Pejabat Patut Beri Contoh – Radar Bone

Radar Bone

Uncategorized

Pejabat Patut Beri Contoh

Tifa Armanusa

Pajak Rumah Dinas Belum Terbayar

PENULIS : BAHARUDDIN – ASKAR SYAM

WATAMPONE, RB—Imbauan pemerintah agar masyarakat sadar dan taat pajak, nyaris tendengar setiap waktu. Hanya saja, imbauan tersebut tidak dibarengi dengan contoh. Justru beberapa rumah dinas belum melunasi pajak bumi bangunan (PBB), termasuk diantaranya rumah jabatan yang ditempati petinggi di daerah ini. Pemerintah Kabupaten Bone menargetkan penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun ini sebesar Rp17.542.610.550. Target tersebut tidak jauh berbeda dari target tahun 2015, yakni Rp17.378.308.295. Dengan demikian hanya terjadi kenaikan Rp164.302.225 dari target tahun lalu.
Dari target sebesar itu, hingga pekan ketiga bulan Mei, baru terealisasi sebesar Rp174.857.222. Artinya, masih ada Rp17.367.753.328 yang harus dikejar hingga masa jatuh tempo tiba.
Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan Dispenda Kabupaten Bone, A Tifa Armanusa SH mengungkapkan bahwa yang menyetor laporan tanda bukti pembayaran dari bank baru delapan kecamatan, diantaranya Tellu Limpoe, Tanete Riattang Timur, Bontocani, Tanete Riattang Barat, Sibulue, Ajangale, Mare dan Tanete Riattang.
Sementara kecamatan lainnya belum ada yang masuk laporan pembayarannya. Padahal sudah menjelang pertengahan tahun.“Maka untuk sementara ini laporan pembayaran yang masuk, kecamatan yang tinggi persentasenya adalah Kecamatan Tellu Limpoe, yakni mencapai 17,13 persen. Kecamatan Tanete Riattang Timur baru 8,88 persen, Bontocani 4,89 persen. Sementara kecamatan lainnya masih 0,92 persen ke bawah,” kata Tifa saat ditemui RADAR BONE, Senin 16 Mei lalu.
Lambannya realisasi penerimaan PBB tersebut tidak terlepas adanya sejumlah wajib pajak yang belum melunasi PBB-nya, termasuk diantaranya rumah dinas yang dihuni petinggi di daerah ini. Sebut saja misalnya, rumah jabatan bupati yang memiliki kewajiban PBB sebesar Rp22 juta dan rumah jabatan wakil bupati Rp800 ribu. Keduanya hingga kini belum dilunasi. Padahal surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) sudah dilayangkan pihak kelurahan setempat.
Sekretaris Lurah Watampone, Fadly Arsyad kepada RADAR BONE Selasa 24 Mei kemarin, mengatakan dari beberapa rumah dinas yang ada di wilayahnya, baru satu yang didatangi kolektor, yakni rujab bupati. “Baru satu rumah dinas yang didatangi kolektor, yakni rujab bupati. PBB rujab bupati belum dibayarkan, karena harus menunggu anggaran perubahan. Sehingga kolektor dijanji September atau setelah pembahasan perubahan nanti,” tutur Fadly.
Dari penjelasan ini menunjukkan pembayaran PBB di kalangan petinggi terkesan tak menjadi prioritas. Sejatinya, anggaran untuk membayar pajak sudah disiapkan dalam APBD pokok, sehingga pelunasan bisa dilakukan lebih cepat dan sekaligus menjadi contoh bagi masyarakat.
Adapun rumah dinas yang lain, tambah Fadly yang belum dibayar PBB-nya adalah rujab eks wakil bupati yang kini dihuni Ketua DPRD. Menurut dia kolektor belum menyambangi rujab pimpinan dewan tersebut karena terbatasnya kolektor yang dimiliki.
Lebih jauh Fadly mengungkap-kan, bahwa tahun ini pihaknya diberi target PBB sebesar Rp285 juta. Namun yang terealisasi baru mencapai Rp30 juta.
Fadly membeberkan beberapa rumah dinas yang berada di wilayahnya dan besaran pembayaran PBB-nya, yakni rujab bupati dengan nilai PBB Rp22 juta, rujab ketua DPRD Rp800 ribu, rujab danrem Rp2.500.000 dan Bina Marga Rp360 ribu.
Fadly menambahkan selain rumah dinas yang ditempati pejabat, ada juga rumah dinas yang dipersewakan yang sudah bertahun-tahun melalaikan kewajiban membayar PBB.
Adalah rumah dinas atau yang dikenal mess guru di Jl Makmur sudah bertahun-tahun menunggak PBB. Menurut Fadly, sudah lima tahun PBB mess guru menunggak. Karenanya, tahun ini pihaknya mengusulkan untuk diputihkan. “Tidak ada lagi pembayaran PBB di mess guru tersebut, karena tidak ada yang membayar. Penghuninya selalu berganti-ganti dan tidak ada yang bertanggung jawab. Olehnya itu kami usulkan untuk diputihkan, sehingga tahun ini tidak menjadi beban lagi,” jelas Fadly tanpa menyebut besaran tunggakan PBB mess guru tersebut.
Hal serupa terjadi pada wajib pajak yang menghuni lantai III mall Bone Trade Centre (BTC). Setidaknya, sudah tiga tahun wajib pajak di lantai III BTC tersebut menunggak PBB. Tak pelak, pemerintah kelurahan setempat pun angkat tangan untuk menghadapi tunggakan PBB pada pusat perbelanjaan terbesar di Bone itu.
Lurah Macege, M Rapi meng-ungkapkan, setiap tahun wajib pajak di lantai III BTC menunggak PBB sebesar Rp8 juta lebih.
Dengan demikian, total tunggakan hingga tahun ketiga berkisar Rp24 juta.
“Tunggakan pembayaran PBB lantai III mall BTC menjadi beban saja. Kenapa tidak, karena itu yang menyebabkan sehingga Kelurahan Macege tidak bisa lunas pembayaran PBB-nya setiap tahun. Seharusnya jika ada yang menunggak seperti itu diputihkan atau MK-kan saja. Karena sudah tiga tahun tidak pernah ada pemasukannya,” tutur Rapi kepada RADAR BONE, Jumat 20 Mei lalu.
Rapi berharap agar usulan pemutihan tersebut dipertimbangkan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Bone
”Ini tergantung saja dari Dispenda, karena jika tidak di MK-kan maka tentu Kelurahan Macege selalu menunggak setiap tahun. Sementara tunggakan cukup tinggi,” bebernya.
Praktisi Sosial, Rahman Arif menyayangkan adanya rumah dinas yang belum membayar PBB.
“Jangan masyarakat yang dipressur (Ditekan) untuk taat membayar pajak, sementara pejabat pemerintah daerah tidak memberikan contoh. Pejabat patut memberi contoh,” ungkap Rahman.
Mantan aktivis mahasiswa itu berharap, pejabat pemerintah daerah menunjukkan kete-ladanan dalam membayar PBB. Apalagi, jika pembayaran PBB rumah dinas dianggarkan dalam APBD, sehingga bisa dibayar tepat waktu.
“Semua itu bisa terwujud, ketika itu tadi, pejabat pemerintah daerahnya baik itu bupati, wakil bupati, Ketua DPRD dan kepala SKPD memberikan contoh untuk membayar PBB-nya tepat waktu. Dan itu saya kira butuh transpa-ransi,” kuncinya.

Most Popular

To Top