Pejabat Distan Sebut Petani Manja, Komisi II Berang – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Pejabat Distan Sebut Petani Manja, Komisi II Berang

RADARBONE.CO.ID–Komisi II DPRD Bone berang. Itu setelah Kasi Pupuk Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Bone,  Darman terkesan menyudutkan petani.

Darman bahkan menyebut petani terkesan dimanja.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Bone, Bustanil Arifin Amry menegaskan, tak etis jika pejabat distan mengeluarkan ungkapan seperti itu.

“Kalau begini kinerja pemerintah daerah, mana bisa kita bersaing dalam pasar bebas. Alasanya, petani kita manja, kemudian pemerintah yang tidak tanggap. Kalau begini, petani yang jadi korban,” tegasnya.

DPRD tegas dia akan menindaklanjuti permasalajan ini.

“Terus terang kami menyayangkan statement seperti itu. Kami meminta dinas pertainan tidak menyalahkan petani,” tegasnya.

Subsidi dari uang rakyat, tapi kenyataanya rakyat susah membeli pupuk bahkan dipaksa beli non subsidi

“Jangan salahkan petani, mereka ini kebanyakan kaum yang terpinggirkan. Dinas Pertanian yang mempunyai tanggungjawab terhadap program pengembangan dan pembinaan pertanian juga dimintai solusi terhadap persoalan yang sudah berulang-ulang menjadi masalah,” tegasnya.

Senada diungkapkan Herman ST,  anggota Komisi II DPRD Bone. Herman menegaskan, petani harus dilindungi haknya dan itu dijamin undang-undang kalau petani berhak mendapatkn pupuk bersubsidi.

“Semestinya pihak dinas pertanian harus menjelaskn kepada petani kalau kuota pupuk bersubsidi terbatas. Tidak etis kalau ada kata-kata manja. Terus terang saya sebagai anak petani berang.  Saya minta pejabat itu cabut kata-katanya,” tegas Herman, berang.

Ia juga menegaskan Komisi II akan serius menindaklanjuti permasalahan ini dengan menggelar rapat kerja. “Kita sudah jadwalkan rapat kerja sekaligus mengklarifikasi statementnya yang manja itu,” tegasnya.

Anggota Komisi II DPRD Bone, Irwandi Burhan menegaskan pengawasan terhadap distribusi pupuk ini harusnya menjadi fokus dinas pertanian.

“Kalau kuota pupuk itu memang tidak cukup karena pupuk ini dialokasikan bukan hanya untuk lahan persawahan tetapi juga dipakai untuk perkebunan. Tanaman jagung misalnya. Tapi kalau petani dipaksa beli pupuk non subsidi, jelas itu salah. Apalagi kalau petani yang terkesan disalahkan. Dinas pertanian harusnya meningkatkan pengawasan terhadap distribusi pupuk ini. Termasuk memastikan distribusi pupuk ini tepat sasaran,” kuncinya.

*

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top