pembahasan

PENULIS : ASKAR SYAM

WATAMPONE, RB–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bone, menggelar rapat paripurna khusus dengan agenda penyerahan hibah lahan, Kamis 21 Juli 2016.

Namun dalam perjalanan rapat, berbagai interupsi datang dari legislator DPRD Bone, memprotes mekanisme pelaksanaan rapat yang dinilai terdapat beberapa kekeliruan.

Salah satunya, pemberian hibah tanpa melalui pembahasan di DPRD Bone.
Anggota DPRD Bone, H Saipullah Latief menegaskan, perlunya kehati-hatian dalam administrasi.

“Kok tanah hibah langsung diserahkan tanpa melalui pembahasan. Jangan sampai dibelakang ada masalah. Apakah betul lahan yang akan dihibahkan milik sepenuhnya Pemkab Bone,” ungkapnya.
Seharusnya lanjut dia, penyerahan hibah harus sepengetahuan DPRD Bone melalui proses pembahasan.

“Jangan sampai diserahkan, dibelakan timbul masalah. Bagaimana kalau lahan itu milik masyarakat. Ini yang saya koreksi (Subtansi surat). Karena jika melihat subtansi surat, tidak ada lagi pembahasan langsung penyerah,” pungkasnya. “Kita tidak menolak penyerahan hibah, tapi itu tadi harus jelas status lahan yang dihibahkan,” ujarnya.

Senada diungkapkan anggota DPRD Bone lainnya, Bahtiar Malla. Dia menegaskan, perlu diperjelas aset yang akan diserahkan dan dimana lokasinya. “Jangan sampai ada permasalahan dibelakang. Sertifikat lahan juga perlu diperjelas. Kita tidak menginginkan ada sengketa dibelakang,” tegasnya.

Anggota DPRD dari fraksi PAN, Herman ST memberikan pertimbangan soal pemberian hibah tersebut. Herman menyarankan agar sistem pemberian dari pemkab bukan dalam bentuk hibah melainkan pinjam pakai.

“Bahwa ada beberapa pertimbangan yang perlu kita cermati bersama. Tidak menutup kemungkinan 10 tahun atau 20 tahun kedepan, regulasi berubah,” imbuhnya.

Pandangan berbeda diungkapkan Ketua DPRD Bone, Drs A Akbar Yahya MM. Akbar berpandangan agenda di dalam rapat paripurna khusus include dalam pembahasan.

“Rapat ini sebenarnya nafasnya tidak langsung menyetujui. Tergantung dari teman-teman DPRD Bone. Bisa menerima atau menolak. Tapi harus disertai alasan jelas kenapa menolak,” kuncinya.

*ASKAR SYAM

To Top